Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo , meminta Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa, mencabut izin rencana pembangunan pabrik baja oleh PT Manunggal Sentra Baja di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Sebab, rencana proyek itu mengancam kelestarian situs Kerajaan Majapahit.

Soekarwo mengingatkan, kawasan 121 kilometer persegi di sekitar Trowulan, Mojokerto hingga Jombang itu, merupakan area situs sejarah kerajaan terbesar di Nusantara yang wajib dilestarikan.

"Tidak sembarangan bisa membangun di daerah itu (Trowulan). (rencana pembangunan pabrik) Harus dibatalkan. Karena itu di kawasan cagar budaya situs Majapahit. Saya sudah telepon langsung ke Bupati Mojokerto," tegas gubernur yang akrab disapa Pak De Karwo , Jumat (18/10).

Untuk itu, Pak De Karwo menegaskan kepada Mustafa Kamal Pasa selaku bupati di Kabupaten Mojokerto agar mencabut izin pembangunan pabrik tersebut.

"Melestarikan peninggalan Majapahit, itu kepentingan bersama, jadi proses pendirian pabrik harus dikesampingkan. Sertifikat tanah saja kalau untuk kepentingan negara bisa dicabut. Apalagi ini hanya izin pabrik," katanya.

Untuk memastikan pembatalan rencana pembangunan pabrik baja di area situs kerajaan yang berjaya semasa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dengan Maha Patihnya, Gajah Mada itu, Pak De Karwo akan memanggil Bupati Mojokerto pada 22 Oktober mendatang di Gedung Grahadi Surabaya.

Saat ini, lanjut Pak De Karwo , setidaknya dari hasil komunikasi dengan pihak Pemkab Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa, sepakat untuk membahas tata ruang baru terhadap situs Majapahit tersebut.

"Karena ini sudah masuk ke situs dunia harus diprioritaskan. Saya sudah telepon Pak Bupati. Katanya, tanggal 22 Oktober akan ada pertemuan di Surabaya," jelasnya.

"Upaya saat ini adalah menghentikan dulu operasi pabrik baja. Yang penting kita stop dulu untuk urusan perdatanya nanti kita bicarakan," sambung Pak De Karwo .

Sebelumnya, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) juga turut mengecam proyek pembangunan pabrik baja yang mengancam kelestarian situs Kerajaan Majapahit tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan BPPI di Mojokerto, Luluk Sumiarso , sangat menyayangkan atas kelalaian bangsa ini dalam memperhatikan sejumlah peninggalan sejarah.

"BPPI secara konsisten terus mendukung upaya pelestarian di kawasan Trowulan, termasuk mendorong pemerintah agar segera menetapkan kawasan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya sesuai Undang-Undang Cagar Budaya XI/2010," tandas Luluk.

Kumisnya

Syukurlah kalo pakde kumis ikut mendukung... jadi gak sia-sia perjuangan para Budayawan selama ini....
btw.... Tol tengah kota surabaya gimana kabarnya pakde..