Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyindir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai orang yang bertanggung jawab atas masalah kemacetan di ibu kota. SBY mengatakan ini saat melakukan pertemuan dengan pengurus Kadin beberapa waktu lalu.

Dalam pandangan Djoko, Jokowi tidak bisa disalahkan atas kemacetan Jakarta. Kemacetan ibu kota juga imbas dari kebijakan pemerintah pusat.

"Masalah kemacetan di perkotaan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menyesatkan dan menyusahkan yang berpihak pada kendaraan pribadi," ucap Djoko kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/11).

Salah satu kebijakan yang membuat Jakarta makin macet adalah mobil murah dan tidak beraninya pemerintah menghapus subsidi BBM. Djoko menyebut, selama ini pemerintah pusat rela menghabiskan BBM subsidi sebanyak 93 persen untuk kendaraan pribadi atau setara dengan Rp 175 triliun per tahun. Sementara itu angkutan umum hanya menikmati BBM subsidi 3 persen saja.

"Sepeda motor malah didapat dengan DP murah, terus bangun tol, flyover, underpass, DAK Jalan, tapi ini tidak dibarengi DAK transportasi umum," katanya.

Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah untuk menghidupkan transportasi umum dinilai hanya ala kadar saja. Padahal menghidupkan angkutan umum dinilai sebagai salah satu cara efektif mengurai kemacetan ibu kota.

"Kebijakan transportasi umum yang murah hanya ala kadar dan asal ada. Ini nampak dari besaran anggaran untuk Kemenhub yg setara dengan Ditjen," sambungnya.

Menurut Djoko, seharusnya SBY bersyukur masih ada harapan untuk menghidupkan transportasi umum. Saat ini kurang dari 10 kepala daerah dari 550 Pemda yang masih peduli atasi kemacetan.

"Mestinya kebijakan mereka didukung bukan dikungkung. Kita berharap pemerintah segera punya kebijakan DAK transportasi umum sehingga lenyapkan kebijakan BBM subsidi dialihkan ke transportasi umum," tutupnya.


SUMBER