TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan bahwa pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, telah berkomunikasi langsung dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Pemerintah menyampaikan protes keras berkaitan dengan berita keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Amerika di Jakarta. "Kami sampaikan, jika berita dimaksud benar, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan bertentangan dengan hubungan baik Indonesia-Amerika Serikat," kata Djoko melalui pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.

Menurut Djoko, pemerintah meminta Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Amerika segera memberikan penjelasan resmi ihwal kabar keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan itu. "Kuasa Usaha Ad Interim Amerika Serikat menyampaikan akan segera mencari tahu dan segera menyampaikan informasi lengkap mengenai hal tersebut," ujarnya.

Ihwal sejauh mana pemerintah mengetahui kebenaran keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Amerika, Djoko tak ingin banyak berkomentar. "Lha, yang bikin isu siapa? Kan mereka. Tanya mereka saja dari mana mereka mendapat info (adanya alat sadap) itu," kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini.

Sebelumnya, berita di Sydney Morning Herald edisi Selasa, 29 Oktober 2013, memuat keterangan whistleblower Edward Snowden yang menyatakan Amerika menyadap telepon dan memonitor jaringan komunikasi dari fasilitas pengawasan elektronik di Kedutaan Besar Amerika dan konsulat di seluruh Asia Timur dan Tenggara.

Ada sebuah peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia, termasuk fasilitas intelijen komunikasi di kedutaan besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangoon. Pada 13 Agustus 2010, peta itu tidak menunjukkan fasilitas tersebut berada di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang, dan Singapura--negara yang dikenal sebagai sekutu terdekat AS.

Australia sepenuhnya menyadari luasnya spionase elektronik Amerika melawan tetangga dan mitra dagangnya. Selain itu, Negara Kanguru ini memiliki akses ke banyak data yang dikumpulkan oleh program itu.

http://id.berita.yahoo.com/sadap-indonesia-amerika-dinilai-tak-bersahabat-114113670.html

Kemhan Tak Tahu Amerika Menyadap Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan menyatakan tak mengetahui ihwal keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

"Kami tidak punya fasilitas untuk mengetahui (alat sadap) itu. Jadi kami tidak tahu," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Sisriadi Iskandar, saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.

Menurut Sisriadi, keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan berkaitan dengan cyber security. Ia mengatakan, masalah cyber security merupakan ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Perlu dikonfirmasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu perpanjangan tangan mereka," ujar dia.

Sisriadi tak ingin berandai-andai ihwal tindakan yang bakal diambil Kementerian Pertahanan terhadap Kedutaan Amerika jika benar Negeri Abang Sam menempatkan fasilitas penyadapan di Jakarta. Tapi yang pasti, ia menambahkan, ranah Kementerian Pertahanan terdiri atas tiga hal: keutuhan, keselamatan dan kedaulatan bangsa. "Kalau mengusik tiga hal ini, tentu akan diambil tindakan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia sudah meminta Amerika untuk memberikan penjelasan ihwal kabar keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Amerika di Jakarta. Kabar keberadaan fasilitas penyadapan ini dimuat di surat kabar harian Sydney Morning Herald yang terbit 29 Oktober 2013.

"Kami telah berbicara dengan kepala perwakilan Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta untuk menuntut penjelasan resmi pemerintah Amerika atas pemberitaan dimaksud," kata Marty, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.

Menurut Marty, jika pemberitaan ihwal fasilitas penyadapan itu benar, maka tindakan itu bukan hanya merupakan pelanggaran keamanan, tetapi juga pelanggaran serius atas norma dan etika diplomatik. "Ini tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antarnegara," ujarnya.

http://id.berita.yahoo.com/kemhan-tak-tahu-amerika-menyadap-indonesia-023259902.html

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar adanya alat sadap di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mencuat ke publik. Hal itu pun mendapatkan reaksi dari kalangan DPR RI.

Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengaku tidak kaget dengan isu tersebut. Sebab, AS diketahui telah menyadap negara-negara sekutunya seperti Jerman, Perancis dan Eropa yang tidak memiliki ketergantungan besar kepada negara adidaya itu.

"Yang tidak ada ketergantungan AS berani melakukannya kenapa tidak ke negara satelit seperti Indonesia yang ketergantungan kita tinggi melalui segala bantuan-bantuan yang diberikan," kata Eva ketika dihubungi, Rabu (30/10/2013).

Eva mengutip studi Cornel University dimana keterlibatan Amerika sejak RI merdeka sudah besar. Studi tersebut memperlihatkan data-data yang disimpan oleh intelijen termasuk pelengseran Presiden RI Soekarno.

"Jadi sekarang hanya kelanjutan saja, dari keterlibatan sejak dulu. Jangan lupa, ada kerjasama dengan pejabat-pejabat kita lho," imbuhnya.

Ia mencontohkan dalam buku yang ditulis Kwik Kian Gie terkait proses pengambilan keputusan untuk penjualan BCA dan BLBI. Para birokrat tingkat tinggi di Kemenkeu dan BI, ujar Eva, selalu berhubungan dengan Washington DC.

"Artinya, beda dengan di Eropa yang merasa dicurangi, di sini kasat mata. Tegasnya, kita membiarkan dan malah bekerjasama dengan intelijen asing. Jadi ada problem mental kolaborator di kita," tutur Anggota Komisi III itu.

Ia menduga penyadapan tidak saja dilakukan oleh Amerika Serikat tetapi negara lainnya. "Ada info kok, mereka biasa beli informasi A1 dari aparat kita kok. Gampang disuap katanya," tukasnya.

http://id.berita.yahoo.com/intelijen-amerika-serikat-sudah-terlibat-sejak-indonesia-merdeka-120612366.html