Merdeka.com - Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan kemarahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait adanya pajak reklame dalam pengadaan 30 unit bus yang disumbang pihak swasta lantaran adanya kesalahpahaman antara Pemprov DKI dan Ahok.

Menurut Iwan, pajak tersebut tidak dibayarkan oleh para penyumbang kepada Pemprov DKI tetapi Pemprov DKI hanya memotong pajaknya sesuai dengan nilai sumbangan tersebut.

"Enggak dong kan sudah kasih bus, MoU-nya seperti itu. Kenapa dipermasalahkan? Ada miss komunikasi tadi. Saya enggak tahu tadi kan sudah saya bacakan tuh draft MoU-nya. Itu yang dipakai. Kan di BPKD (draftnya)," ujar Iwan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/3).

Iwan menegaskan sumbangan tersebut memang dikenakan pajak iklan tetapi pajak tersebut dikompensasikan dengan nilai bus tersebut. Iwan menjelaskan apabila harga bus tersebut mencapai Rp 1,5 miliar per unit dan pajaknya Rp 100 juta per tahun. Maka, perusahaan tersebut tidak membayar pajak iklan selama 15 tahun.

"Pajak bayar, di sisi yang satu harga bis. Tinggal dihitung berapa tahun. Sesuai harga bus. Belum dihitung kan belum tahu busnya," kata Iwan.

Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti mengakui bus sumbangan tersebut memang dikenakan pajak iklan. Tetapi, pajak tersebut dipotong dengan nilai bus tersebut.

"Untuk sumbangan kita tetap hitung sebagai kompensasi. misalnya Rp 100 juta pertahun selama 10 tahun kita potong dengan sumbangan yang sejumlah Rp 1,4 miliar," kata Endang.



Nggak paham tapi mbacod dan marah marah duluan, tipikal manusia pongah dan bodoh Itu sudah gan