Tingginya kebutuhan pembiayaan investasi pengembangan pelabuhan di sejumlah wilayah koridor ekonomi Indonesia membuat pemerintah sangat bergantung pihak swasta. Hingga 2013, nilai investasi mencapai USD 47,064 juta.

“Sesuai jumlah investasi tersebut, komposisi pembagian rencana investasi pengembangan pelabuhan yang diharapkan, yaitu share pemerintah sebesar 14,906 persen dan pihak swasta 68,3 persen,” kata Bobby Mamahit, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, salah satu narasumber Seminar CENS Universitas Indonesia, di Balai Kartini, Selasa (12/11).

Menurut Bobby, peran dan partisipasi pihak swasta sangat diperlukan untuk membangun transportasi laut, khususnya pelabuhan, mengingat kondisi keterbatasan pembiayaan pemerintah.

Pembiayaan investasi pengembangan pelabuhan diperlukan untuk mewujudkan rencana pembangunan pelabuhan laut, disesuaikan proyeksi traffic petikemas di Indonesia sampai dengan tahun 2030. Hal ini sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Proyeksi perkembangan petikemas terbesar berada di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 21, 24 Juta TEUs. Pada urutan selanjutnya adalah Pelabuhan Tanjung Perak, sebesar 9,44 Juta TEUs; Pelabuhan Belawan sebesar 4,81 Juta TEUs; Pelabuhan Tanjung Emas sebesar 3,11 Juta TEUs; dan Pelabuhan Makassar sebesar 2,47 Juta TEUs.

Begitu seterusnya pada pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Karakteristik muatannya, antara lain CPO, Petroleum, Batubara, Curah, dan Terminal lainnya.

“Berdasarkan proyeksi, koridor Jawa memiliki kebutuhan paling tinggi, yakni mencapai USD 15,32 juta; Sumatera senilai USD 12, 8 juta; Bali Nusa Tenggara USD 2,4 juta; Kalimantan USD 4,6 juta; Sulawesi USD 3,87 juta Dollar; dan Papua Maluku senilai USD 7,97 juta hingga total kebutuhan investasi pembangunan pelabuhan sampai dengan tahun 2013, sebesar USD 47,064 juta,” papar Bobby.

Ia menambahkan, jumlah pelabuhan sebanyak 1240 Pelabuhan, terdiri dari pelabuhan komersial sebanyak 111—termasuk 25 pelabuhan strategis yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia—dan 1129 pelabuhan nonkomersial yang dikelola pemerintah.

Sementara itu, Tersus dan TUKS sebanyak lebih dari 800 lokasi diperuntukkan sektor pertambangan (baca: minyak dan gas), perkebunan, perikanan, bahan kimia, dan lainnya.


Sumber: http://www.jurnalmaritim.com/read/ne.../#.UoL7yBDHaM8