- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Inilah Dinasti-dinasti Penguasa Daerah


TS
TukangSarok
Inilah Dinasti-dinasti Penguasa Daerah
Quote:
Pasca desentralisasi tahun 2001, Indonesia memperkenalkan sistim pemilihan langsung gubernur, bupati dan walikota. Sistim ini diharapkan membangun iklim demokrasi di Indonesia. Namun, pada faktanya Kepala Daerah menjadi pemain politik yang kuat di daerah-daerah di Indonesia. Tidak sedikit yang kemudian membangun dinasti-dinasti politik di wilayahnya masing-masing.

Mari kita lihat, siapa saja dinasti politik yang sudah dan sedang dibangun di daerah:
Propinsi Banten

Propinsi Sulawesi Selatan

Dinasti politik yang baru mulai tumbuh:



Persaingan Antar Dinasti
Menjadi anggota keluarga dinasti yang memerintah daerah, tidak serta merta menjabat. Terlihat adanya persaingan antar dinasti untuk merebut kekuasaan.
Sebagai contoh, Nani Rosada (Jawa Barat) mencoba untuk meneruskan jabatan suaminya, Dada Rosada, namun gagal saat suaminya ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Di Banten, Irna Narulita mencoba meneruskan pemerintahan suaminya, Dimyati Natakusuma sebagai Bupati Pandeglang, namun dikalahkan oleh Heryanti, ibu tiri Ratu Atut. Sementara di 4 kabupaten, dinasti Atut dikalahkan oleh dinasti Aat Syafaat, Mulyadi Jayabaya dan Izmet Iskandar.
Di Tanggerang, keluarga Halim menguasai pemerintahan melalui Wahidin Halim (Bupati) dan Abdul Syukur (Ketua DPRD). Keduanya adalah adik dari Nur Hassan Wirajuda, Menlu Republik Indonesia 2001 – 2009.
Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Syahlan Sulthan dan Ibrahim Solthan kalah dalam meneruskan kakaknya, Azikin Solthan sebagai Bupati Bantaeng 1998-2008, yang merupakan anak dari Andi Solthan (Bupati Bantaeng 1966-1978). Sementara itu, Nurul Jaman Syafruddin kalah di Pangkep setelah bupati Syafruddin meninggal dunia karena jantung.
Dari dinasti-dinasti serta kegagalan kandidat pejabat daerah yang disebabkan berhentinya pejabat pendukung, baik karena meninggal maupun ditangkap KPK, menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah sangat tergantung pada dukungan penguasa setempat. Bukan sepenuhnya karena pilihan masyarakatnya sendiri.
Ditambah lagi, penangkapan Akil Mochtar menunjukkan bahwa jabatan via pilkada bisa diperjualbelikan di Mahkamah Konstitusi. Lengkap dengan marketing dan diskon paket jabatannya.
Apakah dinasti politik dan cara berdemokrasi seperti ini baik bagi masyarakat Indonesia, atau malah mengkhawatirkan? Bagaimana menurut Anda?
Quote:
Quote:
Click Gambar untuk melihat Thread Menarik Ane lainnya
Quote:
0
1.5K
7


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan