PROPAGANDA bohong, fitnah dan rekayasa yang dilakukan oleh orang-orangnya Suharto melalui media massa, mulai 1 Oktober 1965, segera memicu kemarahan dan kebencian massa organisasi-organisasi yang sebelumnya memilih politik yang berseberangan dengan PKI dan ormas-ormas kiri pada umumnya. Terutama mereka yang mempunyai kepentingan yang berbeda, seperti dalam pelaksanaan land reform pada awal tahun 60-an. PKI mendukung land reform tapi banyak kekuatan politik yang menentang reformasi pertanahan pada waktu itu. Ini masih ditambah dengan penyebaran isu-isu bohong bahwa PKI sudah lama berencana mengambil alih pemerintahan yang sah dan membuat daftar nama ulama dan tokoh masyarakat yang akan dibunuh setelah mereka menang. Situasi panas ini dimanfatkan sebaik-baiknya oleh golongan keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, dan Partai Katolik untuk membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP Gestapu), di bawah pimpinan Subchan Z.E. (NU) dan Harry Tjan Silalahi (Katolik), yang melalui Adam Malik mendapat curahan Rp50 juta (sekitar US$ 1,2 juta, menurut tukaran saat itu-pen) dari Kedubes AS di Jakarta untuk mengganyang PKI.

Partai-partai lain, berikut ormas-ormas yang selama ini bersaing dengan PKI untuk memperoleh dukungan massa, seperti PSII, Partai Kristen Indonesia, bahkan PNI yang menjadi tumpuan Soekarno, bergabung dalam aksi pengganyangan ini, secara langsung maupun tidak. KAP Gestapu mengadakan demonstrasi-demonstrasi panas menghujat dan menuntut pembubaran PKI.Tidak banyak orang yang tahu bahwa organisasi utama penggalang aksi-aksi ini, termasuk KAMI (Komando Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI dll. sebenarnya dibentuk oleh tentara melalui tangan Menteri Pendidikan Brigjen. Sjarif Thajeb. Para demonstran menghancurkan Universitas Res Publica (sekarang Universitas Trisakti) dan rumah-rumah para pimpinan PKI di Jakarta, menuntut pembersihan kabinet, parlemen, MPRS, dan semua
lembaga-lembaga negara dari unsur-unsur komunis dan simpatisannya. NU juga mengeluarkan tuntutan pembubaran PKI pada tanggal 5 Oktober 65. Mereka seperti kerasukan dan seperti kehilangan keseimbangannya, dan menulis, menempelkan slogan-slogan di tembok, cumiik dan meneriakkan yel-yel kemarahan.

Dapat juga diceritakan bahwa 500 demonstran membakar Universitas Res Publika pada 14 Oktober 65, dan menganiaya 100 mahasiswa yang menjaga gedung yang ditutup itu, di mana 40 mahasiswa yang menjaga Res Publika kemudian ditangkap oleh para demonstran.
Kedutaan RRT tidak luput dari amukan demonstran. Hubungan negara tirai bambu dengan RI yang tadinya begitu mesra, berubah menjadi musuh mengerikan. Para demonstran menjarah harta milik etnis Tionghoa, membakar rumah dan gedung-gedung mereka, memerkosa perempuan dan membunuh orang-orang Tionghoa dengan tuduhan komunis. Hubungan diplomatik diputuskan, suatu hal yang sangat didambakan AS untuk membendung pengaruh RRT. (MASHI-hal. 87)

DALAM situasi yang demikian, Marshall Green, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1965, mengirim telegram Nomor 868 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan:
“Inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam”- “Army now has opportunity to move against PKI if it act quickly……Momentum is now at peak with discovery of bodies of murdered army leaders. In short, it’s now or never…”
Selanjutnya, Green memberikan beberapa panduan tentang sikap AS/ CIA : *Hindari keterlibatan yang terang-terangan karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan. *Secara sembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa, sementara di saat bersamaan sampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat. Pertahankan dan jika mungkin perluas kontak kita dengan militer. *Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI , pengkhianatan dan kebrutalannya (prioritas ini mungkin paling membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha AS)… Spread the story of PKI’s guilt, treachery dan brutality (this priority effort is perhaps most—needed immediate assistance we can give army if
we can find way to do it without identifying it as solely or largely US effort).”
Rita Uli Hutapea, Misteri CIA di Seputar G30S, detik..com, 08/8/2001.

Ternyata, “panduan” Duta Besar AS/ CIA , Marshall Green itu, terutama perihal menyebarluaskan “kesalahan PKI , pengkhianatan dan kebrutalannya”, serta penghancurannya, menjadi garis utama para perwira Angkatan Darat, yang kemudian menjadi panutan dan policy Angkatan Darat dan pemerintahan militer. Hal ini terbukti, sebagaimana yang dikatakan Duta Besar Green dalam telegramnya “prioritas ini membutuhkan bantuan kita segera … tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha AS … secara sembunyi sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita … seiring dengan berkembangnya perebutan kekuasa-an….”
Pada tanggal 5 Oktober itu juga, Phoenix Park Singapore (Kedutaan Inggris) mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di London, yang berbunyi: “….we should have no hesitation in doing what we can surreptitiously to blacken the PKI in the eyes of the people of Indonesia.”
Dengan nada dan irama yang sama, hal tersebut diperjelas dalam rapat para jenderal militer di Kostrad pada tanggal 5 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Jenderal Suharto dan Jenderal A.H. Nasution, yang menghasilkan panduan perihal pelaksanaan dari rencana penghancuran PKI. (Robinson, p.283, n.25). Tanggung jawab atas rencana dan segala cara-cara pelaksanaan operasi militer ini diakui dengan bangga oleh Jenderal Suharto, melalui pernyataan yang tertulis dalam bukunya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989, halaman 136, yang berbunyi:“Sejak menyaksikan … apa yang didapat di Lubang Buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI , menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibukota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka….”
Semenjak “ucapan” Suharto, Pangkostrad yang mengangkat dirinya menjadi Pangad, dan bertekad untuk menghancurkan dan menumpas PKI , yang menjadi panutan dan policy militer (penguasa/pemerintah), maka pasukan-pasukan Angkatan Darat, terutama pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, menggalang milisi-milisi terutama dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Banser NU, Pemuda Muhammadiyah, untuk memusnahkan anggota, simpatisan, bahkan anggota keluarga yang dianggap berafiliasi dengan PKI . Para pemuda dipersenjatai, dilengkapi dengan alat komunikasi dan transportasi, dan didorong untuk melakukan tindakan-tindakan keji dan brutal terhadap orang-orang yang masih belum jelas apa salahnya, dan tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Banyak korban jatuh justru setelah mereka diwajibkan melapor dan ‘diamankan’ di kantor-kantor polisi, militer atau institusi-institusi negara lainnya, seperti
kecamatan atau kelurahan dan kemudian, tanpa diadili, dengan berbagai cara, dibunuh begitu saja. (MASHI-hal 88/89)

Jenderal Soemitro, Pangdam Brawijaya mengatakan bahwa “1 orang nyawa jenderal harus ditebus 100 ribu nyawa PKI.” Ia pun mengiringi pembantaian massal di berbagai wilayah di Indonesia. Dia pulalah yang memimpin penangkapan, penggorokan, penembakan ratusan massa sekaligus dan membuang mayat mereka ke dalam lubang yang digali oleh para korban itu sendiri. Diperkirakan 250.000 korban mati atau hilang di Jawa Timur. [Indymedia-jakarta] Mass Grave in Indonesia.

Bahkan pada akhir 1965, Jenderal Nasution dalam satu pidatonya mengatakan bahwa “nyawa seorang jenderal yang dibunuh, sama dengan nilai sejuta rakyat Indonesia”. (Ucapannya ini didengar oleh para tapol yang mengikuti siaran radio yang dipasang dengan speaker di gardu penjagaan RTM yang dikhususkan buat menahan 600-700 orang tapol semenjak Nopember 1965). Tidakkah ucapan Nasution ini adalah “perintah terselubung” kepada para pengikutnya untuk melakukan balas dendam? Kenyataannya, memang demikianlah yang terjadi!

Di Sumbar “Kota Salido – Painan, dua kota kecil dari Kabupaten Pesisir Selatan, di Sumatra-Barat, yang mungkin sukar ditemukan di dalam peta. Ketika Rakyat Indonesia dikejutkan oleh Peristiwa 30 September`65 yang terjadi di Jakarta, tidak ada bentrokan, tidak ada pergaduhan dalam msyarakat Salido dan Painan, tidak ada apa yang dinamakan konflik horizontal. Semua hidup tenang rukun dan damai dan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan juga berjalan dengan baik dan normal. Penduduk yang tertanya-tanya ingin tahu, menunggu berita Radio dari “Pusat” – demikian kebiasaan penduduk untuk menamakan Jakarta.

Penduduk menunggu Pidato Presiden Soekarno, menunggu kabar berita tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Banyak rakyat, para ninik mamak dan orangtua duduk bersama di warung-warung kopi, bersenda, berkelakar, dengan rasa gembira dan persaudaraan tanpa ada rasa curiga antara satu dengan yang lain. Radio-radio di warung kopi mendendangkan lagu-lagu Minang Populer yang menjadi kesukaan penduduk, yang menggambarkan kerukunan dan keharmonisan penduduk Minangkabau. Memang sesungunyalah, keadaan Ranah Minang, persis seperti apa yang dilagukan itu! Rakyat Minangkabau merupakan penduduk yang elok, yang suka bergotong royong. Jika sakit sama-sama dirasa dan ditanggungkan. Begitu adat dan kebudayaan Minangkabau turun-temurun, dari generasi ke generasi. Pepatah Minangkabau mengatakan: ”indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan” (tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan).

Namun, keadaan itu menjadi berobah, menjadi bertolak belakang dan berlawanan! Langit yang semula cerah dan indah, kini berobah menjadi gelap, diiringi awan hitam tebal serta badai dan petir yang mengharu-birukan “kampuang jo nagari” di Ranah Minang. Adat dan kebudayaan yang semula menjadi pegangan utama, menjadi terabaikan, ditolak kebelakang, dan digantikan dengan politik dan kekuasaan, yang dibarengi dengan kekejaman, kebrutalan dan kebiadaban yang merajalela.

Dalam menanti dan menunggu berita dari pusat, menunggu pidato dari Presiden mereka Bung Karno, rakyatyang dalam ketidak-tahuan, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran Komandan Kodim Painan, Letkol. Purnomo Sipur, yang menteror masyarakat di kota Painan dan sekitarnya. Pasukan Kodim itu dengan kejam dan brutal melakukan penangkapan atas beratus-ratus pemuka masyarakat, rakyat dan ninik mamak di Pesisir Selatan Kerinci.

Beliau-beliau yang ditangkap itu, digiring seperti menggiring hewan ternak, dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan digunduli. Sebagian disuntik oleh dokter, yang adalah seorang Wamilda (Wajib Militer Darurat) dan dimuat ke sebuah dump truk yang biasa digunakan buat mengangkut sampah, tanah atau pecahan batu, dan dibawa ke Bukit Pulai, sekitar 10 KM di luarkota Painan. Di sana, para pemuka rakyat yang dijubelkan dalam dump truk itu, dituangkan dari dump truk seperti menuangkan sampah. Dan manusia-manusia yang berjatuhan di belakang truk yang bak bagian depannya dinaikkan itu, atas perintah dan komando Letkol. Purnomo Sipur, diberondong dengan tembakan senjata api.

Jerit, pekik dan lolong manusia-manusia tak berdosa, menyebut Allah, menggema di Bukit Pulai pada tanggal 9 Nopember 1965 itu. Tubuh-tubuh korban yang secara paksa dihabisi nyawanya itu, bergelimpangan bermandi darah, diiringi dengan sorak-sorai dan tawa-ria serdadu-serdadu brutal dan biadab pengikut Jenderal Suharto, di bawah komando Letkol. Purnomo Sipur.