(Dikutip dari Milis NASIONAL PPI-INDIA) Pertama
Komnasham sebagai satu-satunya lembaga yang punya
wewenang untuk menyelidiki berbagai kasus pelanggaran
HAM, sudah menyimpulkan bahwa pada peristiwa Timor
Timur Wiranto terlibat dan harus dimintai pertanggung
jawabannya. Kemudian pada peristiwa Mei 98, yang juga
sudah dibentuk KPP HAM, yang dipimpin oleh Sholahuddin
Wahid, itu juga menyimpulkan bahwa Wiranto adalah
salah satu orang yang harus dimintai pertanggung
jawabannya. Orang seperti itu tidak patut menjadi
pemimpin Indonesia ke depan.

Kedua yang menjadi kekhawatiran kami yang lain adalah
ketika orang seperti itu menjadi pemimpin Indonesia ke
depan, menjadi presiden, menjadi eksekutif, maka kami
yakin usaha-usaha untuk menuntaskan/menyelesaikan
kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, akan ditutup.
Karena dia salah satu orang yang terlibat di sana.
Kami khawatir masa depan penegakan HAM di Indonesia
sama sekali suram dan tertutup ketika mereka menjadi
presiden. Dan perjuangan kita, para korban pelanggaran
HAM, kemudian lembaga-lembaga yang concern (prihatin)
terhadap penegakan HAM, menjadi semakin berat.,,

ane tambahin pernyataan Mayjen (purn) Kivlan Zein. Pada tanggal 14 Mei 1998 itu, kata Kivlan, Wiranto malah pergi meresmikan PPRC di Malang. "Seharusnya dalam keadaan kacau, tak perlu Pangab ke sana untuk meresmikan PPRC. Cukup Kasum. Sudah saya sarankan, sudah saya tulis. Keadaan kacau, jangan tinggalkan Jakarta," ujar Kivlan

Masalahnya dosa-dosa Megawati pada rakyat sudah kelewat banyak dan sulit dimaafkan, antara lain mengabaikan kasus 27 Juli yang melambungkan namanya, mendukung Sutiyoso yang tangannya dipercaya warga PDIP berlumuran darah kader dalam peristiwa 27 Juli jadi Gubernur DKI 2 periode, membuang kader-kader partai yang merupakan rekan-rekan seperjuangannya di masa-masa awal PDIP, melupakan wong cilik saat memegang kekuasaan, misal mengabaikan penderitaan TKI yang mengharapkan kehadirannya di Entikong sehabis diusir dari Malaysia, mengampuni pengemplang triliunan rupiah dana BLBI dan banyak lagi.

Pada tahun 1983, kala itu masih berpangkat Kapten, Prabowo diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani, namun upaya ini kabarnya digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.
Pada tahun 1990-an, Prabowo diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia diduga menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil[7]. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan. Menurut pakar hukum Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.
Pada tahun 1997, Prabowo diduga mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi. Setidaknya 13 orang, termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk melakukan penculikan kepada sembilan orang aktivis, diantaranya Haryanto Taslam, Desmond J Mahesa dan Pius Lustrilanang.
Namun demikian, Prabowo belum diadili atas kasus tersebut walau sebagian anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara. Sebagian korban dan keluarga korban penculikan 1998 juga belum memaafkan Prabowo dan masih terus melanjutkan upaya hukum. Sebagian berupaya menuntut keadilan dengan mengadakan aksi 'diam hitam kamisan', aksi demonstrasi diam di depan Istana Negara setiap hari Kamis. Sebagian lagi telah bergabung denga kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya, bahkan duduk di DPR RI. Haryanto Taslam yang telah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, mengatakan "Prabowo sudah minta maaf pada saya. Dia juga mengajak saya bergabung untuk membangun negara ini. Saya adalah korban Prabowo dan Prabowo adalah korban politik saat itu. Dia juga korban. Prabowo hanya merupakan tentara yang mematuhi perintah atasannya. Ide penculikan bukan dari Prabowo. Rezim Orde Baru saat itu pun represif. Jika bukan Prabowo pasti orang lain yang akan diperintah untuk menculik."
Prabowo juga diduga mendalangi Kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan .
Juga pada Mei 1998, menurut kesaksian Presiden Habibie dan purnawirawan Sintong Panjaitan, Prabowo melakukan insubordinasi dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta dan sekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie.
Masalah utama dari kesaksian Habibie ialah bahwa sebenarnya, pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto, bukan Prabowo. Pada briefing komando tanggal 14 Mei 1998, panglima ABRI mengarahkan Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei 1998 kepada komandan-komandan senior, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, Pangdam Jaya pada waktu itu.
Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan memecat saya adalah sah,” katanya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”

Pada tanggal 29 Mei 2011 genap lima tahun lumpur Lapindo merusak kehidupan warga Porong dan sekitarnya. Berdasarkan catatan Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) dalam kurun waktu empat tahun, negara sudah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp5,1 triliun untuk lumpur Lapindo. Akibat tragedi Lumpur Lapindo ini, masyarakat menderita kerugian secara langsung yang amat besar, seperti kerusakan aset dan infrastruktur sebagai dampak langsung tragedi lumpur Lapindo.

Sampai kini, persoalan ganti rugi warga belum selesai. Warga yang masih belum dilunasi ganti ruginya telah mengikuti skema yang ditawarkan Lapindo dengan cara cicil sebesar 15 juta/bulan. Namun dalam kurun 10 bulan terakhir ini warga hanya menerima pembayaran sebesar lima juta rupiah saja. Sejak September 2010 sampai sekarang, Lapindo tidak menepati janjinya membayar cicilan terebut. Sampai sekarang warga hanya menerima cicilan 5-10 juta saja. Nasib warga pun jadi tidak menentu.

Tak hanya itu, PT. Kaltim Prima Coal, perusahaan yang dipimpinnya sebagai tersangka kasus mafia pajak yang dibeberkan oleh Gayus Tambunan, membuat Kalimantan Timur dan sekitarnya menanggung daya rusak tambang batubara. Mulai dari krisis air, listrik, banjir, pelanggaran HAM, serta ganguan kesehatan.

Namun ironisnya, Presiden SBY memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Aburizal Bakrie, sosok yang menyebabkan kehancuran ekologis di sejumlah daerah di Indonesia. Penghargaan tersebut dinilai tidak patut diberikan karena persoalan lumpur Lapindo sampai saat ini tidak kunjung tuntas.

buat agan yg dermawan & mau ngasih ,ane doain ente banyak rejeki.. untuk yang mau karena kurang suka ama thread ane,ane mohon maaf & akan ane doain jg semoga allah mengampuni ente dan menempatkan agan di tempat yang layak di sisi NYA..
buat yg belom iso,kalo mo ngasih ,ane doain enteng jodoh

http://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto

http://catatanpolitikindonesia.blogs...ragedi-98.html

http://politik.kompasiana.com/2010/0...at-112717.html

http://www.beritasatu.com/blog/nasio...da-negeri.html

http://www.freelists.org/post/ppi/pp...i-Dosa-Wiranto