Rabu, 19 Maret 2014 | 12:49 WIB
Sebut Cina Atau Tionghoa?

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asvi Warman Adam mengapresiasi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Keputusan itu memulihkan penyebutan Tionghoa dan Tiongkok untuk masyarakat atau negara Cina.

"Secara historis keputusan ini tepat, ini menghapus stigma diskriminasi masa orde baru," ujar Asvi ketika dihubungi Tempo, Rabu 19 Maret 2014.

Dengan berlakunya keputusan tertanggal 14 Maret 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat Cina diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Asvi menjelaskan, alasan Soeharto mengganti Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina saat itu untuk menghilangkan rasa inferior dari suku lain dan strata superior dari suku Cina sendiri. "Namun penamaan ini tidak tepat dan terkesan dipaksakan," ujarnya.

Buktinya, kata Asvi, pemerintah orde baru justru melakukan diskriminasi pada warga keturunan Tionghoa dengan menyensor dokumen berbahasa Tiongkok dan melarang kebudayaan Tiongkok ditampilkan.

Meskipun sebagian pihak menilai Keppres ini bagian dari manuver politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggalang dukungan etnis Tionghoa jelang pemilu, Asvi berpendapat secara umum Keppres ini positif. "Lebih baik menyebut suatu kaum sebagaimana mereka ingin disebut," ujarnya.

TIKA PRIMANDARI