Jakarta - Pemprov DKI Jakarta dan Bank DKI melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Nantinya, BPK akan bisa mengakses langsung data transaksi rekening Pemprov DKI secara online pada Bank DKI.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka pemeriksaan pengelolaan penanggung jawab keuangan negara.

"Pemprov DKI sudah memiliki 'CCTV' atas seluruh transaksi keuangan Pemprov DKI. Seluruh elemen satuan kerja di seluruh wilayah Pemprov DKI menjadi terpaksa patuh," kata Hadi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2013).

MoU tersebut berkaitan dengan akses data transaksi rekening Pemprov DKI secara online pada Bank DKI dalam rangka pemeriksaan pengelolaan penanggung jawab keuangan negara.

"Ini dimaksudkan untuk memungkinkan BPK mengakses secara online seluruh transaksi kas Pemprov DKI Jakarta yang ada pada Bank DKI, termasuk di dalamnya transaksi kas yang terjadi pada seluruh wilayah Pemprov di Jakarta dan Kepulauan Seribu," katanya.

Manfaat akses online transaksi kas bagi Pemprov DKI, lanjut Hadi yaitu, mencegah penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses pelaporan keuangan. "Sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI," katanya.

"Diharapkan kesepakatan ini dapat diikuti oleh seluruh pemda dan bank pembangunan daerah di Indonesia," tambahnya.

[url]http://news.detik..com/read/2013/12/24/153622/2450763/10/bpk-ada-cctv-untuk-awasi-transaksi-keuangan-pemprov-dki[/url]