Sumenep (beritajatim.com) - Kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono ke Kabupaten Sumenep tanggal 4-5 Desember 2013, dinilai menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat.

Menurut informasi yang beredar, biaya penyambutan Presiden SBY ini diperkirakan mencapai Rp1 Miliyar. Estimasi itu bisa dilihat dari seluruh rangkaian acara, mulai seremonial, pengamanan, jamuan, hingga penginapan Presiden.

"Meskipun kunjungan presiden ke Sumenep ini sangat monumental, tapi itu bukan sebuah pembenaran untuk berhamburnya anggaran. Sayà berharap Bupati bijak dan bisa mengelola anggaran dengan baik," kata anggota DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, Rabu (04/12/13).

Ia juga mengkritisi kebijakan 'meliburkan' pedagang kaki lima (PKL) di areal Taman Adipura, selama kunjungan Presiden ke Sumenep. Menurutnya, apabila itu dipandang sebagai protap sterilisasi Paspampres (pasukan pengamanan presiden), memang sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Namun yang harus diperhatikan, ada fakta kerugian rakyat.

"Dan Pemkab tidak bisa berpangku tangan. Kedatangan Presiden tidak boleh mengganggu sedetikpun denyut nadi kehidupan masyarakat kecil," tandasnya.

Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar kunjungan Presiden ke Sumenep ini membawa dampak positif bagi pembangunan wilayah kepulauan dari berbagai sisi. "Semoga ada tanda keadilan bagi hasil migas, semoga ada perbaikan transportasi kepulauan, semoga persoalan BBM di kepulauan teratasi, dan semoga semua sisi dimana kabupaten tidak berdaya menghadapi kekuasaan pusat dan praktek desentralsasi setengah hati ini bisa tertangani," harap wakil rakyat asal Pulau Masalembu ini. [tem/ted]

ANDIKAFM KEDIRI - Kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono ke Kabupaten Sumenep tanggal 4-5 Desember 2013, dinilai menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat.


Menurut informasi yang beredar, biaya penyambutan Presiden SBY ini diperkirakan mencapai Rp1 Miliyar. Estimasi itu bisa dilihat dari seluruh rangkaian acara, mulai seremonial, pengamanan, jamuan, hingga penginapan Presiden.

"Meskipun kunjungan presiden ke Sumenep ini sangat monumental, tapi itu bukan sebuah pembenaran untuk berhamburnya anggaran. Sayà berharap Bupati bijak dan bisa mengelola anggaran dengan baik," kata anggota DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, Rabu (04/12/13).

Ia juga mengkritisi kebijakan 'meliburkan' pedagang kaki lima (PKL) di areal Taman Adipura, selama kunjungan Presiden ke Sumenep. Menurutnya, apabila itu dipandang sebagai protap sterilisasi Paspampres (pasukan pengamanan presiden), memang sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Namun yang harus diperhatikan, ada fakta kerugian rakyat.

"Dan Pemkab tidak bisa berpangku tangan. Kedatangan Presiden tidak boleh mengganggu sedetikpun denyut nadi kehidupan masyarakat kecil," tandasnya.

Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar kunjungan Presiden ke Sumenep ini membawa dampak positif bagi pembangunan wilayah kepulauan dari berbagai sisi. "Semoga ada tanda keadilan bagi hasil migas, semoga ada perbaikan transportasi kepulauan, semoga persoalan BBM di kepulauan teratasi, dan semoga semua sisi dimana kabupaten tidak berdaya menghadapi kekuasaan pusat dan praktek desentralsasi setengah hati ini bisa tertangani," harap wakil rakyat asal Pulau Masalembu ini. (beritajatim.com)

PAMEKASAN-Sejumlah persiapan sudah dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk menyambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Orang nomor satu di Indonesia itu direncanakan datang Pamekasan.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura, salah satu kesibukan persiapan sambutan tampak terlihat di Pendapa Ronggosukowati. Bahkan, beberapa aparat Polisi Militer (PM) dari Surabaya sudah mulai berjaga di pendapa. Di salah satu sudut parkir pendapa juga terlihat satu mobil jenis boks pikap tertulis di kaca depannya ”Paspampres” (Pasukan Pengamanan Presiden).

Meski demikian, kedatangan SBY ternyata menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan hingga Rp 500 juta, atau setengah miliar. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan Taufikurrahman. ”Ini sebenarnya hanya prediksi. Estimasi ini (Rp 500 juta, Red) merupakan perkiraan tertinggi. Namun, diharapkan tidak mencapai angka itu,” tukasnya.

Pihaknya memang belum mengetahui secara pasti terkait biaya penyambutan SBY ini. Sebab, belum ada pengajuan dari panitia, termasuk untuk anggaran pengamanan belum juga diajukan. Dijelaskan juga, kebutuhan anggaran terbanyak hanya dalam hal pengamanan. Sedangkan kebutuhan lainnya relatif kecil, seperti kebutuhan makanan dan minuman.

Sementara untuk tempat penginapan dipastikan menggunakan Pendapa Ronggosukowati sebagai istana Presiden selama bermalam di Pamekasan. Untuk bupati Pamekasan sendiri, harus meninggalkan pendapa selama menjadi istana Presiden.

Ditambahkan Taufik, kebutuhan dana penyambutan Presiden memang tidak dianggarkan dalam APBD, namun diambilkam dari pos anggaran yang sudah ada. Misalnya, anggaran pengamanan, diambilkan dari pos pengamanan masjid atau gereja untuk hari-hari besar keagamaan. Demikian juga anggaran makanan dan minuman (mamin) diambilkan dari pos mamin untuk penerimaan tamu yang sudah ditetapkan. (suf/amr)