Demo di KPK Meminta Jokowi dan Udar Tak Dianakemaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok orang yang menamakan diri Forum Peduli Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2014). Mereka menuntut KPK mengusut pengadaan bus gandeng transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Karena ada kejanggalan, KPK harus tungun tangan. Masak mobil harga miliaran berkarat, artinya ini proses yang tidak benar," kata seorang pengunjuk rasa yang memegang pengeras suara.

Sebagian dari pengunjuk rasa tersebut mengenakan topeng bergambar wajah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mereka tampak membawa poster dan spanduk yang menuntut agar pengadaan bus ini diusut KPK.

Salah satu spanduk yang diusung para pengunjukrasa ini berbunyi, "KPK jangan anak emaskan Jokowi dan Udar Pristono (mantan kepala dinas perhubungan DKI Jakarta".

Dalam selebaran yang dibagikan, pengunjuk rasa yang terdiri dari dua puluhan orang itu meminta agar pengusutan pengadaan bus ini segera dilakukan. Mereka menilai, kebijakan Jokowi yang merotasi pejabat di Dishub saja tidak akan menyelesaikan masalah.

"KPK sendiri meminta Pemrov DKI melaporkan pengadaan busway (bus transjakarta) di Jakarta. Ini harus dilakukan," ucap salah seorang pengunjuk rasa.

Aksi unjuk rasa ini sempat membuat arus lalu lintas di jalur lambat HR Rasuna Said, tepat di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sedikit tersendat.

Terkait masalah bus ini, Inspektorat DKI Jakarta menemukan indikasi kecurangan dalam prosedur lelang. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dari dokumen lelang itu ditemukan indikasi penggelembungan harga.

Temuan lainnya adalah secara fisik bus terbukti memiliki komponen yang berkarat dan ada yang rusak meski penggunaannya belum sampai satu pekan. Inspektorat menemukan kejanggalan, antara lain pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan speedometer tidak jalan.

kompas