Sumber nya dulu

Jika kita perhatikan kebijakan ekonomi “mengambang” yang terlihat sebagai market driven economy di duet Boedinono-SBY maka banyak pihak yang kadang gemes-gemes sebel terhadap pemerintah.

Misal waktu SBY bilang subsidi ditarik akan meningkatkan ekonomi rakyat kecil penerima program miskin (BLSM) kenyataan yang diperhatikan oleh publik adalah bertambah susahnya hidup karena kenaikan harga-harga yang disebabkan material depreviation. Selain inflasi faktor yang bikin harga cabe dan tomat di pasar naik adalah buruknya transportasi/distribusi pangan kita. Sudah transportasi buruk BBM nya naik pula, maka klop potensi dan aktualita.

Sekarang kita perhatikan bukan cuma bertambah anak-anak jalanan, tetapi monyet-monyet pun meramaikan jalan. Yang koran The Straits Times Singapore sampai dapat ide dengan menulis; Jakarta governoor plan to stop monkey bussiness, sewaktu menganalisa kebijakan anti kemacetan lewat transportasi publik Djokowi yang ditit and tat pemerintah pusat dengan zero taxes bagi mobil Jepang dengan ide mobil murah.

Orang luar negeri pun terkentut-kentut bagaimana sih pemerintahan Boedinono-SBY ini mau menari subsidi BBM tetapi menolak transpotasi publik dan membiarkan mobil-mobil murah tanpa pajak dan tinggi insentive -yang pasti akan menambah konsumsi bbm- dibiarkan berlimpah ke jalan.

Buat memahami jalan pikiran Boedinono harus difahami latar dia sebagai economist pasar; dimana ia tidak menerima alasan benar atau salah yang ada adalah policy reasoning. Misal pada kasus BLBI dia santai aja bilang bahwa tindakan bailed out untuk kasih selamat bank2 lain karena menutup dampak sistemik. Dampak sistemik sendiri tidak pernah dipaparkan secara empiris apa dan bagaimana dia akan menghancurkan pondasi ekonomi.

Di sini dapat difahami jika meski dapat dibenarkan dalam economic reasoning setiap policy boleh punya pendalihan, namun Boedinono bukan tidak dapat dikritik. Mengapa? Karena dalam kebijakan sendiri ada hal-hal yang harus diberikan secara benar dari segi teori dan karenanya membenarkan dalam tindakannya.

Ada beberapa perangkat untuk dijadikan halangan dalam membuat kebijakan yang disebut economic good. Halangan ini bertujuan menguji apakah policy economic dari pemerintah akan benar-benar tepat.

1. Transaction Cost
2. Moral Hazard
3. Economic Role of Insurance
4. Asymetric Information
5. Adverse Selection
6. Learning Curve
7. Economic Value Added

Jika kita analisa kasar dari kebijakan Boedinono misal pada kasus BLBI alasan dampak sistemik bukan diperoleh dari dasar teori tetapi sebatas pra asumsi, di sini poin 4 hilang. Terjadi asimetrik informasi yang publik kehilangan pijakan untuk percaya bahwa bailed-out BLBI yang sampai 600 trilyun itu masuk akal.

Sementara alasan penghilangan subsidi BBM yang dialihkan bagi BLSM itu bisa dibenarkan dari poin tiga (role of insurance) dimana ada pengalihan sektor untuk subsidi sektor lain, tetapi transaction costnya jadi sia-sia karena sebetulnya lbih baik uang tadi dipakai untuk menggenjot perbaikan infrastruktur jalan, transportasi publik, dan logistik. Tujuannya agar produsen bisa mengurangi ongkos dan bukan membebankan naikknya harga bbm kepada consumen.

Di sini kebijakan blsm yang tujuannya menaikkan purchasing power (daya beli) rakyat miskin menjadi sia-sia, karena harga barang naik.

…. nah masih banyak kebijakan lain yang bisa diperiksa seperti tappering rupiah, kontrak buruh, incentive investor (yang ga dikasih juga mereka tetap mau investasi karena pasar dan budak kita murah hati). Tetapi karena saiyah mau ngerjain kerjaan lain yang menghasilkan duit meski ga banyak, maka saiyah ambil poin ke lima adverse selection.

Saran saiyah marilah kita bersabar dan berdoa semoga ke depan. Buat pak Boedinono saya ucapkan selamat mendapatkan gelar HC (humoris causa) lagi dari Ostralia…. dan titip pesan agar lebih baik Ostrali bergabung dengan NKRI jika tidak rakyat Surabaya akan menyerbu.