JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode dinilai telah takluk pada korporasi pengeruk sumber daya alam (SDA). Alih-alih menyelamatkan alam Indonesia dari eksploitasi pihak swasta, Presiden SBY justru dinilai memberikan jalan kepada pihak-pihak swasta tersebut.

Aktivis lingkungan hidup, Chalid Muhammad, menilai, hal ini dapat dilihat dari kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program yang dicanangkan pemerintahan SBY tersebut telah menjadi jalan masuk bagi pihak-pihak swasta yang ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia.

"Akibat program ini, pihak-pihak swasta dengan bebas bisa mengeruk alam Indonesia dengan dalih keuntungan ekonomi. Akibatnya, bukan tambah benar, alam kita malah tambah rusak," kata Chalid dalam diskusi di Soegeng Sarjadi Syndicate, Selasa (28/1/2014).

Pengamat Kebijakan Publik Andrianof Chaniago menilai, sikap Presiden tersebut terjadi karena pemerintahannya terbawa arus. Visi misi yang kerap disampaikan Presiden sangat jauh dari upaya pencegahan pengerukan kekayaan alam.

"Saya kira SBY terbawa arus. Padahal kalau bicara mengenai visi dan misinya luar biasa. Tetapi karena terus mengejar pertumbuhan ekonomi,yang penting mengejar pertumbuhan, jadinya seperti ini," ujarnya.