TEMPO.CO , Jakarta -Politikus Partai Keadilan Sejahtera
Almuzammil Yusuf mendesak Panglima TNI mengikuti
langkah Polri yang memperkenankan anggota
perempuannya mengenakan jilbab. Muzammil menilai
mengenakan jilbab sebagai salah satu hak asasi manusia.
“Sudah saatnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko mencabut
pelarangan seragam berjilbab bagi TNI wanita,” kata
Muzammil dalam siaran persnya yang diterima Tempo,
Rabu, 27 November 2013.
Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, kini bukan
zamannya lagi alergi dengan jilbab seperti yang terjadi di
era Orde Baru. TNI dan Polri, kata dia, justru harus menjadi
yang terdepan dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM.
“Kini zamannya reformasi. Hukum dan HAM sudah
dilindungi dalam konstitusi. Pasal 28E Ayat 1
menyebutkan, setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadah menurut agamanya,” kata dia.
Keinginan anggota TNI muslimah mengenakan jilbab,
menurut Muzzammil, jumlahnya tidak sedikit. Mereka
berharap ada perubahan kebijakan mengenai seragam TNI
bagi wanita. Namun, keinginan mereka belum terealisasi
karena belum ada peraturan tertulis di TNI yang
membolehkan anggotanya berjilbab, kecuali jika berdinas
di Aceh.
Belum diperbolehkannya anggota TNI perempuan berjilbab
tentu menjadi halangan bagi hak muslimah untuk
bergabung dalam TNI. “Untuk itu kami mendesak agar
Panglima TNI secepatnya mengijinkan wanita TNI boleh
menggunakan seragam jilbab dan memasukkannya dalam
peraturan seragam wanita TNI,” kata Muzammil.

sumber
m.tempo.co/read/news/2013/11/27/078533002/PKS-Desak-Panglima-Izinkan-Anggota-TNI-Berjilbab


ane sih stuju. agan gimana?