- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Mendagri Bantah Tolak Izin Jokowi
TS
jajang100
Mendagri Bantah Tolak Izin Jokowi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi membantah telah menolak izin cuti Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pengembalian surat hanya untuk keperluan klarifikasi permohonan, sebab cuti baru bisa diajukan setelah rapat umum pada 6 Maret mendatang.
Dia mengatakan, kepala daerah ataupun menteri diizinkan untuk mengambil jatah cuti sebanyak 2 kali sepekan setelah penetapan masa kampanye. Namun permohonan izin Jokowi kemarin, jatuh pada masa akhir pekan yakni Sabtu dan Ahad selama Maret 2014.
“Kalau itu kan hari libur, jadi tidak perlu izin. Cukup surat pemberitahuan untuk melakukan kegiatan,” kata Gamawan usai membuka acara pelatihan kepala daerah di Pusat Pendidikan dan Latihan, Kemendagri di Kalibata, Jakarta, Senin (3/3).
Untuk para kepala daerah yang hendak melakukan cuti, dia menambahkan, harus mengatur waktu terlebih dahulu dengan wakilnya. Mereka tidak boleh secara bersamaan membiarkan roda kepemerintahan kosong. Pengajuannya paling lambat 4 hari sebelum waktu cuti.
Selain itu, dalam kampanye, kepala daerah atau wakil tersebut diimbau untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara. Aturanya jelas tercantum di Paraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2013, bila kedapatan menggunakan sarana kepemerintahan dalam melakukan kampanye, akan mendapat teguran.
http://www.republika.co.id/berita/pe...ak-izin-jokowi
Dia mengatakan, kepala daerah ataupun menteri diizinkan untuk mengambil jatah cuti sebanyak 2 kali sepekan setelah penetapan masa kampanye. Namun permohonan izin Jokowi kemarin, jatuh pada masa akhir pekan yakni Sabtu dan Ahad selama Maret 2014.
“Kalau itu kan hari libur, jadi tidak perlu izin. Cukup surat pemberitahuan untuk melakukan kegiatan,” kata Gamawan usai membuka acara pelatihan kepala daerah di Pusat Pendidikan dan Latihan, Kemendagri di Kalibata, Jakarta, Senin (3/3).
Untuk para kepala daerah yang hendak melakukan cuti, dia menambahkan, harus mengatur waktu terlebih dahulu dengan wakilnya. Mereka tidak boleh secara bersamaan membiarkan roda kepemerintahan kosong. Pengajuannya paling lambat 4 hari sebelum waktu cuti.
Selain itu, dalam kampanye, kepala daerah atau wakil tersebut diimbau untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara. Aturanya jelas tercantum di Paraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2013, bila kedapatan menggunakan sarana kepemerintahan dalam melakukan kampanye, akan mendapat teguran.
http://www.republika.co.id/berita/pe...ak-izin-jokowi
0
780
8
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan