Sisa peradaban di Benggala Raya dapat ditilik kembali ke masa empat ribu tahun yang lalu, ketika wilayah tersebut dimukimi oleh orang Dravida, Tibeto-Burma, dan Austro-Asiatik. Asal kata "Bangla" atau "Benggala" tidak diketahui, tetapi kata tersebut diduga berasal dari kata Bang, suku berbahasa Dravidia yang tinggal di wilayah tersebut sekitar tahun 1000 SM.

Kerajaan Gangaridai dibentuk sekitar abad ke-7 SM, yang selanjutnya disatukan dengan Bihar di bawah Kekaisaran Magadha, Nanda, Maurya, dan Sunga. Benggala kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Gupta dan Harsha dari abad ke-3 hingga abad ke-6. Setelah kejatuhannya, Shashanka mendirikan sebuah kerajaan, dan ia dianggap sebagai raja independen pertama dalam sejarah Bangladesh.

Setelah mengalami periode anarkisme, Dinasti Pala yang beragama Buddha menguasai wilayah ini selama empat ratus tahun sebelum selanjutnya digantikan oleh Dinasti Sena yang beragama Hindu. Islam masuk ke Benggala pada abad ke-12 melalui pedagang Arab. Misionaris Sufi dan penaklukan Muslim membantu penyebaran agama Islam di wilayah ini.

Bakhtiyar Khilji, seorang jenderal Bangsa Turkik, mengalahkan Lakshman Sen dari Dinasti Sena dan menaklukan sebagian besar wilayah Benggala pada tahun 1204. Wilayah ini dikuasai oleh dinasti-dinasti Sultan dan tuan-tuan tanah Bhuiyan selama beberapa ratus tahun kemudian. Pada abad ke-16, Kemaharajaan Mughal menguasai Benggala dan Dhaka menjadi pusat provinsial penting dalam pemerintahan Mughal.

Pedagang Eropa datang pada abad ke-15, dan pengaruh mereka berkembang hingga Perusahaan Hindia Timur Britania menguasai Benggala setelah Pertempuran Plassey tahun 1757. Pemberontakan berdarah tahun 1857 – dikenal sebagai Pemberontakan Sepoy – menyebabkan penyerahan kekuasaan kepada mahkota kerajaan dengan viceroy sebagai pelaksana pemerintahan. Selama masa penjajahan, kelaparan melanda anak benua India berkali-kali, seperti kelaparan di Benggala pada tahun 1943 yang menewaskan 3 juta orang.
Pidato bersejarah Sheikh Mujibur Rahman pada 7 Maret 1971.

Antara tahun 1905 hingga 1911, dilakukan usaha untuk memisahkan provinsi Benggala menjadi dua zona, dengan Dhaka sebagai ibu kota zona timur. Ketika India dibagi pada tahun 1947, Benggala dibagi berdasarkan garis religius. Bagian barat Benggala masuk ke wilayah India, dan bagian timur bergabung dengan Pakistan sebagai provinsi yang disebut Benggala Timur (nantinya menjadi Pakistan Timur).

Pada tahun 1950, reformasi tanah dilakukan di Benggala Timur dengan dihapuskannya sistem zamindar feudal. Pemerintahan Pakistan saat itu didominasi oleh Pakistan Barat. Gerakan Bahasa Bengali pada tahun 1951 merupakan tanda awal perpecahan antara Pakistan Barat dan Timur.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat terus meningkat pada dekade-dekade berikutnya dan Liga Awami muncul sebagai suara politik penduduk berbahasa Bengali. Mereka meminta otonomi pada tahun 1960-an dan pada tahun 1966, pemimpin pergerakan Sheikh Mujibur Rahman dipenjara. Ia dilepaskan pada tahun 1969 setelah meletusnya pemberontakan rakyat.

Pada tahun 1970, Siklon Bhola menyerang pantai Pakistan Timur. Siklon ini menewaskan hingga setengah juta jiwa, namun pemerintah pusat tidak serius menangani bencana ini. Pada tahun 1970, Liga Awami memenangi suara terbanyak dalam pemilihan parlemen,namun Sheikh Mujibur Rahman dilarang berkuasa, sehingga kemarahan rakyat berbahasa Bengali semakin meningkat.

Setelah pembicaraan dengan Mujib, Presiden Yahya Khan menangkapnya pada 26 Maret 1971, dan melancarkan Operasi Searchlight. Target utama operasi tersebut adalah kaum intelektual dan orang Hindu. Operasi ini menewaskan banyak orang.

Sebelum ditangkap, Sheikh Mujibur Rahman secara resmi menyatakan kemerdekaan Bangladesh dan mengarahkan semua orang untuk bertempur hingga semua tentara Pakistan berhasil diusir. Pemimpin Liga Awami mendirikan pemerintahan dalam pembuangan di Kolkata, India. Pemerintahan dalam pembuangan secara resmi diambil sumpahnya di Mujib Nagar, distrik Kustia, Pakistan Timur, pada 17 April 1971 dengan Tajuddin Ahmad sebagai perdana menteri pertamanya.

Perang Kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama sembilan bulan. Mukti Bahini (Tentara Pembebasan) melancarkan perang gerilya besar-besaran terhadap tentara Pakistan. Pejuang kemerdekaan Bangladesh mendapatkan bantuan penuh dari India. Mukti Bahini dan India berhasil mencapai kemenangan terhadap Pakistan pada 16 Desember 1971, dengan 90.000 orang ditawan oleh India.
Jatiyo Smriti Soudho, didirikan untuk mengenang korban Perang Kemerdekaan Bangladesh.

Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer, dengan Mujib sebagai perdana menteri. Pada pemilihan parlemen tahun 1973, Liga Awami mendapatkan suara terbanyak.

Kelaparan menimpa seluruh negeri antara tahun 1973 hingga 1974. Pada awal tahun 1975, Mujib berusaha menerapkan kekuasaan sosialis satu partai melalui BAKSAL yang baru dibentuk. Pada 15 Agustus 1975, Mujib dengan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh.

Kudeta-kudeta berdarah terus berlangsung hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa. Ia mengembalikan sistem multipartai dan mendirikan Partai Nasionalis Bangladesh (PNB). Kekuasaan Zia berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 1981. Penguasa utama Bangladesh selanjutnya adalah Jenderal Hussain Muhammad Ershad, yang memperoleh kekuasaan melalui kudeta tak berdarah tahun 1982. Ia terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1990 setelah meletusnya revolusi besar-besaran.

Sejak saat itu, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. Istri Zia, Khaleda Zia, memimpin Partai Nasionalis Bangladesh menuju kemenangan pada pemilihan umum tahun 1991 dan menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Bangladesh. Liga Awami yang dikepalai oleh Sheikh Hasina Wajed (putri Mujib) memenangi pemilu 1996, namun kalah kepada Partai Nasionalis Bangladesh pada tahun 2001.

Pada 11 Januari 2007, setelah terjadinya kekacauan politik, pemerintahan sementara (caretaker) ditunjuk untuk mengatur pemilihan umum selanjutnya. Perilaku korupsi merajalela di Bangladesh. Pemerintah sementara baru menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Akibatnya, banyak politikus, pejabat penting, pejabat kecil, dan anggota partai yang ditangkap atas tuduhan korupsi. Pemerintah pemelihara mengadakan pemilu yang adil dan bersih pada 29 Desember 2008. Sheikh Hasina Wajed memenangi pemilu dan diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri pada 6 Januari 2009.