Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat enggan membantu DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Padahal, pemerintah pusat telah mencanangkan 17 langkah kemacetan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok mengatakan, warga Banten dan Jawa Barat juga ikut menjadi penyebab kemacetan Jakarta. Sebab, banyak warga Banten dan Jawa Barat bekerja di Kota Jakarta.

"Mereka enggak diikutsertakan karena yang jelas mereka sudah nolak untuk ikut berkontribusi. Jadi, Jabar dan Banten setuju DKI buat MRT, asal mereka tidak ikut keluar uang," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/3).

Ahok menegaskan hal tersebut juga terjadi pada saat membangun bendungan Katulampa, Bogor. Saat ini, pemerintah Kota Bogor enggan ikut serta dalam upaya mengatasi banjir di DKI.

"Sama seperti kasus Katulampa. Ketika provinsi lain tidak mau, ya sudah DKI yang mengurus semua. Jadi, tanggung jawab DKI dan pusat," kata Ahok.

Meski demikian, mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, DKI Jakarta sudah sangat beruntung. Lantaran, warga Banten dan Jawa Barat yang bekerja di DKI menghasilkan pajak penghasilan.

Namun, lanjut Ahok, Pemprov DKI akan mencari cara agar kendaraan warga Banten dan Jawa Barat tidak masuk ke DKI. "Jadi kita adakan ERP dan kereta. Jadi Jakarta tidak macet, tapi ekonomi naik. Sama untungnya kok," pungkas dia.