Tidak fair kalau kita katakan tidak ada kemajuan ekonomi yang kita raih. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa total investasi pada tahun 2013 mencapai Rp 390 triliun. Hanya saja potensi yang bisa diraih sebenarnya lebih besar dari itu.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat menjadi pembicara kunci pada Indonesia Investor Forum di Jakarta hari Selasa mengakui adanya beberapa hal yang masih menjadi kendala. Untuk itulah ia mengatakan bahwa ada lima reformasi yang perlu dilakukan, apabila kita ingin lebih memacu pertumbuhan ekonomi ke depan.

Lima reformasi yang perlu kita lakukan itu, menurut Hatta Rajasa, pertama adalah reformasi di bidang agraria. Kita perlu melakukan penataan ulang agar terjadi distribusi penguasaan sumber ekonomi dan tidak dikuasai oleh sekelompok orang saja.

Kedua adalah reformasi di bidang energi. Kita tidak mungkin terus tergantung kebutuhan energi dari impor, apalagi kebutuhannya terus meningkat. Ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan energi akan mengakibatkan tekanan terhadap defisit transaksi berjalan seperti terjadi tahun 2013.

Ketiga, reformasi di bidang pangan. Kita harus mendorong peningkatan produksi pangan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlalu berbahaya apabila kita terus mengandalkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dari impor.

Keempat adalah reformasi di bidang perizinan. Sekarang ini aturan perizinan yang ada masih berbelit-belit. Untuk perizinan di bidang eksplorasi minyak misalnya, dibutuhkan 87 perizinan dan memakan waktu sampai tiga tahun. Harus ada pemangkasan perizinan apabila kita ingin membuat investasi di Indonesia menarik.

Terakhir yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi. Kita harus membangun birokrasi yang berorientasi kepada hasil. Tidak bisa lagi kita bertumpu kepada birokrasi yang tidak merasa bersalah apabila tidak menyelesaikan pekerjaan.

Lima persoalan di atas sebenarnya bukan masalah baru. Ini merupakan persoalan yang sejak lama kita hadapi, namun tidak pernah kita selesaikan. Padahal tantangan yang harus kita hadapi cenderung terus berubah.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak melihat bahwa keterlambatan dalam mengambil keputusan, seringkali menimbulkan persoalan baru dan hilangnya kesempatan. Untuk itulah ia melihat perlu hadirnya kepemimpinan yang lebih tegas. Negeri seperti Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan efektif.

Kebetulan tidak lama lagi kita akan memilih pemimpin yang baru. Pandangan yang muncul dari para pembicara yang tampil di acara Indonesia Investor Forum mengerucut kepada perlu hadirnya pemimpin yang lebih memecahkan persoalan daripada mengeluhkan saja.

Kita baru mendengar bagaimana kritikan yang dilontarkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terutama dalam menangani bencana alam, yang diperlukan adalah kerja, bukan hanya sekadar menggelar rapat-rapat.

Jusuf Kalla merasa gemas dengan bencana banjir yang datang setiap tahun. Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, praktis yang dilakukan setiap tahun adalah meninjau korban banjir dan membuka dapur umum. Tidak terlihat langkah nyata yang dilakukan untuk membuat agar banjir itu tidak berulang.

Cara bertindak sigap dan kreatif dalam melakukan terobosan perlu dilakukan pemerintah. Seperti dalam banjir bandang yang meluluh-lantahkan Manado, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan dana untuk membangun kembali rumah rakyat yang diterjang banjir. Apalagi pemerintah sudah menetapkan banjir bandang di Manado sebagai bencana nasional.

Saat gempa bumi melanda Yogyakarta, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden saat itu, mengambil langkah untuk memberikan bantuan pembangunan rumah. Langkah pemerintah memancing masyarakat untuk memberi juga bantuan, sehingga pemulihan bencana bisa berjalan lebih cepat.

Kita belum tahu bagaimana pemerintah menanggapi usulan Jusuf Kalla itu. Padahal seharusnya putusan itu bisa cepat diambil, karena pemerintah mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Tinggal mau atau tidak digunakan kewenangan yang mereka miliki tersebut.

Itulah salah satu gambaran bahwa kita memang membutuhkan reformasi seperti yang disampaikan Hatta Rajasa. Tanpa itu kita selalu lamban dalam bertindak dan pemerintah seperti raksasa yang tidak bisa menari.