BOGOR-Berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi di Provinsi Papua, bukan karena kepentingan untuk merdeka tetapi lebih pada persoalan lokal saja di Papua, termasuk pemilihan kepala daerah (pemilukada).  “Tidak semua daerah di Papua itu konflik, konflik itu terjadi bukan karena kepentingan untuk meminta merdeka, tetapi lebih terjadi kepada persoalan-persoalan lokal saja, termasuk pilkada misalnya kubu satu sudah menang dan kubu lain hasut. Itu yang terjadi di Papua,”ujar Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan usai ketemu Presiden SBY di Halaman Istana Bogor, Selasa (28/1).

Untuk itu, kata Guber­nur,  pihaknya menginginkan ke depan agar pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua tidak lagi dilakukan secara langsung.  Namun, lanjut Gubernur Lukas Enembe, pihaknya  menginginkan lebih baik pemilihan kepala daerah dapat dilakukan melalui DPR saja.

 “Kita mau lebih baik pilkada dilakukan melalui DPR saja, tidak secara langsung karena berpotensi konflik yang besar,”tandasnya. Menurutnya, selama ini banyak konflik yang terjadi di Tanah Papua lantaran pemilihan kepala daerah, bahkan konflik itu bisa berlarut-larut dan memakan korban jiwa dan harta benda atau membuat konflik yang luar biasa terjadi, termasuk mengakibatkan anak-anak, perempuan lari meninggalkan kampung.
Untuk itu, lanjut Gubernur Lukas Enembe, pihaknya akan meminta kepada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia agar ke depan pemilukada bisa dilakukan lewat DPR, bukan dilakukan secara langsung.

Gubernur mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, tidak sesuai dengan budaya orang Papua, bahkan bisa menimbulkan konflik yang luar biasa diantara kubu yang mencalokan menjadi kepala daerah.  “Pemilu langsung, budaya kita tidak bisa. Budaya orang Papua tidak bisa karena komunal, hidup bersama, milik bersama. Ini membuat perpecahan terjadi, sehingga lebih baik nanti pemilukada di Papua harus melalui DPR,” tandasnya.

 Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Gubernur Lukas Enembe mengakui akibat konflik yang terjadi tersebut, membuat pemerintah daerah terpaksa harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya untuk menyelesaikan konflik akibat pemilukada di beberapa daerah di Provinsi Papua tersebut.

http://www.radartimika.com/index.php...etail&id=20735


Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengemukakan, pertemuan silaturahmi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi di Istana Bogor, Jabar, Selasa (28/1), merupakan tindaklanjut arahan Presiden tentang keinginan untuk menambah substansi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua, pimpinan DPR Papua dan Papua Barat, serta para bupati dan walikota se Papua itu, kedua Gubernur telah menyampaikan pokok-pokok pikiran masing-masing yang sudah dituangkan di dalam draf awalterhadap nilai tambah dari Undang-Undang Otonomi Khusus.

“Draf tersebut dihasilkan dari 12 kali pertemuan diantara Tim Papua Barat dan Tim Papua dengan diasistensi oleh akademisi dari Universitas Cendrawasih serta Kementerian DalamNegeri. Draf awal itu segera akan disinkronkan kembali antara kedua gubernur, namun 95 persen materinya sudah disepakati,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada wartawan seusai pertemuan silaturahmi Presiden dengan para tokoh Papua dan Papua Barat.

Menurut Djoko, Presiden SBY menyampaikan rasa syukurnya atas perkembangan dalam pembicaraan mengenai perluasan dan pemberian nilai tambah Otonomi Khusus itu. “Syukur-syukur kalau dalam 3-4 bulan ke depan, sudah bisa dirumuskan bersama, sudah bisadisinkronkan dengan Undang-Undang yang lain, sudah bisa kita sinkronkan dengan Undang-undang yang menyangkut Kementerian dan Lembaga dan yang penting adalah tidak bertentangan dengan UUD RI,” kata Presiden SBY sebagaimana dikutip Menko Polhukam.

Menko Polhukam menjelaskan, semangat dalam pembicaraan itu adalah bagaimana memberikan nilai tambah otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat di dalam perimbangan keuangan, pembagian hasil, di bidang energi, kehutanan, kelautan, perhubungan, dan sebagainya.

Paralel dengan percepatan dan perluasan pembangunan di Papua, lanjut Menko Polhukam Djoko Suyanto, substansi pokok lainnya adalah bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat bersama-sama menghimbau penghentian tindakan kekerasan.

“Seluruh elemen pemerintah Papua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghimbau mereka yang sekarang masih berada di hutan dan mengangkat senjata untuk kembali ke pangkuan kita, sama-sama membangun di daerahnya,” tegas Djoko dalam konperensi pers yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Gubernur Papua serta Gubernur Papua Barat itu.

Rekonsiliasi

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, pihaknya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saat ini sedang dan akan terus melaksanakan rekonsiliasi di beberapa daerah konflik bersenjata atau konflik pemilukada.

“Sudah kita laksanakan pertemuan dengan saudara-saudara berseberangan bersamaPanglima (Pangdam) dan Kapolda. Sekarang yang terjadi sekelompok orang yang memegang senjata yang menurut saya sebenarnya kriminal dengan berbagai tuntunan kebutuhan bukan bertujuan meminta merdeka,” ungkap Lukas.

Menurut Gubernur Papua, pihaknya sudah meminta kepada Kapolda untuk melakukan operasi penegakan hukum. Ia menyebutkan, tidak semua daerah di Papua itu konflik, namun lebih kepada persoalan lokal, konflik pilkada.

“Kita menginginkan di Papua, pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung. Kita mau lewat DPR karena ini sistem kekerabatannya luar biasa. Kalau pemilihan langsung, budaya kita, budaya orang Papua, tidak bisa karena komunal, hidup bersama, milik bersama,” tegas Lukas.

Adapun Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi mengatakan, kondisi di Papua Barat saat ini sangat kondusif. “Papua merdeka itu tidak ada, Papua itu sudah negara kesatuan RI,” tegas Abraham.

http://www.kemendagri.go.id/news/201...dah-disepakati

-----------------------------

semoga segera bisa diputuskan utk saudara2ku di papua sana