Jakarta - Pengamat politik merasa heran dengan sikap Jokowi yang tidak melaporkan kasus penyadapan ke pihak kepolisian. Sebab hal ini bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat, salah satunya untuk mendongkrak popularitas Jokowi.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari POINT Indonesia Karel Susatyo saat dihubungi INILAHCOM, Jumat (21/2/2014). Terlebih, menurutnya, saat ini dalam hasil survei elektabilitas yang dilakukan lembaga survei menyebutkan popularitas Jokowi menurun.

"Bukan tidak mungkin penyadapan itu tidak ada. Lantas dihembuskan isu penyadapan terhadap dirinya (Jokowi) untuk menarik perhatian publik," katanya.

Karel menduga isu penyadapan itu untuk membuat seakan-akan mantan Wali Kota Solo itu terkesan dizolimi. Sehingga dengan demikian diharapkan mampu menaikan popularitas yang sempat anjlok.

Secara nalar, lanjut Karel, untuk dapat masuk ke rumah dinas maupun ruang kerja Gubernur Jokowi di Balai Kota DKI, bukanlah hal yang mudah, jika itu tak dilakukan oleh orang-orang terdekat Jokowi sendiri.

"Jadi bukan tidak mungkin isu (penyadapan) itu sengaja dihembuskan oleh orang-orang Jokowi dengan maksud menarik simpati publik," jelasnya.

Hal serupa juga diungkapkan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Menurut Siti bukan tak mungkin penyadapan dapat dilakukan oleh internal PDIP sendiri. Hal ini untuk menarik simpati publik.

"Apa pun yang menimbulkan animo masyarakat, antusiame masyarakat, demi meningkatkan dukungan publik kepada partai atau elite tertentu, maka itu akan dilakukan," ujar Siti Zuhro.

Sebelumnya penemuan tiga alat penyadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada Desember 2013 menimbulkan tanda tanya. Banyak yang memprediksikan apa motif penyadapan di rumah dinas yang dihuni Gubernur DKI Jakarta tersebut.[bay]