- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Serfikasi Halal Obat Sebabkan Harga Produk Farmasi Naik
TS
firewallshop
Serfikasi Halal Obat Sebabkan Harga Produk Farmasi Naik
SUMBER
TRIBUNNEWS, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Sertifikasi Halal yang tengah dibahas di DPR dinilai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi bakal merepotkan pengusaha.
Pasalnya, regulasi ini dikhawatirkan tumpang tindih lantaran pengaturan soal haram sudah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. "Membikin undang-undang baru, itu akan menambah persoalan baru, mekanismenya sulit," ujar Sofjan kepada wartawan, Senin (21/10/2013).
Menurutnya, regulasi seperti ini akan menimbulkan pada beban biaya baru. Buntutnya produk-produk yang berkaitan dengan regulasi itu, misal produk farmasi, secara tidak langsung, harganya akan terkerek naik.
"Ini jelas menambah high cost, biaya baru lagi. Kita menolak. Kenapa tidak tiru saja aturan di negara-negara Islam yang jelas menyebut produk apa saja yang haram," tandasnya.
Di samping merepotkan, juga sangat sulit sekali pengawasannya. Bahkan, pengusaha pengusaha kecil di daerah, baik obat-obatan, makanan minuman, akan terbebani.
"Saya sendiri sudah beri masukan ke DPR. Pembahasannya sudah lama, tapi dari dulu kami keberatan akan lebih baik mengikuti aturan halal yang sudah ada. Tidak usah tambah undang-undang lagi," tegasnya.
Jika tujuan aturan ini juga untuk mencari uang, menambah pundi-pundi pemerintah, maka besar kemungkinan industri farmasi akan terbebani.
“Ini menghambat perkembangan industri farmasi. Negara-negara di Arab saja yang Muslimnya hebat tidak membuat UU seperti ini, kita ini kan negara Pancasila, sudahlah tidak usah ada aturan yang bikin repot," tandasnya.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Hasbullah Thabrany, menilai, konsumsi obat tidak bisa disamakan dengan konsumsi makanan atau minuman. Obat merupakan produk yang dikonsumsi dalam kondisi darurat.
Alhasil, lantaran dikonsumsi dalam kondisi darurat, maka dari sisi hukum, soal halal haram mestinya tidak dipermasalahkan.
"Justru yang saya khawatirkan penetapan halal itu akan membahayakan rakyat. Misal ada obat dibilang pemerintah haram, orang sakit kemudian tidak makan obat itu, padahal jika tidak makan, bisa meninggal, kan berbahaya," katanya. (Eko Sutriyanto)
Komen TS
harga obat,buku,makanan bergizi mestinya murah biar rakyat sehat dan pinter
TRIBUNNEWS, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Sertifikasi Halal yang tengah dibahas di DPR dinilai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi bakal merepotkan pengusaha.
Pasalnya, regulasi ini dikhawatirkan tumpang tindih lantaran pengaturan soal haram sudah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. "Membikin undang-undang baru, itu akan menambah persoalan baru, mekanismenya sulit," ujar Sofjan kepada wartawan, Senin (21/10/2013).
Menurutnya, regulasi seperti ini akan menimbulkan pada beban biaya baru. Buntutnya produk-produk yang berkaitan dengan regulasi itu, misal produk farmasi, secara tidak langsung, harganya akan terkerek naik.
"Ini jelas menambah high cost, biaya baru lagi. Kita menolak. Kenapa tidak tiru saja aturan di negara-negara Islam yang jelas menyebut produk apa saja yang haram," tandasnya.
Di samping merepotkan, juga sangat sulit sekali pengawasannya. Bahkan, pengusaha pengusaha kecil di daerah, baik obat-obatan, makanan minuman, akan terbebani.
"Saya sendiri sudah beri masukan ke DPR. Pembahasannya sudah lama, tapi dari dulu kami keberatan akan lebih baik mengikuti aturan halal yang sudah ada. Tidak usah tambah undang-undang lagi," tegasnya.
Jika tujuan aturan ini juga untuk mencari uang, menambah pundi-pundi pemerintah, maka besar kemungkinan industri farmasi akan terbebani.
“Ini menghambat perkembangan industri farmasi. Negara-negara di Arab saja yang Muslimnya hebat tidak membuat UU seperti ini, kita ini kan negara Pancasila, sudahlah tidak usah ada aturan yang bikin repot," tandasnya.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Hasbullah Thabrany, menilai, konsumsi obat tidak bisa disamakan dengan konsumsi makanan atau minuman. Obat merupakan produk yang dikonsumsi dalam kondisi darurat.
Alhasil, lantaran dikonsumsi dalam kondisi darurat, maka dari sisi hukum, soal halal haram mestinya tidak dipermasalahkan.
"Justru yang saya khawatirkan penetapan halal itu akan membahayakan rakyat. Misal ada obat dibilang pemerintah haram, orang sakit kemudian tidak makan obat itu, padahal jika tidak makan, bisa meninggal, kan berbahaya," katanya. (Eko Sutriyanto)
Komen TS
harga obat,buku,makanan bergizi mestinya murah biar rakyat sehat dan pinter
0
1.9K
20
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan