Salah satu keberhasilan pembangunan demokrasi yang kita lakukan selama ini adalah tidak adanya kekerasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dari tiga pemilu yang diselenggarakan pascareformasi, tidak ada darah setetes pun mengalir sebagai akibat pelaksanaan pesta demokrasi.

Padahal ketika kita pertama kali menyelenggarakan pemilu yang bebas pada tahun 1999, banyak pihak yang memprediksikan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia akan berdarah-darah. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu mengelola perbedaan dan memraktikkan prinsip demokrasi yang menghindarkan kekerasan.

Tentunya kita prihatin kalau setelah tiga kali pelaksanaan pemilu yang damai, kali ini kita melihat pelaksanaan pemilu yang diwarnai kekerasan. Fenomena ini muncul ketika pekan lalu Kantor Partai Nasdem diserang oleh orang tidak dikenal.

Dua orang penyerang bukan hanya melepaskan tembakan ke arah Kantor Partai Nasdem, tetapi melakukan penganiayaan. Dua orang penjaga kantor mengalami memar-memar karena dipukul para penyerang.

Belum lagi kasus itu bisa diusut tuntas, kasus baru muncul kembali. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terjadi penembakan terhadap Kantor Partai Hanura. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden penembakan tersebut.

Kita tidak boleh membiarkan tindak kekerasan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Pilihan kita membangun demokrasi dimaksudkan untuk menghindarkan kekuatan otot dalam perebutan kekuasaan politik.

Tentu ada yang keliru dalam pemahaman demokrasi kita kalau kekerasan menjadi tabiat. Dalam demokrasi orang bukan hanya harus siap untuk memenangi kekuasaan, tetapi juga harus siap untuk menerima kekalahan.

Kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan. Sebab, orang akan menghalalkan segala cara apabila kekuasaan menjadi tujuan. Mereka tidak lagi melihat proses dalam mencapai tujuannya.

Memang orang sering gelap mata untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka menempuh cara apa pun untuk bisa meraih kekuasaan itu, karena kekuasaan dianggap sebagai hak istimewa. Mereka merasa bisa mendapatkan segala yang diinginkan melalui kekuasaan.

Kecenderungan inilah yang harus kita lawan. Kita harus mengingatkan semua pihak untuk tidak menghalalkan segala cara. Kekuasaan harus direbut dengan cara yang benar, karena itu adalah kepercayaan yang diberikan rakyat.

Kita akan mengalami kemunduran apabila kekerasan terus dibiarkan berkembang. Apalagi jika berkembang menjadi pembunuhan tokoh politik. Sepanjang sejarah perjalanan Indonesia Merdeka tidak pernah ada yang namanya pembunuhan terhadap tokoh politik.

Kita tidak sedang membangun demokrasi, apabila yang ditonjolkan adalah tindak kekerasan. Kita tidak boleh mengikuti sistem demokrasi yang dilakukan negara seperti India, Pakistan, atau negara-negara Amerika Latin yang sarat kasus pembunuhan tokoh politik.

Untuk itu hukum harus bisa ditegakkan. Aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Mereka harus dihukum keras apabila sudah menggunakan teror dan kekerasan untuk meraih kekuasaan.

Kita harus belajar dari pengalaman buruk Thailand sekarang ini. Bagaimana kondisi negara menjadi kacau, ketika kekerasan dibiarkan mereka dalam perebutan kekuasaan.

Kita mendambakan Indonesia yang damai. Perebutan kekuasaan setiap tahun harus dilihat sebagai proses untuk memilih pemimpin. Yang kita pilih adalah pemimpin yang bisa membawa kebaikan bagi kehidupan seluruh rakyat.

Kebaikan itu bukan hanya tercermin dari sisi ekonomi. Kebaikan juga tercermin dari kehidupan yang aman dan damai. Kita tidak ingin Pemilu 2014 diwarnai dengan tindak kekerasan seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini.