Sering liat dong iklan politik di tv? Atau partai atau tokoh tertentu nonggol lebih sering disatu stasiun?




Udah tau dong tiap pemilik media massa sekarang jadi aktor politik semua?

Berapa banyak dari agan yang tau kalo frekuensi itu milik publik bukan milik stasiun tv?

Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Agan sebagai bagian dari publik berhak mengajukan keberatan jika tayang tv udah gak berorientasi pada kepetingan publik. Mulai dari iklan politik yang hanya mengakomodir parpol tertentu, konten acara yang tidak mendidik (pembodohan publik), menyebar kebohongan publik, dll.


Karena sekali lagi, frekuensi adalah milik publik!

Jangan sampai digunakan untuk keuntungan sebagian orang saja tapi publik dirugikan.

Buat apa disuguhkan tontonan gratis tapi mental anak-anak kita jadi rusak? Atau pengiringan opini publik untuk memihak kepentingan media?

Bingung mau lapor kemana?

KPI ini badan independen yang bukan bagian dari pemerintahan atau swasta tapi milik rakyat.

“Alah, KPI bisa apa sih?” pasti sebagian dari agan mikir begitu.
Bisa gan buktinya ada acara-acara yang udah dihentikan karena dianggap menyesatkan publik. Misalnya, acara yang bikin warga sekitar merapi turun karena beritanya yang bilang merapi meletus, padahal engga.

KPI butuh kepercayaan. Dan hal yang bisa menggerakan lembaga seperti ini adalah opini publik.

Jadilah masyarakat Indonesia yang cerdas dan kritis.