kabar24..com, JAKARTA- Krisis listrik kini tidak sekadar ancaman, tetapi hal itu bisa menjadi kenyataan pada 4 tahun mendatang.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara Adi Supriono mengungkapkan krisis listrik di Sumatra Utara menjadi peringatan bahwa Indonesia sudah mulai kekurangan pasokan listrik yang akan diperkirakan meluas ke wilayah lain.

"Berdasarkan hasil studi PLN, Pulau Jawa diperkirakan akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018 akibat pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat dengan pertumbuhan per tahun yang mencapai sekitar 9%," ujarnya dalam acara Media Gathering PLN di Lembang.

Permintaan pasokan listrik yang terus bertambah tidak seiring dengan tambahan pembangkit listrik.

"Kalau sembilan persen itu kira-kira 2000 MW, maka apabila dibiarkan terus menerus akan terjadi krisis listrik," kata Adi.

"Jika ada tambahan naik 2000 MW, kita masih ada cadangannya, tapi kalau tidak ditambah dengan pembangkit listrik, ini kan naik terus, maka sekian tahun nanti akan tidak tercukupi," tambah Adi.

Upaya PLN membangun pembangkit listrik untuk mengimbangi lonjakan permintaan listrik tidak berjalan sesuai rencana.

"Harapannya di PLTU di Batang (Jawa Tengah) 2x1000 MW, tetapi pembebasan tanah belum selesai. Kita tidak tahu apakah kelistrikan di Jawa apakah cukup aman di masa depan," kata Adi.

PLTU Batang ditargetkan menjadi menjadi pembangkit listrik terbesar di Indonesia karena menghasilkan 2.000 megawatt dari dua PLTU.

Rencananya, pembangunan PLTU yang diperkirakan membutuhkan total biaya Rp35 triliun akan dimulai proses pembangunannya pada 6 Oktober 2013, namun saat ini masih tertunda karena masalah pembebasan lahan warga.

PLTU Batang merupakan bagian dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 10.000 MW Tahap I.

Proyek yang dinamakan Fast Track Program (FTP) Tahap I itu seharusnya sudah selesai seluruhnya pada tahun 2010, namun PLN mengakui proyek sepertinya harus molor lagi.

"Harapan kita pembangunan sarana kelistrikan bisa berjalan lancar, nyatanya butuh dukungan karena FTP I terlambat diantaranya karena pembebasan lahan," jelas Adi.

Selain masalah pembebasan lahan, proyek pembangunan 35 pembangkit listrik itu mengalami berbagai macam kendala lain seperti proses perizinan panjang dan tidak memiliki standar baku serta pendanaan.

Peralatan Hambatan lainnya adalah masalah ketersediaan peralatan, material, maupun SDM akibat pembangunan yang dilakukan secara serentak. Ditambah lagi, standardisasi peralatan pembangkit yang dibuat oleh China berbeda dengan standar internasional yang selama ini digunakan oleh PLN sehingga harus dilakukan perbandingan standar.

Keterlambatan ini menyebabkan rencana proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II (FTP Tahap II) belum bisa berjalan.

Proyek FTP Tahap II itu harusnya sudah dimulai pada tahun 2012 dan ditargetkan bisa selesai tahun 2018. Rencananya, 70 persen akan berasal dari energi terbarukan yaitu kombinasi dari panas bumi (geotermal) dan air serta 30 persen batu bara. (Antara)