- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[MARI NGAKAK] DPR berencana PLESIRAN eh temui E. SNOWDEN di RUSIA
TS
anth200286
[MARI NGAKAK] DPR berencana PLESIRAN eh temui E. SNOWDEN di RUSIA
Quote:
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Tumiwang menyatakan dukungan atas penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia pasca terungkapnya penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh lembaga intelijen Australia.
Bahkan, Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan rencana Komisi I DPR bertandang ke Moscow, Rusia untuk menemui Edward Snowden, pembocor data intelijen Amerika Serikat.
"Komisi I akan upayakan ke Rusia, tepatnya ke Moscow untuk bertemu Snowden," kata Agus Tumiwa di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11).
Dikatakan Agus, DPR dengan pemerintah punya cara masing-masing dalam menyikapi persoalan ini. Karena pemerintah merupakan mitra DPR, maka DPR juga ikut menyikapi penyadapan ini dengan cara DPR.
"Yang penting kita punya cara sendiri, tapi ujungnya sama, untuk jaga rahasia negara, keselamatan bangsa," tegasnya.
Menurut Wakil Ketua bidang luar negeri itu, langkah pemerintah sudah tepat dengan memanggil pulang Dubes RI di Australia. Nah, dengan adanya kasus ini pemerintah harus segera mengevaluasi kerjasama bilateral Indonesia-Australia.
"Pemerintah bergerak cukup dengan memanggil pulang Dubes, mengevaluasi kerja sama, evaluasi artinya dalam hubungan bilateral kedua negara. Itu kita dukung," tegasnya.(Fat/jpnn)
Bahkan, Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan rencana Komisi I DPR bertandang ke Moscow, Rusia untuk menemui Edward Snowden, pembocor data intelijen Amerika Serikat.
"Komisi I akan upayakan ke Rusia, tepatnya ke Moscow untuk bertemu Snowden," kata Agus Tumiwa di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11).
Dikatakan Agus, DPR dengan pemerintah punya cara masing-masing dalam menyikapi persoalan ini. Karena pemerintah merupakan mitra DPR, maka DPR juga ikut menyikapi penyadapan ini dengan cara DPR.
"Yang penting kita punya cara sendiri, tapi ujungnya sama, untuk jaga rahasia negara, keselamatan bangsa," tegasnya.
Menurut Wakil Ketua bidang luar negeri itu, langkah pemerintah sudah tepat dengan memanggil pulang Dubes RI di Australia. Nah, dengan adanya kasus ini pemerintah harus segera mengevaluasi kerjasama bilateral Indonesia-Australia.
"Pemerintah bergerak cukup dengan memanggil pulang Dubes, mengevaluasi kerja sama, evaluasi artinya dalam hubungan bilateral kedua negara. Itu kita dukung," tegasnya.(Fat/jpnn)
Quote:
JAKARTA - Pemerintah Indonesia disarankan memanggil Edward Snowden untuk dimintai keterangan terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap Indonesia.
"Bisa saja dipanggil. Ini marah bangsa. Jangan ketika urusan pribadi kita marah, tapi ketika urusan bangsa kita enggak marah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Senada dengan Hasanudin, Ketua MPR Sidarto Danusubroto pun menyarankan demikian. Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan segala informasi yang dimiliki oleh Snowden.
"Saya kira perlu juga. Dia orang yang tahu banyak hal. Perlu ada klarifikasi. Tapi kalau toh itu dilakukan, tidak mudah," kata Sidarto.
Seperti diketahui, laporan penyadapan AS dan Australia pertama kali dilaporkan surat kabar Australia, Sydney Morning Herald.
Suratkabar tersebut mengungkap fasilitas penyadapan yang ada di Kedutaan AS dan Australia di Jakarta. Kedua negara juga melakukan penyadapan di Negara Asia lainnya seperti Malaysia dan China.
Sementara Edward Snowden dikenal sebagai mantan pegawai dinas intelijen AS, National Security Agency (NSA), yang membocorkan dokumen penyadapan itu kepada media. Snowden saat ini tinggal di Rusia yang memberikannya suaka.
Terkait penyadapan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Australia, kementerian Luar Negeri (kemlu) Indonesia telah memanggil Duta Besar Australia untuk Greg Moriarty, pada Jumat 1 November 2013.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, ada dua hal yang bisa dilakukan Indonesia terkait aksi penyadapan AS dan Australia.
Salah satunya, Indonesia bisa menghentikan kerja sama intelijen dengan kedua negara dan meningkatkan kewaspadaan untuk meminimalisir kemungkinan penyadapan seperti ini. (faj)
http://international.okezone.com/rea...den-dihadirkan
"Bisa saja dipanggil. Ini marah bangsa. Jangan ketika urusan pribadi kita marah, tapi ketika urusan bangsa kita enggak marah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Senada dengan Hasanudin, Ketua MPR Sidarto Danusubroto pun menyarankan demikian. Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan segala informasi yang dimiliki oleh Snowden.
"Saya kira perlu juga. Dia orang yang tahu banyak hal. Perlu ada klarifikasi. Tapi kalau toh itu dilakukan, tidak mudah," kata Sidarto.
Seperti diketahui, laporan penyadapan AS dan Australia pertama kali dilaporkan surat kabar Australia, Sydney Morning Herald.
Suratkabar tersebut mengungkap fasilitas penyadapan yang ada di Kedutaan AS dan Australia di Jakarta. Kedua negara juga melakukan penyadapan di Negara Asia lainnya seperti Malaysia dan China.
Sementara Edward Snowden dikenal sebagai mantan pegawai dinas intelijen AS, National Security Agency (NSA), yang membocorkan dokumen penyadapan itu kepada media. Snowden saat ini tinggal di Rusia yang memberikannya suaka.
Terkait penyadapan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Australia, kementerian Luar Negeri (kemlu) Indonesia telah memanggil Duta Besar Australia untuk Greg Moriarty, pada Jumat 1 November 2013.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, ada dua hal yang bisa dilakukan Indonesia terkait aksi penyadapan AS dan Australia.
Salah satunya, Indonesia bisa menghentikan kerja sama intelijen dengan kedua negara dan meningkatkan kewaspadaan untuk meminimalisir kemungkinan penyadapan seperti ini. (faj)
http://international.okezone.com/rea...den-dihadirkan
Quote:
Jakarta - Rencana Komisi I DPR pergi ke Rusia untuk menemui Edward Snowden untuk mengklarifikasi isu penyadapan oleh Australia dinilai hanya akan sia-sia. Daripada sibuk-sibuk berupaya menemui orang yang menjadi buruan CIA tersebut, lebih baik Komisi I memanggil Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"Omong kosong, Kayaknya gampang saja. Itu Komisi I nggak usah jauh-jauh ke Rusia, panggil saja Kepala BAIS, BIN dan Lemsaneg," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/11/2013) malam.
Menurut Rizal, pemanggilan terhadap tiga kepala badan strategis tersebut untuk meminta keterangan sejauh mana kebocoran yang terjadi sehingga komunikasi Presiden SBY dapat disadap Australia. Karena menurut Rizal, selain meminta klarifikasi terhadap Australia, tiga lembaga strategis yang menangani sistem pengamanan komunikasi dan strategis tersebut seharusnya dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyadapan oleh negara lain.
"Harus ada evaluasi. Jika terjadi kebocoran, harus ada sanksi, minimal harus diganti," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang mengatakan akan menemui Edward Snowden di Rusia untuk mengklarifikasi isu penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia. Para politisi Senayan ini merasa isu penyadapan oleh Australia harus ditindaklanjuti secara serius.
"Kita upayakan Komisi I hadir ketemu dengan Snowden di Moskow," ujar Agus, Selasa (19/11/2013).
Komisi I optimis bisa mengupayakan pertemuan dengan Snowden. Mereka akan berupaya mengusahakan lawatan ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah.
"Kita yang upayakan. Komisi I kan mitra pemerintah," kata Agus.
[url]http://news.detik..com/read/2013/11/20/053137/2417755/10/ketimbang-temui-snowden-komisi-i-lebih-baik-panggil-bin-cs?991101mainnews[/url]
"Omong kosong, Kayaknya gampang saja. Itu Komisi I nggak usah jauh-jauh ke Rusia, panggil saja Kepala BAIS, BIN dan Lemsaneg," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/11/2013) malam.
Menurut Rizal, pemanggilan terhadap tiga kepala badan strategis tersebut untuk meminta keterangan sejauh mana kebocoran yang terjadi sehingga komunikasi Presiden SBY dapat disadap Australia. Karena menurut Rizal, selain meminta klarifikasi terhadap Australia, tiga lembaga strategis yang menangani sistem pengamanan komunikasi dan strategis tersebut seharusnya dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyadapan oleh negara lain.
"Harus ada evaluasi. Jika terjadi kebocoran, harus ada sanksi, minimal harus diganti," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang mengatakan akan menemui Edward Snowden di Rusia untuk mengklarifikasi isu penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia. Para politisi Senayan ini merasa isu penyadapan oleh Australia harus ditindaklanjuti secara serius.
"Kita upayakan Komisi I hadir ketemu dengan Snowden di Moskow," ujar Agus, Selasa (19/11/2013).
Komisi I optimis bisa mengupayakan pertemuan dengan Snowden. Mereka akan berupaya mengusahakan lawatan ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah.
"Kita yang upayakan. Komisi I kan mitra pemerintah," kata Agus.
[url]http://news.detik..com/read/2013/11/20/053137/2417755/10/ketimbang-temui-snowden-komisi-i-lebih-baik-panggil-bin-cs?991101mainnews[/url]
Spoiler for Komen ane:
Kehabisan kata-kata ane buat "HEBAT"nya anggota DPR kita ini...
REALLY JOKE OF THE WEEK
REALLY JOKE OF THE WEEK
0
3.2K
Kutip
44
Balasan
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan