- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Demi 'Jumat ala Jokowi', Pemkot Jaksel akan mutasi sejumlah PNS
TS
adoeka
Demi 'Jumat ala Jokowi', Pemkot Jaksel akan mutasi sejumlah PNS
Demi 'Jumat ala Jokowi', Pemkot Jaksel akan mutasi sejumlah PNS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah menggencarkan larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan kendaraan pribadi pada Jumat pertama setiap bulannya.
Merespons aturan itu, Sekretaris Kota Jakarta Selatan Tri Djoko menuturkan pihaknya akan melakukan pengkajian ulang penempatan para pegawai.
"Untuk mengakali kondisi jarak antara rumah dan kantor yang berjauhan. Dalam waktu dekat kita akan lakukan penempatan ulang, sehingga seluruh pegawai kita akan tempatkan di kelurahan atau kecamatan yang dekat dengan domisili rumah," ujar Djoko saat dihubungi, Sabtu (4/1).
Djoko tak memungkiri, masih banyaknya PNS di jajarannya yang mengeluhkan adanya larangan tersebut dengan alasan jarak rumah dan kantor yang cukup jauh.
"Banyak yang merasa keberatan dengan alasan jarak tempat tinggal," tuturnya.
"Pada Jumat pertama kita sesuai dengan Ingub sudah berjalan baik. Untuk itu akan kita teruskan menggunakan kendaraan umum setiap hari Jumat," tambahnya.
Djoko mengatakan Pemkot Jakarta Selatan sebetulnya telah melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian kendaraan bagi jajaran pejabat dan pegawai sejak Desember tahun lalu. Bahkan setiap Selasa dan Jumat, Wali Kota Jakarta Selatan dan pegawai lain bersepeda ke kantor.
"Sebenarnya upaya sehari tanpa kendaraan pribadi sudah kami lakukan sejak awal Desember 2013 lalu. Langkah itu berupa penggunaan kendaraan umum ataupun sepeda," tandasnya.
http://www.merdeka.com/jakarta/demi-...umlah-pns.html
intruksi gubernur ini benar benar nyeleneh dan malah bikin repot PNS saja, wa lebih respek sama sikap ahok yang berani menolak ingub jokowi yang tidak direncanakan secara matang
Ahok tolak ide Jokowi larang PNS bawa kendaraan ke kantor
Reporter : Fikri Faqih | Kamis, 2 Januari 2014 15:21
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-...ke-kantor.html
Merdeka.com - Gubernur Joko Widodo berniat menerapkan Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Meski belum final, wakilnya Basuki Tjahaja Purnama dengan tegas menolak rencana itu.
Ahok, sapaan Basuki, menegaskan dirinya bakal tetap menggunakan kendaraan pribadi karena lebih efisien dan menghemat waktu.
"Saya naik mobil. Lebih cepat karena kalau naik bus harus pindah tiga kali. Lebih cepat naik mobil sendiri 20 menit sampai, naik Transjakarta pindah-pindah, sampai 45 menit," jelas Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut Ahok, dirinya tidak perlu mengikuti instruksi yang disahkan oleh pasangannya pada tanggal 30 Desember 2013. Pasalnya ia bukan termasuk dalam kategori yang diatur dalam peraturan itu.
"Kan kita juga enggak ada kewajiban. Kita bukan PNS kok. Cuma kan kita kasih contoh kan kalau memang lebih merepotkan (naik angkutan),ya enggak bisa. Itu yang mau kita tunjukkan ke warga DKI. Kita enggak paksa orang naik Transjakarta, tapi akan terpaksa pindah," tegasnya.
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah menggencarkan larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan kendaraan pribadi pada Jumat pertama setiap bulannya.
Merespons aturan itu, Sekretaris Kota Jakarta Selatan Tri Djoko menuturkan pihaknya akan melakukan pengkajian ulang penempatan para pegawai.
"Untuk mengakali kondisi jarak antara rumah dan kantor yang berjauhan. Dalam waktu dekat kita akan lakukan penempatan ulang, sehingga seluruh pegawai kita akan tempatkan di kelurahan atau kecamatan yang dekat dengan domisili rumah," ujar Djoko saat dihubungi, Sabtu (4/1).
Djoko tak memungkiri, masih banyaknya PNS di jajarannya yang mengeluhkan adanya larangan tersebut dengan alasan jarak rumah dan kantor yang cukup jauh.
"Banyak yang merasa keberatan dengan alasan jarak tempat tinggal," tuturnya.
"Pada Jumat pertama kita sesuai dengan Ingub sudah berjalan baik. Untuk itu akan kita teruskan menggunakan kendaraan umum setiap hari Jumat," tambahnya.
Djoko mengatakan Pemkot Jakarta Selatan sebetulnya telah melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian kendaraan bagi jajaran pejabat dan pegawai sejak Desember tahun lalu. Bahkan setiap Selasa dan Jumat, Wali Kota Jakarta Selatan dan pegawai lain bersepeda ke kantor.
"Sebenarnya upaya sehari tanpa kendaraan pribadi sudah kami lakukan sejak awal Desember 2013 lalu. Langkah itu berupa penggunaan kendaraan umum ataupun sepeda," tandasnya.
http://www.merdeka.com/jakarta/demi-...umlah-pns.html
intruksi gubernur ini benar benar nyeleneh dan malah bikin repot PNS saja, wa lebih respek sama sikap ahok yang berani menolak ingub jokowi yang tidak direncanakan secara matang
Quote:
Ahok tolak ide Jokowi larang PNS bawa kendaraan ke kantor
Reporter : Fikri Faqih | Kamis, 2 Januari 2014 15:21
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-...ke-kantor.html
Merdeka.com - Gubernur Joko Widodo berniat menerapkan Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Meski belum final, wakilnya Basuki Tjahaja Purnama dengan tegas menolak rencana itu.
Ahok, sapaan Basuki, menegaskan dirinya bakal tetap menggunakan kendaraan pribadi karena lebih efisien dan menghemat waktu.
"Saya naik mobil. Lebih cepat karena kalau naik bus harus pindah tiga kali. Lebih cepat naik mobil sendiri 20 menit sampai, naik Transjakarta pindah-pindah, sampai 45 menit," jelas Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut Ahok, dirinya tidak perlu mengikuti instruksi yang disahkan oleh pasangannya pada tanggal 30 Desember 2013. Pasalnya ia bukan termasuk dalam kategori yang diatur dalam peraturan itu.
"Kan kita juga enggak ada kewajiban. Kita bukan PNS kok. Cuma kan kita kasih contoh kan kalau memang lebih merepotkan (naik angkutan),ya enggak bisa. Itu yang mau kita tunjukkan ke warga DKI. Kita enggak paksa orang naik Transjakarta, tapi akan terpaksa pindah," tegasnya.
0
2.2K
19
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan