Jakarta - Masih banyaknya perusahaan yang tergantung dengan software bajakan sangat disayangkan BSA The Software Alliance. Sebab, software Rp 50 ribuan itu sejatinya bak menjadi bom waktu bagi perusahaan.

Berdasarkan pengamatan BSA, penggunaan software ilegal dalam proses produksi industri tidak menguntungkan. Pertama, software adalah alat produksi. Penggunaan software bajakan akan mempengaruhi produksi dimana kualitas dan penyelesaian produksi tepat waktu menjadi berisiko.

Kedua, penggunaan software bajakan membuka perusahaan ke dalam bahaya keamanan jaringannya, yang dapat mengakibatkan kerugian dari pencurian HKI perusahaan sendiri.

Dari studi yang dilakukan Microsoft tahun 2013 di lima negara Asia Tenggara 60% dari hard disk drive (HDD) di dalam 216 komputer yang dibeli secara acak, termasuk 100 unit yang dibeli di Indonesia, sudah dicemari oleh ratusan malware (program jahat). Sedangkan 100% dari sampel DVD berisi software bajakan yang dijual secara bebas telah terinfeksi oleh malware.

Program jahat yang menyusup lewat software bajakan, yang di-download secara ilegal itu, bisa mencuri data pengguna komputer, membebani kapasitas komputer sehingga sering mati (hang) dan akhirnya bisa mengganggu kinerja mesin produksi. Lagi-lagi, perusahaan pelanggar itu sendiri yang akan merugi nantinya.

Dalam razia yang dilakukan BSA The Software Alliance dan pihak Kepolisian RI selama Februari-September 2013, tercatat barang bukti sitaan software ilegal bernilai USD 1,5 juta atau setara Rp 16,6 miliar.

Penggunaan software ilegal itu pun sudah meluas di berbagai bidang industri manufaktur dan jasa, mulai dari memproduksi suku cadang otomotif, produk elektronik, tekstil dan garmen, insulasi plastik, lampu dan cermin hingga pengelolaan air limbah. Ada pula lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat, restoran siap saji, percetakan digital, hingga kontrator PLN.

Terkadang perusahaan akan membeli satu atau beberapa software asli, lalu membuat kopi dari software tersebut untuk seluruh jaringan komputernya. Software asli biasanya dijual dengan harga tinggi di atas USD 100 sampai dengan puluhan ribu dolar.

Namun yang mengherankan, sebagian besar perusahaan yang dirazia adalah perusahaan berskala menengah hingga besar yang mestinya mampu membeli produk software asli dengan harga pasar. Jumlah karyawan perusahaan garmen di kawasan industri yang dirazia misalnya mencapai 8.000 orang dengan ratusan komputer yang mengendalikan berbagai mesin produksi besar.

Bahkan ada perusahaan investasi asing yang memakai software palsu dalam bisnisnya di Indonesia, meskipun perusahaan induk atau mitranya sudah mewajibkan penggunaan software asli di negeri asalnya. Temuan software bajakan di setiap perusahaan atau industri yang dirazia mencapai 90%-95%.

"Kondisi ini tidak adil bagi perusahaan produsen software yang telah menginvestasikan dana besar untuk mengembangkan softwarenya. Penghasilan bisnis perusahaan yang dirazia Kepolisian itu sangat besar berkat memakai software itu, sehingga semestinya mereka bisa membeli software berlisensi asli," kata Zain Adnan, Kepala Perwakilan BSA di Indonesia.

"Apabila kita melihat kondisi bisnis setempat, praktek semacam ini oleh perusahaan asing juga membunuh persaingan lokal hanya dengan mengurangi pengeluaran rutin dengan cara ilegal," imbuhnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2013).

Mereka yang terbukti memperbanyak penggunaan/menggunakan program komputer secara tanpa lisensi untuk kepentingan komersial, dalam pasal 72 ayat 3, bisa dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar dalam pasal 72 ayat dipasang bagi mereka yang mengedarkan atau menjual/memperdagangkan kepada umum barang/produk hasil pelanggaran hak cipta.

[URL="http://inet.detik..com/read/2013/10/10/140156/2383567/399/2/software-bajakan-bom-waktu-bagi-perusahaan"]Sumber[/URL]