Terkait Lelang Busway, LKPP Bantah Terima Laporan Ahok

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM – LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) membantah telah menerima laporan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penyimpangan lelang pengadaan 728 bus TransJakarta dari China.
“Dikarenakan hingga saat ini tidak ada laporan atau surat pengaduan dari Wakil Gubernur DKI mengenai hal tersebut,” ujar Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dharma Nursani, melalui email Kepada citraindonesia.com.
Konfirmasi tersebut dimintakan citraindonesia,com pada 6 Januari 2014 dan dijawab pada 13 Januari 2014 melalui surat bernomor 175/LKPP/2014 yang ditandatangani Dharma pada 10 Januari 2014.
Sebelumnya, saat di-doorstop citraindonesia.com begitu keluar dari ruang kerjanya di Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 1 Januari 2014, Wagub Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, terkait adanya laporan warga yang menyatakan bahwa lelang pengadaan 728 bus TransJakarta dari China menyimpang, pihaknya telah melaporkan hal ini ke LKPP.
“Sudah, sudah saya laporkan. Bukan ke UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), tapi ke LKPP,” ujar Wagub yang akrab disapa Ahok tersebut.
Ahok menjelaskan, dengan telah dilaporkannya kasus tersebut ke LKPP, maka ke depan pengadaan armada busway tidak lagi dilakukan melalui mekanisme lelang, tapi langsung dilakukan oleh lembaga tersebut.
Kasus penyimpangan lelang pengadaan 728 bus TransJakarta dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ahok pada 8 Nopember 2013. Laporan tersebut dikirimkan pula kepada redaksi Citra Indonesia, dan ditayangkan pada 15 November 2013.
Dalam suratnya, sang pelapor menyatakan sebagai berikut:
“Subject: Ada permainan antara Pengusaha Bus China dan Satker Dishub di lelang Transjakarta
Yth Bp Jokowi dan Bang Ahok,
Saya sebagai masyarakat Jakarta ingin melaporkan kecurigaan saya terhadap para Satker lelang Bus Transjakarta di Dishub.
Kecurangan yang mereka lakukan ini akibatnya adalah keselamatan jiwa penduduk jakarta terutama yang menikmati fasilitas Transjakarta.
Saya mohon surat saya ini tidak seperti surat surat saya yang sebelumnya ke Bang Ahok yang hanya di baca saja dan di berikan tanggapan standard ” Terima kasih atas informasi anda…” Saya berharap lebih dari hanya melihat laporan ini sebagai informasi saja, tapi tolong oknum oknum yang bermain di Dishub, di selidiki dan jika perlu ditindak”.
Atas laporan tersebut, Ahok menjawab begini: “Baik, Terima kasih atas infonya, akan kami tindak lanjuti.”
Pelapor menjelaskan, lelang proyek beranggaran sekitar Rp1,5 triliun tersebut diduga melanggar Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena selain komponen bus tersebut seluruhnya buatan China, tidak 40% buatan lokal seperti diamanatkan dalam Perpres, juga karena spesifikasi tabung gas yang digunakan tidak diumumkan kepada peserta lelang meski telah ada pentunjuk dari BPPT (Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi).
Menurut dia, sesuai petunjuk BPPT, spesifikasi tabung gas yang sesuai standar harus memenuhi tiga syarat. Pertama, tabung tipe 4 yang akan dipakai harus memiliki pengalaman dipakai di Industri bus selama minimum 2 tahun dan tidak pernah bermasalah.
Kedua, tabung tipe 4 tersebut sudah beredar di minimum 2 negara. Dan ketiga, tabung tipe tersebut telah dipakai atau direkomendasi oleh minimum 2 perusahaan bus ternama.
Dengan tidak diumumkannya soal spesifikasi tabung ini, jelas pelapor, maka bisa saja tabung yang dipasang di bus yang dibeli, tidak memenuhi standar dan rawan meledak. (Rhm)

sumber : http://citraindonesia.com/terkait-le...-laporan-ahok/

L
LKPP: Syarat Lelang Busway Dicurigai Akal-akalan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menilai ada persyaratan dalam lelang bus Transjakarta yang aneh, yakni disertakannya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dalam syarat lelang.

"Syarat SIUP ini menutup kemungkinan produsen dan agen tunggal pemegang merek ikut langsung dalam lelang," kata Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Setiabudi Arianta kepada Tempo, Rabu, 12 Februari 2014. Menurut dia, syarat SIUP tidak pernah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Keberadaan syarat inilah yang oleh LKPP kerap dicurigai sebagai modus untuk kongkalikong harga. Sebab, keberadaan syarat SIUP akan menutup produsen dan agen tunggal pemegang merek untuk ikut dalam lelang. Alasannya, kedua unsur ini tidak memiliki SIUP.

Padahal, Setiabudi meneruskan, jika kedua unsur tersebut ikut lelang Transjakarta, harga bus akan lebih murah. Setiabudi menjelaskan ada empat tingkatan elemen peserta lelang dalam pengadaan bus. Urutannya, produsen-agen tunggal-distributor-reseller.

"Nah, dengan adanya syarat SIUP ini, yang bisa ikut hanya distributor dan reseller, makanya harga akan lebih mahal," katanya. Bahkan lebih parah, dia menekankan, munculnya elemen kelima, yaitu makelar. (Baca: Aneh, BPKP Tak Dilibatkan dalam Lelang Busway)

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/0...ai-Akal-akalan