BEIJING, KOMPAS.COM- Pemerintah China merelakan terjadinya kebangkrutan sejumlah korporasi. Hal ini menjadi pilihan karena korporasi di China terus menimbun utang perusahaan dengan asumsi pemerintah akan memberikan dana talangan jika terjadi gagal bayar.

Padahal, di sisi lain korporasi telah bertindak liar dan memegang sifat aji mumpung. Kerelaan menerima kebangkrutan itu dikatakan Perdana Menteri China Li Keqiang, di Beijing, Kamis (13/3). Akan tetapi, PM Li mengatakan, perekonomian tak akan terjatuh karena kebangkrutan selektif itu.

”Saya kira kami mampu mencegah kemerosotan ekonomi yang lebih jauh,” katanya. Kemungkinan konsekuensinya adalah pemerintah rela menerima tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Pada tahun 2013 perekonomian China tumbuh 7,7 persen. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,5 persen. Ini merupakan pertumbuhan yang tetap tinggi dan sulit dicapai negara-negara maju sekarang. Negara-negara berkembang lain pun jarang bisa menyamai China.

PM Li mengkritik Barat yang mudah sekali meniupkan dan memprediksikan kejelekan perekonomian China. ”Pada masa lalu mereka sudah sering melakukan itu, tetapi waktu membuktikan mereka salah,” ujar dia.

Pers Barat selama ini cenderung mudah menyerap isu negatif tentang perekonomian China jika ada sedikit saja gejala kelesuan. Padahal, perekonomian Barat kini hanya bisa berjalan karena ditopang utang yang menggunung dan tidak dalam kondisi sehat, apalagi solid.

Pasar menyambut kerelaan penurunan pertumbuhan ekonomi China itu. Pelaku bursa memang memanfaatkan itu sebagai faktor psikologis yang bisa membuat penurunan harga-harga saham. Akan tetapi, dikatakan, kerelaan China menerima penurunan pertumbuhan itu juga sekaligus untuk memberikan pelajaran kepada korporasi tamak.

Berdasarkan kompilasi data Reuters Thomson, sejak 2008 hingga 2013 ada 260 persen peningkatan utang dari 945 korporasi go public di China. Ini tingkat pertumbuhan utang yang belum pernah terjadi.

Pada September 2013, total utang perusahaan yang listing di bursa itu sebesar 4,74 triliun yuan (772,5 miliar dollar AS). ”Kami enggan melihat kebangkrutan, tetapi untuk kasus tertentu hal itu sulit dihindari,” kata PM Li.

Pasar menilai hal itu merupakan sikap pemerintah yang akan memaksa perusahaan lebih disiplin dan menjalankan bisnis sesuai rambu-rambu ekonomi yang sehat. Ini juga bagian dari reformasi ekonomi di China yang bertujuan menyehatkan fondasi perekonomian.

Xu Shaoshi, Kepala Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi, menegaskan, angka 7,3 persen adalah target pertumbuhan paling rendah. Itu artinya pemerintah akan menjaga momentum perekonomian agar tak terganggu kebangkrutan korporasi. (REUTERS/MON)