PDIP: DPRD DKI Jangan Sandera APBD untuk Diskreditkan Jokowi!
Elvan Dany Sutrisno - detikNews



Jakarta - PDIP melihat ada gelagat DPRD DKI menyandera pengesahan APBD 2014 di tengah banjir yang melanda Jakarta. PDIP berharap DPRD segera mengesahkan APBD 2014, tak mencari jalan untuk mendiskreditkan Gubernur Jokowi.

"Seringkali persoalan anggaran tersandera karena tarik menarik kepentingan politik, apalagi menjelang Pemilu. Dulu menjelang Pemilu 2009 di pusat anggaran juga pernah tersandera saat ada tarik menarik soal BLSM yang dicurigai untuk kepentingan politik. Kalau di tingkat pusat ada tarik menarik tentu saja di bawah juga ada," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto kepada detikcom, Senin (20/1/2014).

Menurut Hasto, harusnya momentum banjir justru mempercepat pengesahan APBD 2014. Karena warga Jakarta membutuhkan solusi cepat untuk mengatasi banjir yang sudah jadi momok puluhan tahun. Bukan terus mencari celah untuk mendiskreditkan Jokowi.

"Masalah banjir untuk memperkokoh solidaritas sosial, justru ada yang tega-teganya menjadikan ini momentum untuk mendiskreditkan kepemimpinan Pak Jokowi dan kami melihat itu," kata Hasto.

PDIP telah mendesak DPRD DKI agar segera mengesahkan APBD 2014 karena dana cukup besar dibutuhkan untuk penanggulangan banjir. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pengesahan APBD 2014. Maklum, suara PDIP di DPRD DKI tak begitu besar.

Pengesahan APBD DKI 2014 sudah diundur beberapa kali. Sesuai aturan, disahkan pada 30 Novemver 2013, namun diundur menjadi tanggal 27 Desember dengan nilai anggaran sebesar Rp 67 triliun. Kemudian karena ada penambahan anggaran menjadi Rp 69,5 triliun diundur menjadi tanggal 15 Januari 2014.

Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp 72 triliun yang rencananya akan disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi. Karena APBD 2014 yang belum gol, Jokowi kesulitan untuk mengongkosi proyek penanggulangan banjir. Misalnya saja rekayasa cuaca yang dilakukan 14 Januari 2014 yang belum optimal.

Ditanya soal rekayasa yang belum optimal, Jokowi menjawab dengan nada tinggi, "Biaya di kita ada, di pusat juga ada. Punya kita belum dipakai karena belum disahkan. Jadi harus menunggu. Kalau mau pakai, tunggu diketok DPRD padahal sudah diajukan dari Oktober."