http://www.pikiran-rakyat.com/node/268994?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Original Posted By emperasanko►


BOGOR–Ahmad Heryawan sedang semringah dengan hasil quick count Pilgub Jabar 2013 yang dilansir sejumlah lembaga survei. Namun ke ceriaan calon gubernur incumbent itu rupanya tak berlangsung la ma. Sehari lepas pencoblosan, Aher malah terganggu kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten (BJB).

Kasus BJB kini sedang ditelaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengungkapkan, laporan adanya dugaan korupsi yang melibatkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sudah masuk di bagian pengaduan masyarakat. “Itu (laporan dugaan korupsi BJB) sedang ditelaah. Sudah ada di Dumas (pengaduan masyarakat, red) KPK,” kata Johan kepada Radar Bogor, kemarin.

Menurut Johan, laporan yang masuk ke KPK itu menyebut adanya kredit fiktif Bank Jabar. Namun Johan enggan berspekulasi saat ditanya tentang kemungkinan dugaan penyelewengan itu melibatkan Aher.

“Yang pasti sudah ada laporan masuk di Dumas. Nah, itu yang sekarang kita telaah. Untuk lama waktu penelaahannya, itu tergantung bahan yang disampaikan,” kelitnya.

Perlu diketahui, dua penegak hukum, Kejasaan Agung dan KPK sedang menggarap dugaan korupsi di BJB. Jika KPK masih tertambat di tahapan penelaahan, kejagung justru sudah menetapkan lima tersangka.

Kasus yang digarap korps Adhiyaksa adalah kredit bermasalah yang dicairkan BJB di Surabaya, Jatim. Masing-masing tersangka di antaranya, pengusaha Elda Devianne Adiningrat, Direktur PT CIP Yudi Setiawan, Direktur Komersil PT E Farm Bisnis Indonesia berinisial DPS, dan mantan Direktur Utama PT E Farm Bisnis Indonesia DY. Nama lain, ESD yang merupakan manajer komersial Bank BJB cabang Surabaya juga ditetapkan sebagai tersangka.

Nama Elda memang tak asing. Perempuan yang menjabat komisaris PT Radina Niaga Mulia ini juga merupakan saksi kunci kasus suap impor daging yang menyeret bekas Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq yang ditangani KPK.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi memaparkan, Elda ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat perintah penyidikan No Print-22/F.2/Fd.1/02/2013 tanggal 21 Februari 2013. Elda, tambah Untung, menjadi tersangka karena perusahaannya menjadi salah satu vendor penerima fasilitas kredit untuk melaksanakan pengadaan bahan baku pakan ikan. Kredit lancung itu senilai Rp55 miliar.

“Bukannya melaksanakan pengadaan, tersangka justru menyerahkannya pada tersangka YS,” jelas Untung, pekan lalu.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Andhi Nirwanto sempat membenarkan pihaknya pernah memeriksa Elda sekitar dua pekan lalu. Sementara soal Elda yang diduga terlibat dalam dua kasus korupsi sekaligus, menurut Andhi, telah dikoordinasikan dengan KPK.

Lantas kasus mana yang diduga membawa-bawa nama Aher? Sumber Radar Bogor menyebutkan, nama Aher masuk dalam dumas KPK setelah Budget Goverment Watch melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan di sebuah pengajuan kredit. Ketua Budget Goverment Watch, Dedi Haryadi membenarkannya. Menurut Budget Goverment Watch, pengajuan kredit untuk koperasi Bina Usaha bentukan PT Alpindo Mitra Baja sebesar Rp38,7 miliar pada 2012, berbau suap.

Sedianya, dana pinjaman itu dipakai untuk usaha simpan-pinjam 600-an karyawan perusahaan pembuat suku cadang alat berat dan 6.200 nasabahnya. Namun saat ditelisik, bank central (Bank Indonesia) justru menemukan sejumlah permainan di pengajuan kredit tersebut.

“Pencairan kreditnya begitu mudah karena diduga ada campur tangan gubernur sebagai pemilih saham mayoritas,” ujar Dedi kepada pewarta. Selama Agustus hingga Desember 2012, Bank Indonesia menemukan sejumlah pemberian kredit yang dicairkan BJB tak disertai dokumen yang valid.

Dalam kasus PT Alpindo, BJB sekonyong-konyong mencairkan pinjaman, padahal data koperasi di perusahaan tersebut belum disahkan Dinas Koperasi Kabupaten Sukabumi. Tak hanya itu, ada dugaan gaji karyawan dan skala usaha PT Alpindo di-mark up. Ketika kredit disetujui, uang tak disalurkan langsung ke rekening karyawan, tapi ditarik pejabat Koperasi.

Para auditor bank sentral memberi catatan, Bank Jabar tak memverifikasi laporan keuangan PT Alpindo dan Koperasi Bina Usaha, serta tak mengecek slip gaji karyawan. Padahal, gaji karyawan PT Alpindo yang diajukan ke bank jauh di atas upah minimum regional (UMR) Sukabumi. UMR di kabupaten ini hanya Rp890 ribu. Sementara Alpindo menyebut gaji minimal pekerjanya Rp3,8 juta. Akibatnya, total gaji yang dibayarkan Alpindo setahun mencapai Rp37,9 miliar. Padahal, dalam laporan keuangan, perusahaan hanya mengeluarkan Rp14,8 miliar.

Torehan usaha mendadak berlipat ganda. Dari empat lini usaha senilai Rp20,9 miliar pada 2010, naik menjadi 17 lini senilai Rp288,8 miliar setahun kemudian. “Saat diperiksa, memang ada masalah,” kata mantan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Bandung, Lucky Fathul Aziz Hadibrata, seperti dinukil dari Majalah Tempo.

Menurutnya, saat kredit dicairkan dan auditor turun ke lapangan. Lucky kini deputi komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Banyak disebut-sebut, sejumlah pejabat BJB mengaku sering didatangi politikus untuk membicarakan permohonan kredit yang diajukan pelbagai perusahaan. Ketika mengajak bertemu, para politikus partai putih selalu mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat yang tak lain kuasa pengguna 38,26 persen saham Bank Jabar.

Tentu saja dengan besaran saham yang dimiliki, sambung Budget Goverment Watch, Aher leluasa mempengaruhi kebijakan Bank Jabar. Semisal, aksi Aher dalam merombak susunan direksi dan komisaris bank daerah paling sehat di Indonesia ini.

Contoh terakhir adalah saat rapat umum pemegang saham bank Jabar, Juli tahun lalu. Ketika itu, Aher mengajukan lima calon untuk menduduki kursi direktur utama dan empat direktur. Aher mengajukan bekas Direktur Treasury BNI 46 Bien Subiantoro menjadi direktur utama. Spekulasi muncul, salah satu direktur yang dijagokan Aher adalah yang menyetujui kredit untuk PT Alpindo. Namun ketika mengajukan empat direktur lain, Aher mendapat penolakan dari pemilik saham terbesar kedua, yakni bupati dan walikota se-Jawa Barat. Akumulasi kepemilikan saham mereka mencapai 23,61 persen.

Dugaan keterlibatan Aher juga mencuat melalui pengakuan pembobol kredit BJB yang terlebih dahulu menjadi tersangka, Yudi Setiawan. Yudi tak membantah proses kredit yang dilaluinya di Bank Jabar memang cepat meski ada sejumlah rambu yang dilanggar. Dia mengaku berkomplot dengan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. “Ini hasil kolaborasi. Saya minta Rp76 miliar, dikasih Rp250 miliar,” ujar Yudi.

Disebutkan pula, Agustus 2012 Ahmad dan Luthfi datang berkunjung ke kantor Yudi di Jalan Cipaku Jakarta Selatan. Saat itu Luthfi menawarkan jasa memberikan kredit tambahan Rp500 miliar melalui PT Cipta Terang Abadi, anak perusahaan Cipta Inti Parmindo. Dalam pertemuan tersebut, kata Yudi, mereka menggunakan dana tambahan itu untuk menggarap proyek senilai Rp3 triliun di sejumlah kementerian dan di daerah yang dipimpin kader PKS. Kata Yudi, presiden PKS saat itu menga takan saatnya mulai mencari dana untuk persiapan Pemilu 2014.

Untuk meyakinkan Yudi, Luthfi menelepon Aher sang kuasa pemegang saham terbesar bank Jabar. Yudi mengaku sempat berbicara dengan politikus PKS itu. “Pak Gubernur berjanji akan mempertemukan saya dengan komisaris Bank Jabar untuk membicarakan kredit baru tersebut,” katanya.

Terpisah, Aher mengaku siap melaporkan balik semua tuduhan kepadanya soal kasus BJB.

“Insya Allah kita lihat nanti. Kalau itu jelas-jelas fitnah dan tidak ada fakta-faktanya dan memang tidak ada fakta apa-apa. Juga tidak ada kerugian apa-apa sama sekali, tapi tentu saya harus melakukan tindakan hukum kan,” ujarnya ketika ditemui usai acara peresmian Gedung Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi, Mahkamah Konstitusi oleh Presiden SBY di Desa Tugu Selatan, Keca matan Cisarua, Bogor, kemarin (26/2).

Kader PKS Kota Bogor, Yusuf Dardiri menegaskan bahwa segala kabar yang mengaitkan Aher adalah fitnah. Anggota Fraksi PKS di DPRD Kota Bogor ini menjelaskan, PT Alpindo memang mendapatkan kucuran kredit dari BJB, namun angsuran Alpindo sangat lancar. Usahanya pun berjalan dan berkembang.

“Soal dana pencairannya dipakai apa pun, itu sudah tanggung jawab Alpindo,” cetusnya.

Pemberitaan Aher terkait BJB sangat rentan dengan black campaign. Dan menurutnya, sejumlah pejabat BJB telah membantah semua pemberitaan miring tersebut.”Saya yakin kang Aher bisa menjawab semua tuduhan itu dengan baik. Saat ini semua bank sedang diawasi kreditnya oleh BI. Bukan BJB saja,” tandasnya. (gar/ric/tem/d)

hxxp://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=109959