Merdeka.com - Ribuan mahasiswa asal luar daerah di Jawa Timur terancam kehilangan hak suaranya, di Pemilu 2014. Sebab, kampus tempat para mahasiswa luar daerah itu kuliah, tidak memberi fasilitas tempat pemungutan suara (TPS).

Agar tidak kehilangan hak pilihnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur, mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur untuk audiensi, Rabu (5/3).

Koordinator BEM se-Jawa Timur, Muklish Ndoyosaid saat mendatangi Kantor KPU Jawa Timur di Jalan Tenggilis Surabaya mengatakan, pihaknya ingin agar KPU mengadakan sosialisasi kepada para mahasiswa luar daerah yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Timur ini, supaya bisa memberikan hak suaranya di Pemilu nanti.

"Jika skema yang kita ajukan tidak difasilitasi juga oleh KPU Jatim, maka bisa dipastikan kalau ribuan mahasiswa dari luar daerah yang berada di Jatim, terancam tidak memilih alias golput," keluh dia.

Muklis juga mengaku, pihaknya pernah mengajukan skema fasilitas TPS ke pihak kampus masing-masing mahasiswa luar daerah, namun ditolak oleh birokrasi kampus. "Kami juga pernah mengajukan TPS di dalam kampus, tapi ditolak. Setahu saya yang boleh di Indonesia hanya di Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)," lanjutnya.

Nah, karena ditolak itulah para mahasiswa luar daerah itu meminta kepastian dari KPU Jawa Timur. "Kami meminta kepada KPU Jatim untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait pindah pilih. Sehingga, mahasiswa dari luar daerah mampu memberikan hak pilihnya saat Pemilu nanti."

Muklis juga merinci, jumlah mahasiswa luar daerah yang kuliah di kampus-kampus di Jawa Timur antara lain, sekitar 5 ribu mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS), Unair Surabaya sekitar 15 ribu mahasiswa, Unibraw Malang sebanyak 60 persen mahasiswa luar daerah, dan beberapa PTN dan PTS lain. "Dan tujuan kami datang ke KPU ini juan kami untuk beraudiensi dengan pihak KPU terkait masalah tersebut. Sayang kalau suara mahasiswa ini terbuang karena tidak bisa mencoblos," ujarnya.

"Dan kami ingin KPU untuk mensosialisasikan mekanisme pindah pilih ke seluruh PPS di masing-masing TPS, dan meminta KPU Jatim untuk melakukan pembekalan di kampus," sambung dia.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Eko Sasmito saat dikonfirmasi usai audiensi mengatakan, pihaknya meminta mahasiswa yang berasal dari luar daerah agar segera mengurus Form A5. Karena degan formulir ini, mereka bisa memberikan hak pilihnya. "Dengan Form A5, mereka bisa pindah pilih. Saya menyarankan agar mengurusnya,"kata Eko di kantornya.

Dipaparkan Eko, mekanisme menggunakan Form A5 ini sudah diatur oleh undang-undang, yang menyebutkan, bagi masyarakat yang ingin memberikan hak pilih di luar tempat tinggalnya bisa menggunakan hak pilihnya di tempat dia tinggal sementara. "Berdasarkan undang-undang yang sudah ada, para mahasiswa luar daerah yang sudah mendapatkan Form A5 tersebut, bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sekitar kampus."

Sedangkan untuk TPS tambahan, Eko menegaskan, kalau itu tidak bisa dilakukan. Karena, jumlah TPS sudah disepakati dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. "Mereka (mahasiswa) bisa ikut TPS-TPS warga di sekitar kampus dengan catatan Form A5 itu diserahkan ke PPS setempat, sebab jika hanya menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) mereka tidak bisa menggunakan hak suaranya di tempat lain di luar tempat tinggalnya," tandasnya.

Sumber Berita: Tak Mengurus Form A5, Ribuan Mahasiswa di Jatim Terancam Golput

TEMPO.CO , Jakarta: - Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU tak akan membuat tempat pemungutan suara di tempat ramai semisal di dalam rumah sakit atau bandara. Katanya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara akan membangun tempat pemungutan suara (TPS) di dekat titik ramai tersebut.

"Yang dibuat khusus di luar lingkungan tempat tinggal hanyalah TPS penjara," kata Hadar Nafis saat ditemui di kantornya pada Kamis, 20 Februari 2014 lalu. Pembuatan TPS di rumah sakit, bandara, atau tempat ramai lainnya bisa dibangun di dekatnya, semisal di tempat parkir.

Karena itu, Hadar menyarankan kepada para pegawai, mahasiswa, dan lainnya berhalangan di TPS asal agar pada hari-H Pemilu, 9 April 2014 untuk mengurus formulis pindah TPS, atau biasa dikenal dengan A-5. Panitia Pemungutan Suara di KPU tempat tujuan bisa melayani permohonan pindah TPS hingga tiga hari jelang hari pemungutan.

Hadar mengatakan bahwa pengurusan A-5 tak bisa diwakilkan. "Karena nanti dia harus pastikan terdaftar di TPS asal atau tidak. Lalu alasan untuk pindah juga ditanyakan," kata Hadar. Hal inia, kata dia, dilakukan untuk menghindari adanya pihak yang ingin memobilisasi suara.

Sumber Berita: Pemilu 2014, TPS Khusus Hanya Ada di Penjara - tempo.co