Washington - Warga Amerika Serikat (AS) mendesak wakil rakyat atau DPR di negaranya yang tergabung dalam Kongres tidak digaji selama pemerintahan tutup. Wakil rakyat dinilai tidak adil karena banyak PNS tidak terima gaji gara-gara kelakukan kongres yang menyebabkan kegiatan pemerintahan terhenti.

Memang, sejak pemerintahan AS ditutup Selasa 1 Oktober 2013, sebanyak 800.000 pegawai federal sudah dirumahkan sementara tanpa digaji. Pegawai ini merupakan yang biasa bertugas di sektor pemerintahan yang tidak krusial, seperti taman, monumen, dan museum nasional.

Namun ternyata bukan hanya PNS saja yang dirumahkan. Para pegawai swasta juga kena imbas ditutupnya pemerintahan. Pasalnya, perusahaan mereka yang terikat proyek dengan pemerintah juga dihentikan.

"Saya datang ke kantor hari ini dan baru tahu operasi perusahaan saya dihentikan sementara, jadi saya harus pulang lagi ke rumah," kata salah satu karyawan swasta di AS seperti dikutip dari situs DW, Jumat (4/10/2013).

"Saya rasa mereka (anggota Kongres AS) juga harusnya tidak digaji. Jika kami tak dapat gaji, mereka juga harusnya sama," kata karyawan swasta lainnya dengan nada kesal.

Ketidakadilan ini sangat terasa. Saat 800.000 PNS terpaksa cuti tanpa digaji, sebanyak 533 anggota Kongres AS alias DPR yang menyebabkan ditutupnya pemerintahan tetap dapat gaji.

Pemerintah AS mempekerjakan sekitar 2 juta orang sebagai pekerja federal. Bagi pegawai yang tidak cuti mereka tetap bekerja di beberapa sektor penting seperti sekolah, transportasi umum dan kegiatan operasional yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan.

[URL="http://finance.detik..com/read/2013/10/04/142338/2378042/4/warga-as-desak-dpr-nya-tak-digaji-selama-pemerintahan-tutup?f990101mainnews"]sumber[/URL]

Washington - Akibat ditutupnya pemerintahan Amerika Serikat (AS) sekitar 800.000 pegawai federal atau PNS harus dirumahkan sementara tanpa digaji. Tapi sebanyak 533 anggota Kongres AS alias DPR yang menyebabkan ditutupnya pemerintahan tetap akan dapat gaji.

"Dalam pandangan saya ini sangat memalukan. Secara kasarnya orang yang dapat gaji malah yang bertanggung jawab atas ditutupnya pemerintahan ini, sangat tidak bermoral," kata salah satu Anggota Partai Republik Wilayah Hawaii Tulsi Gabbard kepada CNN, Kamis (3/10/2013).

Sebagai anggota Kongres AS, Gabbard sendiri menolak terima gaji saat pemerintahan AS ditutup dan berencana mengembalikannya kepada anggaran pemerintah. Veteran perang ini mengaku kaget saat dapat kabar masih digaji meski pemerintahan tutup.

Undang-undang (UU) Konsitusi AS pasal 27 melarang adanya perubahan dalam gaji anggota kongres. Undang-undang tersebut sudah diajukan sejak lama dan baru disetujui pada 1992 setelah pembahasan cukup panjang.

Meski banyak orang yang ingin anggota kongres juga tidak dapat gaji seperti PNS AS namun UU berkata lain. Gaji para anggota kongres tidak bisa dibekukan dan harus tetap diberikan.

Alhasil, Para anggota kongres akan tetap dapat gaji di akhir bulan ini. Tidak sedikit anggota kongres yang kaget akan hal ini.

"Saya sendiri bahkan tidak tahu apakah (gaji) dihentikan atau tidak," kata Anggota Partai Republik Wilayah Louisiana, John Fleming, saat ditanya soal gajinya bulan ini.

Ketika diberitahu UU tidak diubah sehingga gaji anggota kongres tetap mengalir, Fleming mengaku ia belum gajinya itu akan diapakan. Namun ia mempertimbangkan untuk menyumbangkannya.

"Tentunya kita perlu berbagai dengan rakyat Amerika yang sedang menderita," katanya.

Sayangnya kedua pemimpin partai, Demokrat dan Republik, John Boehner dan Harry Reid tidak ingin berkomentar mengenai masalah gaji ini.

[URL="http://finance.detik..com/read/2013/10/03/072544/2376218/4/duh-pns-as-dirumahkan-tanpa-digaji-tapi-dpr-nya-masih-terima-gaji"]sumber[/URL]