Kementerian Perhubungan memastikan, rencana mengubah status di Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagai bandara komersial akan tetap dilakukan besok, Jumat (10/1). Sekitar 72 penerbangan dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng yang sudah sangat padat ke Bandara Halim. Maksimal, ketika rombongan maskapai lain bersedia pindah, ada 126 penerbangan komersial dilayani dari Halim."Itu mengurangi 10-11 persen kepadatan Soekarno-Hatta, sehingga PT Angkasa Pura IIsebagai pengelola bisa lebih leluasa, termasuk mempercepat penyelesaian terminal III di Soekarno-Hatta," ujar Menteri Perhubungan EE Mangindaan selepas meninjau kesiapan Bandara Halim, Rabu (8/1).Bandara Halim tetap dipaksakan melayani penerbangan komersial meski Kementerian Perhubungan mengakui jika fasilitas milik TNI Angkatan Udara ini belum sepenuhnya selesai direnovasi. Semisal layanan check ini bagi penumpang yang akan berangkat. Renovasi Halim hingga 2 hari sebelum pelayanan komersial mulai, baru rampung 90 persen. Sebagian dinding belum selesai dicat. Tapi pemerintah mengklaim ruang tunggu, toilet, dan kargo bagasi kedatangan maupun keberangkatan sudah beres.Sejauh ini, Angkasa Pura II selaku pengelola bandara sudah menggelontorkan dana Rp 6,8 miliar untuk renovasi pelbagai fasilitas umum di Halim. Secara keseluruhan, Tri mengaku siap mengalokasikan Rp 60 miliar, hanya untuk Halim, karena ada pemindahan sebagian rute penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta.Dana sebesar itu akan dipakai buat pelbagai macam kepentingan, terutama perbaikan dan subsidi pelayanan. Termasuk di dalamnya penguatan landasan pacu.Halim selama ini merupakan salah satu bandara dikelola Angkasa Pura II yang merugi. Tahun lalu, BUMN itu tekor sampai Rp 19 miliar dalam mengelola Halim. Aktivitas jet pribadi dan sewa sekolah penerbangan tidak cukup menambal biaya operasional. "Halim ini rugi, tapi akan tetap kita subsidi karena ini pelayanan publik," kata Tri.Dengan segala keterbatasannya namun tetap dipaksakan dioperasikan sebagai bandara komersial, maka ada beberapa risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung penumpang dan maskapai penerbangan.Merdeka.com mencoba merangkumnya. Berikut paparannya.

1. Penumpang sering kena delay

Dengan terbatasnya fasilitas perhubungan udara ini milik TNI Angkatan Udara, pemerintah meminta calon konsumen maklum, jika akan terjadi banyak penundaan jadwal alias delay.Menteri Perhubungan EE Mangindaan menyatakan, delay bakal sering terjadi atas dua alasan. Pertama, TNI AU berhak meminta jatah penggunaan bandara untuk kepentingan latihan militer atau kejadian darurat.Kedua, bandara ini merupakan tempat singgah buat tamu kenegaraan. "Ini sudah kesepakatan, kalau ada tamu negara atau TNI mau pakai, kita harus mengalah," ujarnya selepas memeriksa kesiapan Bandara Halim, di Jakarta, Rabu (8/1).

2. Pesawat tidak boleh menginap

Masalah yang membayangi kesiapan Bandara Halim salah satunya keberadaan pesawat kecil milik beberapa sekolah penerbangan. Jumlahnya ada puluhan, menghabiskan jatah dua slot apron atau lahan parkir pesawat. Belum lagi beberapa pesawat jet pribadi ikut parkir di Halim.Masalah ini diakui General Manager Halim Perdanakusuma Iwan Khrishadianto. Dia menilai, pesawat- pesawat latih itu 'memakan tempat'. Kondisi ini dipastikan bakal mengganggu ketika penerbangan komersial berjalan di bandara milik TNI AU itu.Lantaran belum berhasil 'menggusur' sekolah penerbangan, maka maskapai penerbangan komersial harus menerima konsekuensi tidak bisa memarkir armadanya di bandara tersebut. Menteri Perhubungan EE Mangindaan menyatakan Angkasa Pura II diminta tidak mengizinkan satu armada komersial untuk menginap di Halim. Sehingga, pergerakanpesawat terus lancar.

3. Airport tax naik

Ada konsekuensi lain yang harus diterima penumpang yang bakal terbang dari Bandara Halim yakni naiknya pajak bandara atau airport tax. PT Angkasa Pura II selaku operator Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sedang mengajukan peningkatan pajak bandara (airport tax) baru kepada Kementerian Perhubungan.Saat ini, biaya airport tax untuk penerbangan komersial di pangkalan militer TNI Angkatan Udara itu sebesar Rp 30.000 per orang."Sedang kita ajukan, kalau Surat Keputusan sudah turun, nanti akan menjadi Rp 40.000 (per orang)," kata Direktur Utama Angkasa Pura II Tri Sunoko, di Bandara Halim, Jakarta, Rabu (8/1).

4. Belanja avtur lebih mahal

Salah satu konsekuensi yang harus diterima maskapai penerbangan yang hendak terbang dari Halim adalah biaya operasional yang bertambah. Sebab, biaya untuk belanja avtur di Halim lebih mahal dibanding di Bandara Soekarno-Hatta.Direktur Utama Angkasa Pura II Tri Sunoko mengatakan masalah infrastruktur sempat menghalangi maskapai ramai-ramai mengalihkan penerbangan ke Halim adalah biaya avtur.Di Bandara Soekarno-Hatta, bahan bakarpesawat itu sudah disalurkan melalui pipa, dan tersedia mobil tanki. Sedangkan di Halim, pasokan bahan bakar hanya bisa dipenuhi dari depo Pertamina Plumpang."Katanya selisih Rp 600 per galon. Memang begitu, ada perbedaan biaya. Kecuali Pertamina bangun depo di Halim," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/1).

5. Penumpang check in di mobil tenda

Dari pemeriksaan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, sistem online untuk check in belum terpasang di 10 konter yang tersedia di Bandara Halim Perdanakusuma. Padahal, 10 Januari mendatang, Citilink sudah akan mulai melayani 16 penerbangan dari dan menuju Halim.General Manager PT Angkasa Pura II untuk Halim Iwan Krishadianto menyatakan, Citilink sudah mengabarkan bahwa mereka akan memasang konter check in mobile. Bentuknya adalah mobil bertenda, yang akan diletakkan di selasar bandara serta di tempat parkir mobil.Dengan kata lain, penumpang Citilink yang akan terbang dari Halim besok, harus menerima konsekuensi check in mobile. "Untuk sementara, ada kendaraan atau mobil khusus standby dari Citilink, fungsinya melayani ticketing check in. Citilink akan buka, di areal parkir, akan mobile. Besok mobilnya sudah ada di sini," kata Iwan di sela-sela kunjungan menteri.