KUPANG, KOMPAS.com — Marianus Sae, Bupati Ngada, mengaku sampai mengemis-ngemis ke Merpati Nusantara Airlines demi mendapatkan tiket kembali dari Kupang ke Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada, untuk menghadiri sidang penetapan APBD Kabupaten Ngada.

Lantaran merasa tak diberi prioritas, ia pun protes dengan cara menyuruh aparat Satpol PP untuk memblokade bandara Turelelo Soa, Sabtu (21/12/2012), antara pukul 06.15 dan 09.00 waktu setempat.

"Untuk sidang, saya harus ada di Bajawa sebelum pukul 09.00 Wita. Satu-satunya jalan dengan penerbangan Merpati. Maka saya coba booking, tapi full. Saya sampai mohon-mohon karena ada sidang DPRD. Saya tidak dihiraukan. Saya dipingpong ke sana kemari. Saya minta-minta. Saya jelaskan, saya bupati, besok harus sidang DPRD. Saya mohon, tapi tidak digubris," ujar dia, Sabtu lalu, seperti dilansir Pos Kupang.

Marianus Sae tengah berada di Kupang karena pada Jumat menerima DIPA anggaran. Sementara itu, pada hari Sabtu akan diadakan sidang penetapan APBD Ngada. Ia pun terpaksa mencari penerbangan lain sehingga dapat kembali ke Ngada menggunakan pesawat Trans Nusa.

Buntut kekecewaannya terhadap manajemen Merpati, ia memblokade bandara. Marianus beralasan, semua sarana dan prasarana dasar, mulai dari pembebasan lahan sampai fasilitas lain, berasal dari uang rakyat Ngada, dan hal itu adalah kebijakan pemimpin. Operasional di bandara juga bisa berjalan karena bupati yang turun tangan agar pesawat bisa terbang aman.

"Tetapi pada saat kami membutuhkan untuk kepentingan rakyat, kami tidak dihiraukan. Kami tidak bertanya berapa keuntungan mereka. Kami tidak pernah meminta tiket gratis dan itu haram untuk kami. Kami membangun bandara dari uang rakyat untuk mereka landing dan take off untuk mendapat keuntungan. Tapi di saat yang sama, saya sebagai bupati, sebagai kepala wilayah, sebagai simbol dari daerah ini, sampai mengemis-ngemis, memohon-mohon tidak digubris," kata Marianus.

Menurut dia, sidang DPRD Ngada diadakan untuk memutuskan kebijakan pembangunan kabupaten ini setahun ke depan, termasuk bandara. Sidang Dewan, lanjutnya, sampai malam. Sementara itu, orang yang menikmati keuntungan dari kebijakan dan perjuangan ini tidak memiliki tanggung jawab sama sekali, bahkan sama sekali tidak peduli.

"Ini yang saya tidak setuju. Mereka harus memiliki tanggung jawab yang sama," tandas Marianus.

Tindakan Marianus memicu protes di media ataupun jejaring maya karena dinilai sebagai arogansi yang bisa membahayakan penerbangan. Dua penerbangan terganggu akibat insiden tersebut.

http://regional.kompas.com/read/2013...mis.ke.Merpati