VIVAnews - Awal tahun ini, ada "kado spesial" dari PT Pertamina berupa kenaikan harga elpiji. Sebab, mulai 1 Januari 2014, pukul 00.00 WIB, perseroan memberlakukan harga baru elpiji non subsidi kemasan 12 kilogram secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp3.959 per kg. Sehingga, harga elpiji saat ini mencapai di atas Rp120 ribu per tabung.

Besaran kenaikan di tingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) ke titik serah (supply point). Namun, dengan kenaikan ini, Pertamina mengaku masih menjual rugi kepada konsumen elpiji non subsidi kemasan 12 kg sebesar Rp2.100.

Pertamina sebelumnya diketahui berencana menaikkan harga elpiji tersebut pada 2013, namun adanya keputusan kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi, membuat perusahaan pelat merah ini menunda kenaikan bahan bakar elpiji 12 kg.

Memang, kenaikan harga elpiji non subsidi tersebut terkesan mendadak. Namun, Pertamina beralasan bahwa hal itu untuk mencegah adanya penimbunan apabila ada sosialisasi kenaikan elpiji biru.

"Tidak ada sosialisasi kenaikan harga. Sosialisasi itu ibarat pisau bermata dua," kata VP Corporate Communication, Ali Mundakir, saat ditemui di kantor Pertamina Pusat, Jakarta.

Ali menjelaskan, misalnya, sosialisasi dilakukan seminggu sebelumnya, masyarakat akan merasa kebingungan. Sebab, masyarakat tidak bisa berbuat banyak untuk menyetok elpiji.

"Kalau gas masih separuh (separuh kosong), masyarakat tidak bisa beli. Yang ada, malah oknum yang menimbun stok. Ujung-ujungnya, masyarakat yang kesulitan. Masyarakat yang benar-benar habis akan kesulitan (dapatkan elpiji)," kata dia.

Ali melanjutkan, Pertamina melakukan hal seperti itu untuk mencegah penimbunan tersebut. "Kami tidak memberi kesempatan kepada oknum yang ingin menimbun elpiji. Kami ingin menjaga pasokan," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, perusahaan pelat merah ini juga mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 pasal 25 yang menyebutkan bahwa harga jual elpiji 12 kg ditetapkan oleh badan usaha (dalam hal ini Pertamina), dengan mempertimbangkan harga patokan elpiji, kemampuan daya beli konsumen, dan pasokan elpiji.

"Harga gas Aramco US$1.172 per metrik ton. Kalau pakai kurs Rp10 ribu per dolar AS, harganya jadi Rp11.720. Kalau pakai kurs Rp12 ribu, berapa itu harganya? Itu baru bahan baku elpiji. Penjualan elpiji kan, ditambah pajak, marjin agen, filling cost, dan transportasi. Mungkin sekarang di atas Rp15 ribu," kata dia.

Dia menegaskan bahwa apabila perusahaan pelat merah ini tetap menjual dengan harga keekonomian, yaitu berkisar Rp5.850 per kg, Pertamina akan mengalami kerugian cukup besar. "Kalau dengan kondisi ini, kami menjual dengan harga yang lama, potensi kerugian semakin besar dan bisa mengancam keberlangsungan suplai," kata dia.


Tanggapan sejumlah pihak
Apapun alasan Pertamina dalam menaikkan harga elpiji biru tersebut, keputusannya menuai sejumlah komentar dari berbagai kalangan. Baik dari pihak pemerintah sendiri, maupun dari para pengguna setia elpiji kemasan 12 kilogram.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan ada beberapa dampak negatif dari kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Salah satunya adalah kemungkinan oplosan gas dari elpiji "melon" ke elpiji biru.

"Yang harus diwaspadai itu kemungkinan terjadinya oplosan," kata Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada VIVAnews, di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2014.

Tulus mengatakan, selisih harga yang mencolok antara elpiji biru dan elpiji "melon" ini bisa menimbulkan penyelewengan gas bersubsidi ini, yaitu pengisian tabung elpiji 12 kg dengan gas dari tabung elpiji 3 kg.

Seperti diketahui, harga gas elpiji 12 kg di atas Rp120.000-130.000 setelah naik sebesar Rp47.000 per tabung. Apabila dibandingkan dengan harga gas elpiji melon yang sebesar Rp15.000-17.000 per tabungnya, tentu ada selisih harga sekitar Rp113.000. "Disparitas harga ini bisa menyebabkan terjadinya oplosan," ujarnya.

Lalu, yang kedua adalah adanya turun kelas pada konsumen elpiji. "Yang biasanya menggunakan 12 kg, beralih ke elpiji 3 kg," ungkapnya.

Untuk itu, YLKI menyarankan pemerintah agar melakukan distribusi tertutup. Tentunya, upaya ini bisa memperkecil kemungkinan adanya penyelewengan penggunaan elpiji "melon".

"Pemerintah seharusnya melakukan operasi pasar tertutup supaya elpiji 3 kg tidak boleh lagi digunakan sembarangan. Itu, kan sektornya untuk kelas menengah ke bawah," kata dia.

Ali Mundakir, mengklaim, perusahaan pelat merah ini siap untuk melakukan distribusi elpiji 3 kg tertutup. Itu dilakukan untuk menanggulangi terjadinya "suntikan" gas subsidi ke elpiji biru.

"Sistem distribusi tertutup kan wewenang pemerintah. Dengan senang hati kami akan lakukan, karena menjadi jelas siapa yang membeli, sehingga jatah yang sudah dialokasikan APBN jadi terkuota," kata dia.

Selain itu, BUMN energi ini memberlakukan sistem pengawasan penjualan elpiji. Pertamina saat ini telah mengembangkan sistem monitoring penyaluran elpiji 3 kg (Simol3k), yang diimplementasikan secara bertahap di seluruh Indonesia mulai Desember 2013.

Dengan adanya sistem ini, Pertamina akan dapat memonitor penyaluran elpiji 3 kg hingga level pangkalan berdasarkan alokasi daerahnya.

"Namun demikian, dukungan pemerintah tetap diharapkan melalui penerapan sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg serta penerbitan ketentuan yang membatasi jenis konsumen yang berhak untuk menggunakan elpiji 3 kg," ujar Ali.

Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Cibitung, Bekasi, Sri, mengeluhkan kenaikan harga elpiji 12 kg yang dirasa memberatkan itu. "Ya, itu membuat masyarakat semakin susah," kata dia kepada VIVAnews.

Bagaimana dengan harga? Wanita ini mengaku terakhir membeli elpiji 12 kg seharga Rp95 ribu pada Desember 2013. "Kalau sekarang, belum tahu, soalnya belum cari. Tapi, dengar-dengar di radio, ada yang sudah sampai Rp135 ribu," kata dia.

Biasanya, ibu rumah tangga ini menggunakan tabung gas 3 kg dan 12 kg untuk keperluan masak-memasak. Sri menggunakan elpiji biru ini untuk memasak dan waktunya awet hingga 1,5 bulan.

Kalau harga "si biru" ini naik, menurut Sri, opsinya adalah elpiji "melon" yang harganya sekitar Rp13-15 ribu di lingkungan rumahnya. Tapi, muncul kekhawatiran akan menghilangnya elpiji 3 kg itu.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mendorong Pertamina untuk berupaya mencegah terjadinya migrasi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg. Sebab, hal tersebut akan berimplikasi pada kenaikan subsidi gas yang telah dialokasikan pemerintah.

Menteri Keuangan, M Chatib Basri di kantornya, Jumat 3 Januari 2014, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina, membahas khusus masalah ini. Ancaman kenaikan subsidi saat ini sedang dihitung. "Kami harus lihat apalagi langkah yang harus dilakukan," ujarnya.

Hasil dari koordinasi sementara, kemungkinan Pertamina akan memperbaiki jalur distribusi LPG 3 kg. Salah satu perbaikannya distribusi dilakukan secara tertutup. "Saya belum tahu detailnya," kata Chatib.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, distribusi tertutup yang dilakukan dengan mengirimkan langsung tabung gas LPG 3 kg sesuai dengan alamat dan nama masyarakat yang berhak.

Dengan demikian, ke depannya tidak bisa sembarangan membeli LPG 3 kg di agen penjual. "Jadi, kalau kamu datang ke suatu tempat beli LPG 3 kg harus buktikan nama kamu itu ada dalam daftar pembeli LPG 3kg," ujarnya.

Subsidi gas, menurut Bambang, tahun ini telah mencapai Rp30 triliun, dengan ancaman migrasi tersebut, realisasinya dapat melampaui. Karena itu upaya-upaya antisipasi harus dilakukan. "Jadi, kita tidak mau naik lagi," katanya.

Sedangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg akan berdampak pada kenaikan inflasi sebesar 0,13 persen.

"Perkiraan kita kenaikan LPG itu akan menambah inflasi 0,13 persen. 0,13 itu adalah dampak keseluruhan dari rencana kenaikan LPG untuk keseluruhan tahun 2014. Kan itu ada rencana dari waktu ke waktunya. 0,13 itu adalah dampak keseluruhannya," ujarnya.

Memang, menurut Perry, kenaikan inflasi itu tidak terlalu besar. BI, katanya, masih tetap yakin bahwa kenaikan inflasi sebesar 0,13 persen akibat kenaikan LPG itu tidak akan mengancam target BI terhadap inflasi pada 2014 sebesar 4,5 ± 1.

"Jadi, kita sudah kalkulasi dalam proyeksi inflasi kita di tahun 2014 secara keseluruhan kita akan confident bahwa inflasi di tahun 2014 akan dapat kita kendalikan pada targetnya 4,5 ± 1," katanya.

Harga di sejumlah daerah
Di Balikpapan, harga gas 12 kg dijual Rp126 ribu atau mengalami kenaikan harga sebesar Rp36 ribu dari harga sebelumnya yang hanya Rp90 ribu. Sedangkan harga elpiji di Samarinda naik menjadi Rp128 ribu. Kenaikan harga gas nonsubsidi di dua wilayah itu sudah terjadi sejak 1 Januari 2014 kemarin.

Beberapa agen elpiji di kota itu mengakui kalau stok gas 12 kg sudah kosong sejak sepekan terakhir. Stok gas juga tidak ada di sejumlah SPBU di kota itu.Kenaikan harga gas elpiji ukuran 12 kg juga terjadi di Tangerang, Banten. Harga gas nonsubsidi yang semula Rp80 ribu sudah naik menjadi Rp130 ribu.

Kenaikan harga gas elpiji 12 kg, membuat penjual mengeluh. Selain stok yang tidak tersedia, banyak warga yang akhirnya memilih untuk membeli gas ukuran 3 kg. Menurut penjual gas bernama Foni, sebelum harga naik saat sekarang ini, gas elpiji non subsidi sudah naik dari Rp75 ribu menjadi Rp82 ribu. "Keuntungan menjual gas 3 kg tidak seberapa. Karena harga gas 12 kg naik, banyak warga yang membeli gas kuning," katanya.
sumber