Diakui atau tidak, Gus Dur adalah pemimpin negara yang pertama kali memperjuangkan kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia dalam posisi yang semestinya, yakni sebagai warga negara yang setara dengan etnis lainnya. Masih segar ingatan kita, bagaimana Gus Dur tampil pada masa-masa sulit etnis ini di Indonesia pada 1998.

Waktu itu, langkah yang diambil Gus Dur dianggap sulit dinalar, bahkan dianggap bertentangan dengan pendapat umum yang menimpakan kesalahan pada orang-orang Tionghoa sebagai penyebab krisis ekonomi pada waktu itu. Beberapa saat setelah tragedi Mei 1998, Gus Dur (yang waktu itu masih menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) menyerukan kepada keturunan China yang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia dan menjamin keselamatan mereka.

Itulah salah satu bentuk keseriusan Gus Dur membela kelompok ini. Maka wajar bila kemudian Gus Dur disanjung, dan belakangan diangkat sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Berikut ini di antaranya pembelaan Gus Dur terhadap Tionghoa.



Beberapa saat setelah tragedi Mei 1998, etnis Tionghoa banyak mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pribumi. Toko dan rumah-rumah mereka dijarah, dan konon dalam tragedi ini menelan banyak korban jiwa. Akibatnya, banyak orang Tionghoa kemudian melarikan diri ke luar negeri.

Gus Dur, yang waktu itu masih menjabat Ketua Umum PBNU, menyerukan kepada keturunan China yang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia dan menjamin keselamatan mereka. Dan kepada warga pribumi, Gus Dur mengimbau agar mau menerima dan membaur dengan warga keturunan Tionghoa tersebut.



Perjuangan Gus Dur membela minoritas Tionghoa semakin tegas ketika Ia menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Hal itu diwujudkannya melalui berbagai kebijakan, di antaranya mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat China.

Inpres itu kemudian dilanjutkan oleh Megawati dengan penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2002. Sejak itulah, etnis Tionghoa di Indonesia bebas merayakan Imlek tanpa tekanan.



Di saat bersamaan, tatkala Gus Dur menjabat sebagai presiden, dia juga mengajak bangsa Indonesia mewujudkan rekonsiliasi dengan China. Bukan semata-mata karena ia sendiri keturunan China, tapi Gus Dur melihat pada masa-masa mendatang China sebagai suatu jaringan (guanxi) perlu dirangkul untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang baru saja dilanda krisis hebat.

Untuk memulihkan ekonomi nasional, kata Gus Dur , langkah pertama yang ia lakukan adalah memanggil kembali para pemilik modal agar mau berinvestasi di Indonesia. Gus Dur yakin, suatu pemerintahan yang tidak menerapkan politik rasialis, akan membuat para "guanxi" merasa aman menanam modal di Indonesia.



Kelompok etnis Tionghoa dalam wawasan kebangsaan Gus Dur adalah sama dengan suku-etnis bangsa lain, seperti etnis-suku Jawa, Batak, Papua, Arab, India, Jepang dan Eropa yang sudah lama bermukim dan menjadi penduduk atau warga negara Indonesia. Menurut Gus Dur , etnis Tionghoa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang sah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Benar saja, ketika area perdagangan bebas ASEAN-Republik Rakyat China dibuka, hubungan dengan negeri tirai bambu itu tidak bisa dinafikan lagi. Gus Dur sudah sejak awal menyiapkan masuknya pengaruh China, bukan saja dari sisi budaya, tapi juga ekonomi dan bisnis. Namun sayangnya, bangunan pandangan kebangsaan dan perjuangan Gus Dur tersebut baru bisa dirasakan manfaatnya bagi kemajuan perekonomian Indonesia sekarang, setelah berpuluh tahun dan selepas beliau wafat.

sumber
http://www.merdeka.com/peristiwa/per...suku-lain.html