Rabu, 15/01/2014 05:34 WIB
Normalisasi Sungai Tertunda karena Alasan Lahan Pembuangan Galian
Jakarta - Banjir yang melanda berbagai titik di Jakarta membuat berbagai kalangan menyoroti kinerja Gubernur DKI Joko Widodo. Program normalisasi sungai sudah dicanangkan dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Sayangnya pengerukan sungai yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian PU terkendala lahan untuk membuang hasil pengerukan kali.
"Kemarin masalahnya karena masih konsolidasi lokasi pembuangan galian," kata Kelapa Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, T Iskandar saat dihubungi detikcom, Selasa (14/1/2014) malam.
Setelah melalui diskusi yang panjang antara pihak Direktorat Sumber Daya Air Kemen PU, pihak Balai Besar Ciliwung dan dinas PU DKI, akhirnya dipilihlah lahan di kawasan Ancol sebagai tempat untuk menampung hasil pengerukan sungai/waduk yang ditangani kementerian PU.
"Akhirnya dipilih di Ancol," lanjutnya.
Iskandar enggam merinci dimana tepatnya lokasi pembuangan galian tersebut. Namun ia memastikan akan ada beberapa titik pembuangan.
"Yang jelas ada beberapa titik," ucapnya.
Program JEDI ini adalah program normalisasi 13 kali/sungai dan waduk yang ada di Jakarta. Program ini sudah ada sejak zaman Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur DKI. Untuk realisasi program ini Indonesia meminjam uang dari Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun dengan masa pengerjaan 2012-2017.
Setelah tertunda cukup lama, akhirnya program ini diresmikan oleh Gubernur DKI Joko Widodo di sisi waduk Melati, Jakarta Pusat, pada 11 Desember 2013. Diacara ini pula, Jokowi menyatakan pengerjaan normalisasi kali ini akan dipercepat dari rencana awal akan selesai pada tahun 2017 menjadi 2015.
Dari 7 paket pengerjaan normalisasi kali ini, 3 paket dikerjakan oleh Dinas PU DKI dan 4 diantaranya dikerjakan oleh Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Singai Ciliwung-Cisadane dan Cipta Karya.
Paket-paket yang dikerjakan oleh kementerian PU yakni, paket 2 yang terdiri dari dua subpaket, 2A dan 2B Cengkareng Drain di wilayah Jakarta Barat. Paket 3 ialah Kali Cideng, Thamrin, Jakarta Pusat.
Selain itu ada paket 5 di Kali Tunjungan, Jakarta Utara dan Kali Angke Bawah, Jakarta Barat. Luapan air dari Kali Angke Bawah inilah yang merendam pemukiman padat penduduk di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Untuk pengerukan kali Ciliwung dan Kali Krukut yang luapan airnya membuat sejumlah perkmpugan terendam banjir dalam tanggung jawab Dinas PU DKI.
Dalam catatan sejarah, Jakarta dilalui oleh 13 sungai besar yang bermuara di Teluk Jakarta dan menyebabkan Jakarta selalu kebanjiran. Seolah tak ingin disalahkan, Jokowi mengatakan pemberantasan banjir di Jakarta juga tanggung jawab pemerintah pusat.
"Penangan banjir ini bukan hanya dilakukan oleh Pemprov DKI saja tapi juga tanggung jawab pemerintah pusat seperti 13 sungai besar. Sungai kecil, 884 saluran penghubung itu ada di DKI," kata Jokowi usai melakukan pelantikan Wali Kota Jakarta Utara di Waduk Cincin Utara, Papanggo, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1) kemarin.
[url]http://news.detik..com/read/2014/01/15/053438/2467196/10/2/normalisasi-sungai-tertunda-karena-alasan-lahan-pembuangan-galian[/url]
komentar TS : coming soon
Link wa yang lain :
Klik!
Quote:
Proyek JEDI Terhambat Pembebasan Lahan
Rabu, 11 Desember 2013, 14:49 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) diprediksi tidak akan berjalan lancar. Sebab, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PU hingga kini masih menemui kendala soal lahan di sekitar waduk dan sungai yang masih ditinggali masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemprov akan melakukan pembebasan lahan warga dalam kurun waktu dua tahun, sejalan dengan pengerjaan JEDI paket satu. "Relokasi tidak ada masalah. Sudah oke," ujar dia saat meresmikan dimulainya proyek JEDI paket satu, di Waduk Melati, Tanah Abang, Rabu (11/12).
Mantan wali kota Solo tersebut mengatakan, proses relokasi warga akan dilakukan seperti halnya pemindahan warga Waduk Pluit dan Waduk Riario. Pemprov DKI akan menyiapkan rumah susun bagi 34 ribu warga yang akan terkenda dampak normalisasi. Jokowi menyebut, pembangunan rumah susun bagi warga akan mulai dikerjakan tahun depan.
JEDI merupakan program kerja sama antara Pemprov DKI dengan Bank Dunia dalam melakukan normalisasi sungai dan waduk. Program ini terdiri dari tujuh paket yang dikerjakan oleh Pemprov DKI dan Kementerian PU.
Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU Pitoyo Subandrio mengatakan, proyek yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat yakni JEDI paket dua yang meliputi Cengkareng Drain dan Kali Sunter Hilir.
"Soalnya lahan di sana paling siap. Untuk paket lain ada yang masih memerlukan pembebasan lahan," papar Pitoyo yang mengatakan, masalah pembebasan lahan merupakan kewajiban Pemprov DKI.
http://www.republika.co.id/berita/na...mbebasan-lahanQuote:
Atasi Banjir, Ini Tiga Solusi dari Jawa Barat
VIVAnews - Akibat curah hujan yang tinggi, sejumlah wilayah di Jawa Barat kembali terendam banjir. Salah satunya di Kota Bekasi, daerah yang lokasinya berbatasan dengan Jakarta.
Banjir di Bekasi, bahkan kini menjadi hal biasa, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran Kali Bekasi. Kali Bekasi merupakan aliran dari Kali Cikeas dan Cileungsi di Kabupaten Bogor.
Untuk mengatasi banjir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya tiga solusi yang ditawarkan. Pertama, dilakukannya konservasi di wilayah hulu.
"Konservasi seluruh hutan di hulu yang ada di daerah Puncak," ujar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, saat meninjau lokasi banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah, Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin 13 Januari 2014.
Kedua, menghidupkan kembali danau-danau alam, yang ada di sepanjang bantaran kali dari wilayah hulu hingga hilir.
"Kan sejak hulu sampai hilir ada ratusan danau. Sebagian sudah terjadi sedimentasi, sudah jadi daratan," kata Aher --sapaan Ahmad Heryawan.
Dan solusi ketiga, adalah untuk wilayah tengah hilir. Pemerintah Daerah (Pemda) setempat diminta bisa mempertahankan lebar dan kedalaman sungai atau kali.
"Harus ada komitmen, kalaupun akan bangun dinding, minimal harus 20 meter dari bibir sungai," katanya.
"Sekarang ini aneh, lebar Kali Ciliwung di wilayah Bogor lebih besar, ketimbang di Kampung Melayu. Banjir di sana kan akibat luapan air, karena lebar dan dalamnya terus berkurang," ucap dia.
Tiga solusi yang ditawarkan tadi, lanjut Aher, coba diwujudkan dalam Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. Kerjasama itu dilakukan sejumlah pemerintah daerah, termasuk tiga provinsi yakni, DKI, Jawa Barat dan Banten.
"Kami ingin BKSP itu dipimpin pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU. Supaya mudah dalam hal anggaran," ujarnya.
Aher juga berharap dengan di bawah payung BKSP itu, bisa dibuat tim agar ada komitmen bersama untuk menyelesaikan banjir sejak hulu hingga hilir. "Serta dibuat pula schedule untuk mengatasi banjir 10 tahun ke depan," ucap dia.
Sementara itu, terkait keberadaan Kanal Banjir Timur (BKT), Aher mengaku akan terus meningkatkan kerjasama dengan DKI untuk membuat sodetan guna mengalirkan air dari wilayah Bekasi. "Sekarang sudah ada (sodetan). Ke depan akan kita tingkatkan lagi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Aher mengungkapkan, penanganan banjir juga terus dilakukan di wilayah Jawa Barat lainnya. Meskipun daerah itu tidak masuk BKSP Jabodetabekjur.
Saat ini, Pemprov Jawa Barat tengah melakukan perbaikan Sungai Citarum sejak kilometer 0 hingga 20. Perbaikan menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
"Untuk bangun jalan sejauh 20 kilometer hanya butuh anggaran Rp40 miliar. Tapi, untuk perbaikan sungai, Rp100 miliar saja masih kurang," tuturnya.
http://metro.news.viva.co.id/news/re...ari-jawa-barat
Quote:
Upaya pengendalian banjir melalui normalisasi dan pengerukan 13 sungai di Jakarta lewat proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) akan dimulai Oktober mendatang. Tender proyek tersebut telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan termasuk dari Korea, Cina, India, dan Taiwan. Jika proyek ini selesai, diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 35 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam 7 paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan dua lainnya oleh Cipta Karya lewat bantuan dana Bank Dunia. Pengajuan pinjaman ke Bank Dunia sebenarnya sudah sejak tahun 2008 namun karena banyak birokrasinya, realisasinya baru tahun 2012 ini.
"Dua paket akan dikerjakan pada tahap I dengan biaya masing-masing 8,1 juta dolar Amerika Serikat (AS) dan 31,1 juta dolar AS. Paket lain yang pengerjaannya masuk dalam tahap I ini adalah pengerukan Gunung Sahari Drain, Waduk Melati dengan biaya 30,8 juta dolar AS dan paket pengerukan Cideng Thamrin Drain dengan biaya 7 juta dolar AS," kata Fauzi Bowo, saat meninjau Pintu Air Cengkareng Drain, Jakarta Barat, Senin (2/7).
Fauzi menyebutkan, secara keseluruhan proyek JEDI meliputi 57 kelurahan di 4 wilayah DKI Jakarta. Yakni di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Proyek JEDI ini diharapkan mampu membebaskan pemukiman warga dari banjir.
Gubernur menyebut, total biaya proyek JEDI mencapai 176,1 juta dolar AS, sebagian besarnya berasal dari pinjaman Bank Dunia. Tanggung jawab terbesar dipikul Pemprov DKI, yang mengerjakan tiga paket dengan nilai 100,5 juta dolar AS. Kemudian BBWSCC dua paket dengan nilai 53,2 juta dolar AS dan Cipta Karya dua paket dengan nilai 22,4 juta dolar AS. Dengan demikian, dalam proyek JEDI ini, tanggung jawab DKI mencapai 56 persen, sedangkan untuk Kanal Banjir Timur (KBT) DKI bertanggung jawab sebesar 52 persen.
Proyek JEDI ini meliputi daerah kumuh di sepanjang Kanal Banjir Barat (KBB), Pakin, Kali Besar, Jelakeng, Sunter Hulu, Krukut-Cideng dengan populasi penduduk sekitar 173 ribu jiwa. "Kawasan ini nanti akan dirapikan sehingga menjadi kawasan yang lebih bersih dan layak huni," jelasnya.
Pengerjaan proyek ini, kata gubernur, dilakukan dengan standar ramah lingkungan. Termasuk lumpur dan sampahnya pun akan dipisahkan. Untuk lumpurnya akan ditiriskan, kemudian dibuang ke kawasan Ancol menggunakan truk kedap air. Sedangkan sampahnya dibuang ke TPA Bantargebang.
