Lama kita tidak mendengar kehadiran negara untuk menjamin keamanan bagi masyarakat. Era reformasi ditandai dengan sikap merasa bebas untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki. Semua orang tidak berani untuk melakukan koreksi, meski tindakan itu sudah melanggar aturan.

Lihat saja misalnya aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban. Bahkan ketika aksi itu dilakukan dengan memblokade jalan tol, orang tidak merasa bahwa perbuatan mereka sudah melanggar ketertiban umum.

Tindakan polisi yang membiarkan dan tidak berani menegur mereka yang bertindak di luar batas, membuat kekacauan semakin menjadi-jadi. Orang lalu tidak lagi bisa membedakan aksi unjuk rasa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan.

Itulah yang berulang kali kita katakan bahwa demokrasi masih kita pandang sekadar sebagai kebebasan. Padahal kebebasan itu mempunyai dua wajah. Pertama adalah "kebebasan dari" atau "freedom from", tetapi yang kedua adalah "kebebasan untuk" atau "freedom for".

Kebebasan kita rebut dari pemerintahan otoriter karena kita ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kebebasan itu harus mampu menciptakan kesejahteraan rakyat seperti terjadi di negara yang lebih mapan sistem demokrasinya.

Kita sungguh mengapresiasi sikap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman untuk meluruskan kembali kebebasan yang kita jalankan sekarang ini. Saat berbicara di acara "Economic Challenges Special" bersama pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kapolri mengajak semua komponen bangsa untuk bersama-sama mengedepankan pendekatan kesejahteraan.

Menurut Kapolri, kita harus menyadari bahwa semua orang berharap kehidupannya bisa lebih sejahtera. Semua itu hanya bisa tercapai apabila semua mau memberikan kontribusi terbaik. Termasuk dalam melakukan unjuk rasa, semua harus dilakukan dengan tertib agar tidak sampai mengganggu keamanan.

Keamanan sendiri menurut Sutarman merupakan investasi. Keamanan tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Harus ada kemauan bersama untuk menciptakan keamanan bagi kepentingan semua pihak.

Mengenai tanggung jawab negara untuk menciptakan keamanan, Sutarman mengatakan bahwa sebagai Kapolri ia memberi jaminan itu. Termasuk untuk kalangan dunia usaha, Kapolri menegaskan. Bahwa negara memberi jaminan bagi keamanan berusaha di Indonesia.

Pernyataan Sutarman sungguh melegakan para pengusaha, karena selama ini mereka merasa sendirian. Bahkan ketika aksi unjuk rasa dilakukan dengan melarang pabrik beroperasi dan bahkan melakukan sweeping, pengusaha tidak bisa berbuat apa-apa karena pengaduan kepada polisi tidak ada tindak lanjutnya.

Kapolri menjamin bahwa seluruh kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian resor akan memberi jaminan keamanan. Polisi berjanji untuk membuka saluran langsung untuk menjaga keamanan berusaha di Indonesia.

Sikap Kapolri itu tentunya bukan dimaksudkan bahwa polisi akan bertindak represif. Polisi akan menegakkan aturan sebagaimana seharusnya dan tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang menciptakan keonaran dan kekacauan.

Kita memang berharap keamanan dan ketertiban ditegakkan. Orang harus diajarkan untuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang pantas dan tidak pantas dikerjakan. Bukan berarti orang bebas untuk bertindak apa saja, termasuk ketika melanggar aturan.

Hampir di semua tingkatan, ibaratnya kita tidak lagi mengenal aturan. Di jalan raya misalnya, kita melihat bagaimana para pengendara motor bertindak sesuka hati. Bahkan lampu pengatur lalu lintas sekarang ini hanya dilihat sebagai pajangan di perempatan jalan saja.

Kondisi ini tentunya sangat menakutkan. Di mata bangsa lain kita bisa dianggap sebagai bangsa yang tidak memiliki peradaban. Kita dianggap sebagai bangsa yang tidak mengenal aturan.

Kehadiran polisi yang menjadi penegak hukum sangat dibutuhkan. Ia bertindak tegas bukan untuk memamerkan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan hukum. Negeri ini akan bisa maju apabila rakyatnya tahu aturan dan patuh terhadap hukum. Inilah harapan yang bisa dijalan oleh Kapolri dan seluruh aparatnya.