Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta bersikap tegas soal frekuensi publik yang digunakan untuk kampanye politik pemilik TV. Aksi para pemilik TV yang bisa bebas mengkampanyekan diri, dinilai melangar UU Penyiaran dan aturan KPI.

Para aktivis Remotivi yang memperjuangkan frekuensi publik menyambangi Gedung KPI di Jl Gadjah Mada, Jakarta, Kamis (16/1/2015). Mereka sebelumnya melakukan long march dari Bundaran HI.

Sekitar 50-an massa Remotivi yang antara lain terdiri atas mahasiswa UI, Untirta, dan Unas ini ditemuia langsung Ketua KPI Judhariksawan, anggota KPI Idy Muzayyad, dan Agatha Lily.

Mereka menempelkan baliho di depan KPI yang bertuliskan, 'KPI Bekerjalah'. "Kami ingin KPI bertindak tegas dan memberi hukuman hingga batas waktu 31 Januari mendatang," jelas salah satu aktivis Remotivi, Roselina.

Remotivi juga memberikan surat pernyataan kepada Judhariksawan. Isinya antara lain mengenai pelanggaran 6 Stasiun tv itu adalah ANTV dan TVOne milik Aburizal Bakrie, Metro TV milik Surya Paloh, MNC TV, Global TV serta RCTI milik Harry Tanoesudibjo, terkait kegiatan partai politik.

"Kami akan kembali lagi bila pihak KPI tidak memenuhi permintaan ini," tutur Roselina.

Setelah menyerahkan tuntutan massa sempat beristirahat di depan kantor KPI, sebelum kemudian akhirnya membubarkan diri.

[url]http://news.detik..com/read/2014/01/16/130522/2468800/10/kpi-diminta-bersikap-soal-tv-yang-dijadikan-kampanye-politik-pemilik?n991103605[/url]

Udah begah liat kampanye di tv..ngarep banget tu calon