GAMBIR (Pos Kota) – Banyaknya armada Bus Transjakarta yang hangus terbakar maupun rusak dan reyot, menurut anggota DPRD DKI Jakarta karena kurang perawatan. Padahal biaya perawatan untuk bus milik Pemprov DKI Jakarta tiap tahun menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah melalui Dinas Perhubungan.

“Saya minta petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya memeriksa proyek pengadaan ratusan unit Bus Transjakarta oplosan, tetapi juga memeriksa anggaran perawatan busway yang disinyalir rawan korupsi,” tegas anggota dewan Habib Husein Alaydrus di gedung DPRD DKI Jakarta kawasan Gambir, Selasa (4/3). Hal itu diungkapkan seusai menghadiri penandatanganan naskah kerja sama atau MoU antara Pemprov DKI dan KPK.

Menurutnya kondisi Bus Transjakarta yang kurang perawatan sering dikeluhkan masyarakat kepada anggota dewan. Di jalanan terlihat banyak Bus TransJakarta yang baru berusia beberapa tahun tapi kondisinya sudah bobrok, seperti bodi penyok di sana-sini, deru mesin sangat kasar, asap knalpot terlalu tebal.

Penumpang juga sering tidak nyaman karena kondisi di dalam kabin tidak bersih, dan sebagainya. Yang lebih parah lagi adanya sejumlah armada busway yang hangus terbakar. Semuanya dikarenakan kurang perawatan,” papar Habib Husein, politisi partai Demokrat.

Menurut anggota dewan yang membidangi anggaran, biaya perawatan yang digelontorkan Pemprov DKI melalui APBD tiap tahunnya sangat besar. “Mencapai ratusan miliar rupiah, tapi kondisi busway seperti tidak terawat dengan baik,” kata Habib Husein yang meyakini kondisi ini merupakan permainan oknum orang dalam di lingkungan pemerintah maupun swasta yang terlibat kerja sama tersebut.

Dia berharap pihak KPK dan Gubernur DKI bukan sebatas formalitas menjalin kerja sama MoU, tapi aktif mengusut pelanggaran proyek di Pemprov DKI. “Kalau perlu semuanya diperiksa, termasuk saya sebagai anggota dewan siap diperiksa, tapi berdasarkan fakta, bukan gosip,” tandas Habib Husein. (Joko)

sumber : http://poskotanews.com/2014/03/04/dp...-transjakarta/

TS :

Busway yang awalnya untuk mengurangi subsidi pemerintah ke BBM, malah jadi lahan bancakan

Dan ironisnya ini terjadi di provinsi yang mendapat penghargaan KPK