Iklan kampanye politik di televisi efektif dilarang sejak Jumat (28/2). Larangan tersebut menyusul telah ditandatanganinya kesepakatan bersama antara penyelenggara pemilihan umum dan lembaga pengawas siaran publik.

Memoratorium reklame bernada kampanye berlaku di lembaga-lembaga penyiaran seluruh Tanah Air. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, pidana pemilu dan sanksi administratif berlaku untuk partai politik (parpol) peserta pemilu yang melanggar.

'Kita semua berharap, agar iklan-iklan bernada kampanye tersebut efektif berhenti hari ini juga (Jumat 28/2),' kata dia, saat jumpa pers di Gedung Bawaslu, Jumat (28/2).

Muhammad mengatakan, semua lembaga penyelenggara, dan pemerhati pemilu, serta lembaga dan pengawas penyiaran dapat menjalankan kesepakatan bersama ini.Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Komisi Informasi Pusat (KIP) setuju untuk membuat surat kesepakatan bersama (SKB), agar iklan bernada kampanye di saluran televisi dihentikan.

Kesepakatan itu, resmi ditanda tangani oleh empat lembaga, Jumat (28/2).Dalam kesepakatan tersebut dikatakan, agar seluruh parpol peserta pemilu 2014, menghentikan semua kegiatan kampanye politik di lembaga penyiaran sebelum waktu yang ditentukan.


http://m.republika.co.id/berita/pemi...isi-dihentikan





TV One 'Protes' Moratorium Iklan Politik





TV One menyayangkan moratorium iklan politik. Hal ini dinilai menghambat publik yang ingin mengetahui profil caleg, parpol, dan program yang akan mereka canangkan.

Wapemred TV One, Toto Suryanto, menyatakan moratorium adalah sesuatu yang datang tiba - tiba dari langit. "Kampanye tinggal 16 hari lagi. Buat apa sekarang diberlakukan moratorium," jelasnya, kepada Republika, Jumat (28/2). 

Moratorium dinilai sebagai kebuntuan sehingga dianggap harus dihentikan. Padahal, publik sangat ingin mengenal partai politik dan kadernya yang akan menjadi wakil rakyat.

Mereka selama ini memaparkan program dan visi serta misinya jika kadernya nanti menjadi wakil rakyat. Mereka memiliki strategi untuk dipaparkan. Yang diinginkan adalah pembangunan. Masyarakat ingin tahu pembangunan seperti apa yang direncanakan parpol. "Sayangnya hal ini belum tentu tercapai jika iklan politik dimoratorium," imbuhnya.

Moratorium menurutnya tidak akan efektif, karena saat ini sudah semakin mendekati masa kampanye. Toto menyatakan, jika ingin, maka seharusnya moratorium dilakukan sejak awal.

Yang jelas, kata Toto, moratorium jangan sampai menghambat publik yang ingin menggunakan hak politiknya pada pemilu nanti. Publik menurutnya ingin menggunakan hak politiknya, tapi akan terhambat jika tidak mengetahui dengan jelas parpol dan kadernya, karena mereka tidak bisa mengiklan. 



http://m.republika.co.id/berita/pemi...-iklan-politik


, mantap lah