Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepakat dengan permintaan Polda Metro Jaya meninjau ulang keberadaan para tukang tambal ban trotoar jalan Jakarta. Peninjauan dilakukan setelah heboh soal penebar paku di jalan raya.

"Memang. Enggak boleh lagi di situ (trotoar). Ada juga kita kasih lahan tapi kan Jakarta lahan sempit. Ya yang bijaksana lah. Mundur juga 2 meter kayak penjual bunga di trotoar," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/1).

Dalam rencana penataan tukang tambal ban, Ahok tidak akan mengerahkan Satpol PP. Ia menambahkan, tidak akan secara langsung melakukan penertiban. Tetapi, semua dilakukan secara bertahap, dengan melihat lokasi. "Iya bertahap mau kita singkirkan," ujarnya.

Sebelum melakukan penertiban, Ahok sedang mempertimbangkan berbagai aspek. Apalagi tambal ban merupakan salah satu mata pencaharian warga. Jika langsung dilakukan penertiban, maka bisa mengganggu penghasilan tukang tambal ban tersebut.

"Tapi kan kita enggak bisa hilangkan pekerjaan orang. Musti betul-betul kita hitung. Pak Gubernur itu inginnya semua dihitung bener. Bukan takut. Pak gubernur kan maunya manusiawi," kata Ahok.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyetujui permintaan Polda Metro Jaya untuk meninjau ulang keberadaan para tukang tambal ban di Ibukota apakah sudah sesuai atau tidak. Hal ini menyusul maraknya aksi tebar paku di jalanan.

"Memang. Nggak boleh lagi di situ (trotoar). Ada juga kita kasih lahan tapi kan Jakarta lahan sempit. Ya, yang bijaksana lah. Mundur juga 2 meter kayak penjual bunga di trotoar," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Ahok menambahkan pihaknya tak akan mengerahkan Satpol PP untuk menertibkan secara sekaligus para tukang tambal ban di trotoar itu. Melainkan akan dilakukan secara bertahap dengan melihat lokasi usaha apakah sudah sesuai atau tidak.

"Iya bertahap mau kita singkirkan," kata pria berkaca mata itu.

Mantan bupati Belitung Timur itu juga mengakui Pemprov DKI perlu memikirkan secara hati-hati sebelum melakukan penertiban. Sebab tambal ban merupakan salah satu mata pencaharian warga.

Jika mereka langsung dilakukan penertiban, itu bisa mengganggu penghasilan tukang tambal ban. Walaupun mereka diduga bekerja sama dengan para penebar paku di jalan.

"Tapi kan kita nggak bisa hilangkan pekerjaan orang. Musti betul-betul kita hitung. Pak gubernur itu inginnya semua dihitung bener. Bukan takut. Pak gubernur kan maunya manusiawi," tukas Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menertibkan tukang tambal ban yang banyak membuka usaha di atas trotoar maupun pinggir jalan. Hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah ranjau paku yang banyak merugikan masyarakat.

"Itu bertahap mau kita singkirkan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (7/1).

Meski demikian, ujar pria yang akrab disapa Ahok tersebut, Pemprov tidak bisa serta merta mengusir tukang tambal dari trotoar. Untuk menertibkannya perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut. Sebab, tidak semua bengkel tambal ban menebar paku di jalan demi mendapatkan banyak pelanggan.

"Kita kan tidak bisa menghilangkan pekerjaan orang begitu saja. Musti betul-betul dihitung, termasuk kalau ada premannya," kata suami dari Veronica Tan itu.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya meminta kepada Pemprov agar meninjau izin usaha bagi bengkel tambal ban. Sebab, mereka dinilai menjadi penyebab keberadaan ranjau paku di jalan.