JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menetapkan nilai jual objek pajak, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (NJOP PBB-P2) DKI Jakarta sesuai dengan harga pasar.

Penetapan ini membuat harga tanah di Jakarta cukup tinggi. NJOP tanah paling tinggi terdapat di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yakni rata-rata Rp15,6 juta per meter persegi. Harga ini bersaing dengan Kecamatan Menteng Rp15,5 juta per meter persegi. Harga NJOP termurah terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu yakni Rp283.000 per meter persegi.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi menuturkan, sebelumnya adalah kurun waktu tiga tahun terakhir ini NJOP PBB-P2 di DKI Jakarta tidak mengalami perubahan atau relatif sama. “Sebetulnya setiap tahun secara umum mengalami peningkatan harga, tapi tidak terlalu signifikan,” kata Iwan sela-sela Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBBP2) Tahun 2014 di Balai Agung, Balai Kota.

Kenaikan NJOP ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti mass rapid transit (MRT), monorel, dan jalan layang nontol. Menurutnya, kenaikan NJOP PBBP2 itu sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan oleh Pemprov DKI Jakarta. “Kalau NJOP PBBP2 tidak disesuaikan, kita (Pemprov DKI Jakarta) akan kesulitan dalam melakukan pembangunan,” sebutnya.

Kenaikan NJOP ini sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti di Gambir pada 2013 NJOP itu Rp6,6 juta. Begitu juga dengan Menteng Rp9,4 juta. Sementara untuk sebaran per wilayah, di Jakarta Pusat harga NJOP paling murah di Johar Baru yakni Rp3,4 juta. Di Jakarta Selatan, harga NJOP tertinggi di Setia Budi yakni Rp15 juta dan termurah di Jagakarsa Rp4,3 juta.

Untuk Jakarta Timur di Kecamatan Matraman, Rp3,2 juta (tertinggi) dan Pasar Rebo Rp1,4 juta (termurah). Jakarta Barat di Kecamatan Taman Sari Rp9,6 juta (tertinggi) dan Cengkareng Rp2,8 juta (termurah). Jakarta Utara di Kelapa Gading Rp10 juta (tertinggi) dan Cilincing Rp1,6 juta (termurah).

Harga relatif paling murah hanya terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu Utara Rp391.000 (tertinggi). Perubahan harga NJOP ini berdasarkan pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Transaksi jual beli tanah di tengah masyarakat pun harus secara wajar. Selain itu, nantinya perubahan NJOP ini untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Di bagian lain, Wakil Gubernur DKI Basuki TjahajaPurnama mengaku kesulitan membangun waduk baru untuk mengantisipasi dampak banjir. Waduk itu sedianya diplot di kawasan Jakarta Utara. Salah satu lahan cukup potensial dan cukup yakni di Pantai Indah Kapuk (PIK). Kendala yang dihadapi harga tanah yang akan dibebaskan cukup tinggi akibat kenaikan harga NJOP.

Pembangunan waduk ini untuk menyelamatkan warga yang tinggal di Kamal Muara, Daan Mogot, dan Kedoya. Pemilihan areal di PIK karena masih tersedia lahan seluas 30 hektare (ha). Lahan seluas ini diperkirakan dapat menampung air, baik akibat hujan atau penampungan atas air buangan ketika hujan. Basuki menyebutkan, harga tanah di PIK sangat tinggi yakni Rp20 juta per meter persegi.

Bila dibutuhkan lahan seluas 30 ha, maka anggaran yang harus disediakan sebesar Rp60 triliun. Angka ini senilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selama satu tahun. Pada 2014, APBD DKI Jakarta mencapai Rp72 triliun.

http://property.okezone.com/read/201...s-rp15-juta-m2

anjrittt... NJOP selatan jakarta yang termurah di angka 4,3 juta , aje gile padahal pruntukan tanahnya rata rata untuk wisma taman , jokowi harusnya ngerubah tuh peruntukan tanah selatan jakarta semua untuk wisma sedang lah minimal