Medan-ORBIT: Masih segar dalam ingatan soal kita praktik dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang terjadi Rumahsakit Umum Pemerintah (RSUP) Adam Malik Medan.

Ternyata, dalam kasus korupsi bermodus pemahalan harga Alkes juga terjadi di tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Bahkan, dalam kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) itu, angkanya mencapai Rp60 miliar lebih.

Informasi dihimpun Orbit Digital Sabtu (23/11) dari penuturan Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Sumut LM Nursim,, kasus yang ditanganinya itu masih dalam tahap penyelidikan (lid-red).

Meski masih tahap penyidikan, Nursim membeberkan tujuh kabupaten/kota yang menerima kucuran dana dari Kementrian Kesehatan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan tahun 2012 dengan total anggaran Rp116 miliar.

“Di antaranya Kabupaten Gunung Sitoli, Nias Utara, Mandailing Natal (Madina), Serdangbedagai (Sergai), Dairi, Tanjungbalai, dan Samosir,” ujar Nursim.

Untuk masing-masing kabupaten, dana Alkes yang diduga mark-up itu berbeda-beda alokasinya. Misalnya, Gunung Sitoli memperoleh bantuan Rp10 miliar yang diperuntukkan di Dinas Kesehatannya, begitu juga Nias Utara, serta Kabupaten Samosir masing-masing memperoleh Rp3 miliar dan Rp10 miliar.

“Sementara untuk Madina, dana yang diberikan Kementrian Kesehatan dengan angka tertinggi, yakni Rp17 miliar. Sedangkan untuk Sergai, Dairi, Tanjungbalai, dan Samosir mendapatkan masing-masing Rp5 miliar,” ujar mantan Kasi Intel Kejari Kejari Sulawesi Tenggara itu.

Disinggung soal pemeriksaan nama pejabat di instansi terkait, Nursim hanya membeberkan pihaknya sudah memeriksa sejumlah petinggi di masing-masing kabupaten/kota.

Misalnya, untuk Kabupaten Samosir, sudah diperiksa lima orang, Dairi tiga orang, Madina satu orang, serta Gunung Sitoli satu orang.

“Kabupaten Sergai kita sudah panggil pimpinan rumahsakit daerahnya, namun belum hadir. Sedangkan untuk Nias Utara dananya belum sempat dicairkan,” ungkap dia.

Terungkapnya kasus itu sendiri ungkap Nursim, bermula dari laporan masyarakat kepada penyidik Kejati Sumut. ”Dari laporan itulah kita dalami. Penyelidikannya juga baru kita mulai November ini,” pungkasnya.



Editor|M Asril


http://www.harianorbit.com/tujuh-kab...-alkes-rp60-m/

----

kebanyakan dari daerah pemekaran. pantesan makin banyak yang teriak2 pemekaran. ternyata supaya korupsinya bisa merata