Perusahaan Kroni Atut Kuasai Proyek-proyek Kesehatan di Banten
Kamis, 14 November 2013 21:19 WIB


Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah menjemput jenazah suaminya, Hikmat Tomet yang meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, setelah lebih dari satu bulan menjalani perawatan di rumah sakit tersebut, Sabtu (9/11/2013). Hikmat Tomet yang juga adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten itu meninggal dunia karena sakit. (Tribun Jakarta/Jeprima)


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, mengatakan, perusahaan rekanan yang memenangi tender proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2012 adalah perusahaan milik kroni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Tak hanya di tingkat provinsi, perusahaan-perusahaan itu juga memenangi proyek di tingkat kabupaten/kota, termasuk kota Tangerang Selatan.

"Perusahaan-perusahaan itu juga diduga dimiliki oleh Wawan (adik Atut) atau perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Atut," katanya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ICW mengidentifikasi setidaknya ada 5 perusahaan yang memenangi proyek tender alat kesehatan baik di Provinsi Banten maupun Kota Tangerang Selatan. Kelima perusahaan tersebut adalah:

1. PT Adca Mandiri
   
2. CV Bina Sadaya
   
3. PT Mikkindo Adiguna Pratama
   
4. PT Marbago Duta Persada
   
5. CV Radefa
   

Ada pula dua perusahaan baru teridentifikasi memenangi tender di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yaitu:

1. PT Buana Wardana Utama
   
2. PT Waliman Nugraha Jaya
   

Terakhir, PT Dini Usaha Mandiri memenangi tender di Kota Tangerang Selatan.

Firdaus menyatakan kedelapan perusahaan tersebut juga tidak menunjukkan prestasi dalam pengadaan alat kesehatan. Hal ini terungkap dengan adanya dugaan penggelembungan harga (mark-up) dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti alat kesehatan yang tidak lengkap, alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kontrak, dan alat kesehatan yang tidak ada saat pemeriksaan fisik.

"Dugaan kerugian negara akibat perusahaan-perusahaan rekanan itu total nilainya mencapai Rp 57 miliar," tandasnya.

Source

Makin terkuak boroknya kader Golkar satu ini.