Dirjen Pajak desak Perbanas dukung rekening nasabah kaya dibuka

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum lama menemui Otoritas Jasa Keuangan. Pertemuan kedua instansi ini untuk menyamakan persepsi soal perlunya rekening nasabah kaya dibuka buat kepentingan penghitungan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menilai OJK secara prinsipil mendukung pembukaan rekening itu. Kini, masalahnya tinggal pada inisiatif DPR dalam mengamandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

"Ini masalahnya tinggal di UU, kalau Pak Muliaman (Hadad, Ketua OJK-red) bukan yang menentukan," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/3).

Justru, lembaga yang disebut Fuad menentang ide pembukaan rekening nasabah kaya itu adalah Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas). Dia mempertanyakan alasan kalangan bankir yang ogah membuka data nasabahnya.

Ditjen Pajak menjamin, pembukaan akses terhadap rekening ini tidak akan disalahgunakan.

"Kita boleh berbeda pendapat, seperti misalnya dari Perbanas kan punya pendapat beda-beda. Tapi kalau memang ini bikin orang bayar pajak lebih benar, kenapa harus khawatir," kata Fuad.

Otoritas pajak mengaku siap menggandeng OECD untuk mendapatkan pelatihan dan penguatan sistem selepas UU Perbankan direvisi.

Selain itu, Fuad heran karena Indonesia sangat tertutup dalam hal akses rekening untuk kepentingan pajak. Sebagai perbandingan, negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda sudah menjalankan kebijakan serupa. "Bahkan negara tetangga kita, Malaysia sudah boleh akses rekening nasabah, kenapa kita jadi satu-satunya yang tertutup," keluhnya.

Berdasarkan informasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) total rekening warga Indonesia yang disimpan di bank nilainya ratusan triliunan. Hanya saja, jumlah sebesar itu didominasi 180.000 rekening berisi simpanan di atas Rp 2 miliar.

Itu membuat Ditjen Pajak berambisi punya hak mengakses rekening. Orang-orang kaya di negara ini ditengarai belum membayar pajak sesuai aturan. "Potensinya diperkirakan minimal Rp 150 triliun," kata Fuad.



Data riil yang bisa menjadi basis potensi pajak penghasilan (PPh) perorangan sejauh ini tak pernah tersedia buat Ditjen Pajak. Ini disebabkan karena data usaha tersebar di banyak kementerian dan sulit diakses. Sehingga parameter yang paling pas adalah rekening pribadi.

Masalahnya UU Nomor 10/1998 tegas menyebutkan setiap bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Pengecualian diberikan bila akses itu berkaitan dengan penyidikan hukum maupun penagihan bank.

Otoritas pajak tidak masuk dalam pengecualian itu. Amandemen beleid itu merupakan inisiatif DPR.Fuad mengaku belum diajak bicara anggota legislatif tentang perkembangan revisi UU ini. "Aku belum diundang DPR," tandasnya. [bim]
http://www.merdeka.com/uang/dirjen-p...ya-dibuka.html

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menyusun inisiatif revisi Undang-Undang Perbankan. Salah satu rencananya, ada kemungkinan mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengakses rekening pribadi perorangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus meyakini bila usulan DPR mulus disetujui pemerintah, maka target pengumpulan pajak lebih mudah dicapai.

DJP menerima informasi dari Bank Indonesia, bahwa dari seluruh rekening warga Indonesia yang disimpan di bank nilainya ratusan triliunan. Hanya saja, jumlah sebesar itu didominasi 180.000 rekening berisi simpanan di atas Rp 2 miliar.

Kismantoro yakin itu adalah rekening orang kaya yang patut dicermati apakah sudah benar memenuhi kewajiban pajaknya. "Karena cuma 180.000 rekening, kalau kita mencari yang potensial kan gampang, daripada mencari dari 240 juta orang di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/2).

DJP menampik orang kaya di negara ini banyak yang belum membayar pajak. Cuma, data riil yang bisa menjadi basis potensi pajak penghasilan (PPh) perorangan sejauh ini tak pernah ada.



Ini disebabkan karena data usaha tersebar di banyak kementerian dan sulit diakses. Sehingga parameter yang paling pas adalah rekening pribadi.

Ditjen Pajak berharap izin akses rekening dapat terwujud. Otoritas pajak tahun ini dibebani target penerimaan Rp 1.110 triliun dalam APBN. Jumlahnya diyakini akan semakin bertambah, sehingga perlu disokong penambahan pembayaran dari wajib pajak perorangan.

Selama ini Ditjen Pajak terlalu mengandalkan wajib pajak badan berorientasi ekspor buat mengejar target penerimaan negara.

"Target sebesar itu, kalau bisa, kami diberi petunjuk arah, yaitu diberi kesempatan membuka rekening," kata Kismantoro.

Akan tetapi rencana ini sulit terwujud dalam waktu dekat. Lantaran revisi UU sifatnya inisiatif DPR, maka harus menunggu parlemen menyelesaikan pembahasan di mereka.

Nantinya, draf revisi UU itu dikirim ke pemerintah, untuk dibahas dalam Daftar Isian Masalah (DIM). Jika tahapan itu rampung, baru kembali dibahas ke DPR untuk diundang-undangkan. "Itu prosedurnya, jadi masih lama," kata Kismantoro.
http://www.merdeka.com/uang/ditjen-p...rang-kaya.html

Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) investigates potential criminal violations of the U.S. Internal Revenue Code and related financial crimes in a manner intended to foster confidence in the tax system and compliance with the law. While other federal agencies also have investigative jurisdiction for money laundering and some bank secrecy act violations, the Internal Revenue Service (IRS) is the only federal agency that can investigate potential criminal violations of the Internal Revenue Code.