Serang,FESBUK BANTEN News (27/12/2013) - Rapat yang dilakukan lima orang Pimpinan DPRD Banten Selasa (24/12/2013) untuk menyikapi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, yang menghasilkan keputusan bahwa Atut tetap dipertahankan sebagai Gubernur Banten. Menunjukan bahwa ke-lima Pimpinan DPRD Banten mengizinkan Atut memimpin pemerintahan Banten dari penjara, sebagai balas jasa. Demikian dikatakan Sekjen Banten Care Institute (BCI), Rapih Herdiansyah, Jumat (27/12).



"Sangat wajar apabila pimpinan DPRD Banten yang terdiri dari lima orang itu mempertahankan Ibu Atut sebagai gubernur, karena seperti yang kita ketahui bersama, hubungan antara lima pimpinan DPRD Banten dengan Ibu Atut sangat baik. Ibu Atut sudah banyak berjasa dan memberikan layanan terbaik kepada 5 pimpinan dewan itu," kata Rapih, Jumat (27/12).



Menurut Rapih, selama ini Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah selalu memberikan prioritas utama kepada pimpinan DPRD Banten. Berbagai pelayanan terbaik diberikan Ratu Atut Chosiyah kepada pimpinan DPRD Banten.



"Salah satunya pada saat eksekutif punya keinginan agar dewan memuluskan satu kebijakan agar disetujui, Ibu Atut terlebih dulu mempersiapkan pelayanan untuk pimpinan dewan. Pelayanan dimaksud misalnya, ada yang dibagi kue proyek di SKPD, ada juga yang dikasih mentahnya. Jika memang melibatkan fraksi atau komisi, pimpinan dewan itulah yang memfasilitasi ke masing-masing pimpinan fraksi atau komisinya," papar Rapih.



Lebih jauh Rapih bahkan mengungkapkan, keberadaan 5 pimpinan DPRD Banten juga tidak terlepas dari peran Atut. Bahkan, ada yang duduk sebagai pimpinan DPRD Banten karena "jaminan" Atut.



"Jaminan dimaksud, mereka yang duduk di kursi pimpinan dewan, sudah merupakan kesepakatan antara partai politik dengan Bu Atut. Ada semacam timbal balik ketika siapa yang ditunjuk partai mengisi kursi pimpinan, asalkan bisa bekerjasama secara baik dengan Pemprov Banten," ujarnya.



Seperti diketahui, 5 pimpinan DPRD Banten yang mempertahankan Ratu Atut sebagai Gubernur Banten, dikomandoi langsung Ketua DPRD Banten, A'eng Haerudin (Fraksi Demokrat), dan diikuti empat Wakil Ketua DPRD Banten, yakni Suparman (Fraksi Golkar), Ei Nurul Khotimah (Fraksi PKS), Asep Rahmatullah (Fraksi PDI-P) dan Eli Mulyadi (Fraksi Hanura).



"Kelimanya berhubungan baik dengan Bu Atut. Masing-masingnya juga merasakan kebaikan-kebaikan gubernur selama ini. Mereka jadi think-thank Bu Atut dalam roda pemerintahan," ujar Rapih.

Terungkapnya masalah pembagian mobil oleh adik kandung Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, kepada DPRD Banten, menurut Rapih, hal itu merupakan salah satu pelayanan yang diberikan kepada dewan.



"Jika kita cermati, semua partai yang mengisi kursi pimpinan dewan, disebut-sebut dapat bagian mobil dari Wawan. Saya tidak heran, wong hampir setiap minggu, ada dewan yang sowan ke kantor Pak Wawan di daerah Kuningan, Jakarta," kata Rapih.



Oleh karena itu, Rapih menilai putusan rapat pimpinan DPRD Banten terhadap status Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sebagai bentuk balas jasa DPRD Banten, khususnya anggota dari partai yang menempati posisi strategis, seperti pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. "Kalaupun ada dewan yang protes terhadap putusan pimpinan itu, mungkin dia tidak masuk dalam daftar dewan yang menerima kue," tukasnya.







SUMUR HAJI DADANG WONG BANTEN!!!! (Fesbuk Banten News)

WONG BANTEN WAJIB