Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastikan tak akan mengubah nama KRI Usman-Harun meskipun Singapura melayangkan protes penamaan KRI itu. Ia mengatakan, pemberian nama KRI telah melalui proses panjang sebelum adanya protes dari Singapura.

"Tetap, enggak ada yang berubah," kata Moeldoko, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Ia menjelaskan, pemberian nama "Usman-Harun" untuk kapal perang milik TNI Angkatan Laut telah sesuai prosedur. Pemilihan nama untuk kapal perang TNI AL diambil dari nama-nama para tokoh atau pejuang yang memiliki jasa tinggi untuk Indonesia.

Menurut Moeldoko, hal yang dipersoalkan Singapura sebenarnya telah lama selesai. Pada tahun 1973, kata dia, PM Singapura Lee Kuan Yew pernah menaburkan bunga di makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.

"Pemberian nama ini sudah lama, bukan kemarin-kemarin. Sebenarnya hubungan psikologis sudah diangap selesai," kata dia.

Saat ditanya mengenai perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura, menurutnya, tak ada masalah.

"Tidak ada ketegangan di perbatasan, pemberian nama (Usman-Harun) tak ada kaitan membangkitkan emosi. Kita pikir begitu," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Laut menamai sebuah kapal perangnya KRI Usman-Harun. Nama itu diambil untuk mengenang Usman Haji Muhammad Ali dan Harun Said, yang dieksekusi di Singapura atas peran mereka dalam pengeboman sebuah kompleks perkantoran di pusat kota pada Maret 1965. Serangan itu merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Presiden Soekarno dalam melawan federasi yang baru terbentuk di Malaysia, mencakup Singapura. Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada 9 Agustus 1965.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Indonesia memiliki otoritas dan pertimbangan matang memberikan penghormatan kepada pahlawannya, termasuk mengabadikan namanya menjadi nama kapal perang RI. Singapura, katanya, tak berhak memberikan intervensi terkait penamaan KRI Usman-Harun.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tubagus Hasanuddin, mengatakan masalah penamaan Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun sudah selesai. Hal itu tidak perlu dikonfrontasikan.

"Bagi Indonesia, urusan (nama kapal) Usman Harun itu sudah selesai. Kasusnya terjadi tahun 1964 dalam konteks konfrontasi RI dengan Malaysia (bukan Singapura). Situasi berubah dan politik juga. Selesailah dan damai," kata Tubagus Hasasuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2).

Seperti diberitakan, Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa terkait penamaan KRI Usman Harun. Shanmugam menilai penamaan ini akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada 1965 lalu.
Nama KRI itu sendiri berasal dari gabungan Sersan Usman Mohamed Ali dan Kopral Harun Said, dua anggota satuan elite Korps Komando Operasi (KKO), yang menjadi cikal bakal Marinir.

Terkait hal itu, Hasanuddin mengatakan tidak ada hal yang perlu dimasalahkan lagi terkait pemberian nama KRI Usman Harun. Hal ini dilihat dari kunjungan Perdana Menteri Singapura ke makam Usman Harun di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"PM Singapura datang ke TMP untuk meletakkan karangan bunga di atas pusara Usman dan Harun. RI berikan tanda penghargaan jasa kepada kedua orang itu sebagai pahlawan. Tidak bisa dikonfrontasikan. Kami anggap pahlawan, pihak Singapura apa kami tak tahu. Kalau ditolak kami pertanyakan ada apa?," lanjut Hasanuddin.

Ia pun mengajak pemerintah Singapura khususnya pihak militer untuk memperbaiki hubungan yang sempat memanas ini. "Mari kita bina hubungan ke depan agar bermanfaat untuk kedua bangsa dan negara. Banyak hal yang harus duduk bersama (diskusikan) untuk pembangunan," pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menganggap Singapura berlebihan dalam menyampaikan protes terkait penamaan KRI Usman Harun. Menurutnya, protes Singapura dengan membatalkan undangan untuk Pejabat Pertahanan Indonesia dalam acara Singapore Airshow akan memperkeruh hubungan diplomatik kedua negara.

Menurut Tantowi, Singapura memang memiliki hak untuk mengundang atau membatalkan undangan Pejabat Pertahanan Indonesia di acara Singapore Airshow. Akan tetapi, ia menyayangkan jika pembatalan itu merupakan buntut dari protes terhadap penamaan KRI Usman Harun.

"Saya menilai pemerintah Singapura berlebihan, mereka sudah mencampuri urusan dalam negeri karena Usman dan Harun adalah pahlawan nasional kita," kata Tantowi, saat dihubungi, Senin (10/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, keputusan TNI Angkatan Laut Indonesia menamakan kapal perangnya dengan nama "KRI Usman Harun" sudah tepat. Ia berharap Pemerintah Indonesia tak menggubris protes Singapura terkait nama KRI itu.

"Protes berlebihan membuat situasi semakin tidak kondusif," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Laut menamai sebuah kapal perangnya KRI Usman-Harun. Nama itu diambil untuk mengenang Usman Haji Muhammad Ali dan Harun Said, yang dieksekusi di Singapura atas peran mereka dalam pengeboman sebuah kompleks perkantoran di pusat kota pada Maret 1965. Serangan itu merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Presiden Soekarno dalam melawan federasi yang baru terbentuk di Malaysia, mencakup Singapura. Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada 9 Agustus 1965.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Indonesia memiliki otoritas dan pertimbangan matang memberikan penghormatan kepada pahlawannya, termasuk mengabadikan namanya menjadi nama kapal perang RI. Singapura, katanya, tak berhak memberikan intervensi terkait penamaan KRI Usman-Harun.

Karena protesnya tak direspons, Singapura kemudian membatalkan undangan untuk Pejabat Pertahanan Indonesia di acara Singapore AirShow. Menanggapi itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan siap menarik tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara jika tim tersebut tak tercantum dalam agenda acara Singapore Airshow.